Contreng 2009

Hasil Sementara Pemilu 2009

2009-04-12T06:53:00.001+07:00

Sumber: KPU
Sabtu, 11/04/2009 22:17 WIB

No	Partai Politik	Jumlah Suara	Persentase
1	Demokrat (31)	157.973	21,25%
2	PDIP (28)	111.442	14,99%
3	Golkar (23)	107.201	14,42%
4	PKS (8)	65.276	8,78%
5	PAN (9)	47.894	6,44%
6	PKB (13)	43.515	5,85%
7	PPP (24)	39.310	5,29%
8	Gerindra (5)	35.583	4,79%
9	Hanura (1)	24.880	3,35%
10	PKPB (2)	11.491	1,55%
11	PBB (27)	11.354	1,53%
12	PDS (25)	9.006	1,21%
13	PKNU (34)	8.650	1,16%
14	PPRN (4)	7.232	0,97%
15	PKPI (7)	6.791	0,91%
16	PDP (16)	6.366	0,86%
17	PPPI (3)	5.009	0,67%
18	Barnas (6)	4.907	0,66%
19	PBR (29)	4.513	0,61%
20	PDK (20)	3.482	0,47%
21	RepublikaN (21)	2.871	0,39%
22	PNBK (26)	2.574	0,35%
23	PPD (12)	2.424	0,33%
24	Patriot (30)	2.423	0,33%
25	PPI (14)	2.259	0,30%
26	PIS (33)	2.227	0,30%
27	PMB (18)	2.108	0,28%
28	Kedaulatan (11)	1.970	0,26%
29	Pelopor (22)	1.960	0,26%
30	PPIB (10)	1.753	0,24%
31	PNI M (15)	1.700	0,23%
32	PKDI (32)	1.698	0,23%
33	Pakar Pangan (17)	1.649	0,22%
34	Partai Buruh (44)	1.246	0,17%
35	PPDI (19)	893	0,12%
36	PSI (43)	674	0,09%
37	Merdeka (41)	567	0,08%
38	PPNUI (42)	545	0,07%
39	PAAS (35)	0	0,00%
40	PDA (36)	0	0,00%
41	Partai SIRA (37)	0	0,00%
42	PRA (38)	0	0,00%
43	Partai Aceh (39)	0	0,00%
44	PBA (40)	0	0,00%
	Jumlah	743.416	100%

KPU 3

2009-04-12T06:50:00.001+07:00

31	Partai Demokrat	304,258	20.4 %
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	3,580	0.2 %
33	Partai Indonesia Sejahtera	4,314	0.3 %
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	17,885	1.2 %
41	Partai Merdeka	1,611	0.1 %
42	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	1,596	0.1 %
43	Partai Sarikat Indonesia	1,486	0.1 %
44	Partai Buruh	2,768	0.2 %

KPU 2

2009-04-12T06:49:00.000+07:00

16	Partai Demokrasi Pembaruan	12,734	0.9 %
17	Partai Karya Perjuangan	3,655	0.2 %
18	Partai Matahari Bangsa	6,323	0.4 %
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	2,029	0.1 %
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	8,940	0.6 %
21	Partai Republika Nusantara	6,710	0.4 %
22	Partai Pelopor	4,525	0.3 %
23	Partai Golongan Karya	216,602	14.5 %
24	Partai Persatuan Pembangunan	80,362	5.4 %
25	Partai Damai Sejahtera	18,801	1.3 %
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	5,598	0.4 %
27	Partai Bulan Bintang	24,420	1.6 %
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	216,010	14.5 %
29	Partai Bintang Reformasi	11,483	0.8 %
30	Partai Patriot	5,043	0.3 %

Hitung KPU Sementara 1

2009-04-12T06:48:00.000+07:00

No	Partai	Jumlah	Persen
1	Partai Hati Nurani Rakyat	52,497	3.5 %
2	Partai Karya Peduli Bangsa	22,269	1.5 %
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	9,822	0.7 %
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	15,336	1 %
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	68,062	4.6 %
6	Partai Barisan Nasional	10,152	0.7 %
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	13,853	0.9 %
8	Partai Keadilan Sejahtera	126,435	8.5 %
9	Partai Amanat Nasional	97,762	6.5 %
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	4,233	0.3 %
11	Partai Kedaulatan	4,709	0.3 %
12	Partai Persatuan Daerah	19,625	1.3 %
13	Partai Kebangkitan Bangsa	80,838	5.4 %
14	Partai Pemuda Indonesia	4,931	0.3 %
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	3,523	0.2 %

Pertaruhan Indonesia

2009-04-12T06:42:00.000+07:00

M Alfan Alfian

Majalah The Economist (edisi 4 April 2009) menurunkan tajuk ”The Indonesian Surprise”, mengulas fenomena demokrasi politik, Pemilu 2009 di Indonesia.

Dicatat, pemilu ketiga di Indonesia era reformasi ini merupakan regional role model. Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar telah memberikan contoh praktik demokrasi politik bagi negara di kawasan Asia Tenggara.

