Demokrasi Butuhkan Pematangan

Jakarta, Kompas - Meski telah menjadi negara dengan perkembangan demokrasi yang menakjubkan, demokratisasi di Indonesia tetap membutuhkan pematangan. Itu penting sebab demokratisasi di Indonesia masih diwarnai pereduksian oleh pragmatisme elite politik, transaksi pasar, serta isu netralitas TNI dan polisi.

Persoalan itu mengemuka dalam diskusi terbuka yang digelar Lingkar Muda Indonesia dan harian Kompas di Bentara Budaya Jakarta, Senin (23/3). Tampil sebagai pembicara adalah dosen Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta, Franki Budi Hardiman, dosen Politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit dan Ani Soetjipto, dosen Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Kacung Marijan, serta Wakil Presiden Asosiasi Ilmu Politik Singapura Bilveer Singh.

Menurut Bilveer, masih maraknya isu netralitas TNI dalam pemilu itu unik. Dalam negara demokrasi, netralitas militer tak perlu dibahas lagi sebab demikian adanya. Namun, sejarah Indonesia menempatkan TNI tak bisa jauh dari dinamika politik nasional. Di Indonesia militer dipandang dan kerap ditempatkan sebagai bagian dari pendiri dan pemilik bangsa. ”Jika ada sesuatu dengan bangsa ini, militer akan turun tangan,” kata dia.

Hal itu, tutur Bilveer, tidak bisa diabaikan begitu. Kondisi itu juga dipengaruhi oleh lemahnya sipil sehingga isu netralitas militer tetap muncul sebagai isu besar.

Dalam kondisi seperti itu, Budi Hardiman menuturkan, demokrasi di Indonesia tereduksi pada persekongkolan antara massa dan elite pragmatis. Itu ditandai dengan penempatan rakyat sebagai massa, bukan sebagai warga negara. Di sisi lain, ada banyak wajah tak dikenal tiba-tiba muncul berebut kursi parlemen. Mereka menebar slogan yang tidak dapat dipastikan kesungguhannya. Mereka hendak menukarnya dengan suara massa.

Untuk itu, meski terlambat, Budi mengajukan konsep demokrasi deliberatif. Deliberasi berarti proses konsultasi, menimbang-nimbang di antara warga negara dalam pengambilan kebijakan publik. (jos)