ANALISIS POLITIK

Politik Hampa Darma

Selasa, 17 Maret 2009 | 03:07 WIB

YUDI LATIF

Momen pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla, pekan lalu, dinanti banyak orang sebagai ”titik kedatangan” dengan bawaan siap pakai. Penantian yang salah sasaran karena peristiwa sesungguhnya merupakan ”titik keberangkatan” dari ekspedisi bersama mengarungi samudra ketidakpastian.

Titik keberangkatan ini, dengan dramaturgi yang menarik didukung keriuhan liputan media, menjadi ritual pembuka yang seru bagi prosesi kampanye terbuka pesta demokrasi yang paling kolosal, paling heboh, paling lama, dan paling mahal di muka bumi.

Rangkaian pemilihan anggota legislatif dan presiden ini bisa berlangsung dalam rentang waktu 7 bulan (April-Oktober), melibatkan 171.068.667 calon pemilih, 38 parpol nasional plus 6 parpol lokal, 11.215 caleg DPR dan 1.109 caleg DPD ditambah puluhan ribu caleg DPRD tingkat I dan II, puluhan aspiran calon presiden dan wakil presiden, serta triliunan rupiah dana kampanye dan penyelenggaraan pemilu.

Ledakan kegandrungan berkuasa ini menimbulkan kerisauan. Seperti dikatakan Montesquieu, ”Prinsip demokrasi dikorup bukan saja ketika spirit kesetaraan hilang, tetapi juga ketika spirit kesetaraan yang ekstrem berlangsung—manakala setiap orang merasa pantas memimpin.”

Lantas, seperti ditanyakan Julian Benda, ”Apakah gerangan yang membuat mereka tergoda oleh dorongan nafsu politik ini? Dan kutemukan tampaknya merupakan paduan dua kehendak esensial manusia untuk menempatkan dirinya dalam kehidupan ril. Menginginkan kehidupan riil itu berarti ingin (a) memiliki keuntungan-keuntungan material dan (b) untuk menyadari dirinya sebagai individu.”

Utamanya karena kontrol kaum terdidik Indonesia atas modus produksi lemah, mentalitas elitisme mereka mendorongnya menceburkan diri di dunia politik. Situasi demikian lebih tampak ketika krisis ekonomi terjadi. Individu dan kelompok intelijensia bersaing menguasai kendali atas ekonomi dan birokrasi negara. Posisi politik dan birokrasi tingkat atas terus didamba sebagai puncak pencapaian. Sebagian lagi, karena motif-motif kapitalistik untuk membuat kebijakan publik dalam kendali kepentingan privat, mendorong kaki tangannya mengambil peran dalam politik.

Tetapi, kecenderungan baru dalam obsesi berpolitik juga muncul sebagai cerminan menguatnya kesadaran individualistik sebagai konsekuensi dari merosotnya kewibawaan pusat teladan.

Ketika banyak orang mulai kehilangan kekaguman pada ”nama-nama besar”, secara instingtif mereka mengalihkan kekagumannya pada diri sendiri. Masalahnya, bangkitnya kesadaran individualistik ini tidak didukung oleh kerangka sosialitas yang dapat mengembangkan otonomi dan karakter individu. Dalam lemahnya kepastian hukum dan ekosistem kreativitas, ruang otonomi individu dipersempit oleh keharusan keguyuban. Kebanyakan individu tumbuh dengan mentalitas konformis, bukan subyek berdaulat yang bisa melakukan learning to unlearn dari tradisi buruk.

Kumpulan individu guyub tak dapat melahirkan masyarakat kreatif. Kreativitas sosial memerlukan tumbuhnya eksentrisitas. ”The amount of eccentricity in a society,” ujar John Stuart Mill, ”has generally been proportional to the amount of genius, mental vigor and moral courage it contained.” Bahwa saat ini Indonesia mengalami defisit orang-orang eksentrik berkarakter yang memiliki kekuatan mental, kebernasan gagasan dan keberanian moral untuk mengambil pilihan sendiri di luar kelatahan dan tekanan luar, merupakan pertanda buruk bagi bangsa ini.

Dalam lemahnya kekuatan karakter, imajinasi dan orisinalitas, obsesi politik sebagai ekspresi pemujaan diri lebih menguatkan semangat komodifikasi yang reseptif dan konsumtif ketimbang sebagai ekspresi subyek kreatif dan produktif. Dunia politik disesaki onggokan politikus plastik, kehebohan aksi selebriti, dan jorjoran pembiayaan, tetapi miskin isi, miskin visi, hampa darma.

Dalam konteks inilah, pertemuan Megawati dan Jusuf Kalla sepantasnya dimaknai.

Salah satu butir kesepakatannya berkomitmen ”memperkuat sistem ekonomi untuk melaksanakan program ekonomi yang berdaulat, mandiri, dan berorientasi pada kepentingan rakyat”. Komitmen ini merupakan titik keberangkatan yang tepat. Usaha menyehatkan kehidupan politik menuntut pengurangan obsesi berpolitik dengan memperluas kesempatan aktualisasi diri di luar sektor negara.

Kemungkinan ini bisa direalisasikan jika dunia perekonomian disehatkan. Syarat perlu bagi penyehatan perekonomian adalah kedaulatan menentukan pilihan-pilihan sendiri, yang akan memperluas kesempatan rakyat mengembangkan aktivitas perekonomiannya.

Masalahnya, usaha mewujudkan kedaulatan ekonomi memerlukan pemimpin berkarakter kuat yang memiliki kebesaran jiwa melampaui kepentingannya sendiri. Pemimpin yang tidak memedulikan bagaimana bisa dipilih ulang, melainkan memedulikan bagaimana keterpilihannya dijadikan pintu masuk bagi penataan sistemik.

Dalam pemilu nanti, rakyat harus menemukan pemimpin seperti itu di antara tumpukan sampah plastik. Jika tak juga menemukan, kita harus lebih giat mengembangkan ekosistem kreativitas yang dapat memasok orang-orang eksentrik pada masa depan.