Namun, The Economist juga mencatat adanya kesulitan besar, yakni bagaimana demokrasi pemilu dilaksanakan. Meski sudah ada pengalaman sebelumnya (1999 dan 2004), teknik penyelenggaraan pemilu selalu menghadapi sejumlah kesulitan serius: sistem pemilu yang kompleks dan berubah-ubah serta pengaturan logistik pemilu yang tak mudah, mengingat Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dan 240 juta penduduk.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) amat optimistis bahwa soal teknis pemilu sudah optimal. Masyarakat sempat cemas dengan kesiapan KPU. Dengan sistem pemilu yang baru, KPU perlu bekerja ekstrakeras. Pascapemungutan suara 9 April, tantangan masih berliku. Sengketa pemilu harus dapat diselesaikan dengan baik, anarki politik harus dicegah. Dalam perspektif The Economist, kesannya pemilu di Indonesia adalah sesuatu yang ”amat berisiko”, akrobatik, tetapi harus dilalui. Risiko demokrasi pluralis harus ditanggung oleh Indonesia yang memang plural ini.

Jujur dan adil

Terlepas dari catatan The Economist, kecemasan yang biasa ditimpakan atas ”kejutan demokrasi” di Indonesia adalah, minimnya persyaratan, khususnya jika dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam ”demokrasi syarat” tingkat kesejahteraan masyarakat yang minim dapat menjadi masalah. Kualitas demokrasi bisa merosot saat yang berkembang adalah pragmatisme-transaksional yang sarat politik uang dalam praktik demokrasi politik.

Dengan sistem yang lebar peluangnya bagi politik uang dan kecurangan pemilu, kualitas demokrasi kian dipertanyakan. Yang menjadi masalah serius adalah adanya ketidakpastian dalam mengawal hasil perhitungan suara. Mekanisme pengawasan manual amat riskan atas peluang kecurangan pemilu. Kepastian terhadap terlaksananya prinsip jujur dan adil dalam pemilu masih menjadi masalah bersama.

Pemilu 1999 dan 2004 telah mendapat apresiasi tingkat dunia dan Indonesia sebagai negara demokrasi yang fenomenal. Tetapi, mata dunia juga kian jeli, apakah pemilu berlangsung sesuai dengan standar internasional. Celah-celah kecurangan pemilu terbuka lebar dan Panwas kurang gereget dalam mengawasi jalannya pemilu, dan membuat kapok para pelanggar. Sementara banyak masyarakat bersikap apatis dengan parpol dan pemilu.

Praktik-praktik pemilu lokal di Indonesia menyumbangkan catatan atas kecenderungan perilaku politik elite dan masyarakat yang dikesankan kian pragmatis. Apatisme juga hadir di tengah kegalauan atas kejutan demokrasi dengan sistem dan mekanisme pemilu yang berubah-ubah. Meski demikian, banyak pihak tetap berkepentingan agar pemilu sukses dan tidak menghendaki pesta demokrasi yang menentukan sejarah masa depan itu gagal. Trauma anakisme politik masih membayang dan rakyat sudah bosan dengan konflik akibat perseteruan politik elite.

Model demokrasi

Pertanyaannya, apakah Indonesia pasca-Pemilu 2009 kian mantap sebagai model negara demokrasi? Jawabannya, bagaimana kenyataan lapangan pada hari pemungutan suara dan setelahnya. Para pemantau pemilu akan menilai, apakah pemilu sukses sesuai dengan standar demokrasi internasional.

Jika dinilai memuaskan, Indonesia akan kian mantap sebagai model negara demokrasi. Sebaliknya, bila dinilai buruk, praktik demokrasi Indonesia akan menjadi sorotan dunia. Bagi elite dan masyarakat Indonesia, penilaian positif dunia amat penting, bukan saja meningkatkan trust, tetapi juga adanya kesadaran kolektif untuk bangkit dari keterpurukan yang diawali penciptaan stabilitas politik yang demokratis.

Demokrasi ala Indonesia sedang menghadapi ujian berat. Pemilu 2009 merupakan pertaruhan besar bagi Indonesia dalam mempertahankan reputasinya sebagai negara demokrasi.

M Alfan Alfian Dosen FISIP Universitas Nasional, Jakarta

Dari Massa Mengambang ke Partai Mengambang

2009-04-12T06:40:00.001+07:00

M Qodari

Dalam kegiatan survei daerah pemilihan di beberapa tempat, saya beberapa kali bertemu pengurus Partai Golkar dan PDI-P yang heran dengan potensi kenaikan suara Partai Demokrat. Kenaikan itu mencapai dua, tiga, bahkan empat kali lipat dibandingkan dengan Pemilu 2004.

Pengurus partai itu heran. Dia berkata, bagaimana mungkin Demokrat suaranya meningkat drastis sementara ”orangnya” (baca: infrastrukturnya) lemah atau tidak kelihatan. Saya bilang, jangan heran, karena kekuatan Demokrat bukan di jaringan organisasi atau kader. Kekuatan Demokrat ada di media massa, khususnya di televisi, yang menumpang popularitas Susilo Bambang Yudhoyono dan aneka program populis yang dibuat oleh pemerintah.

Jika benar Partai Demokrat unggul dalam Pemilu 2009, seperti diindikasikan beberapa survei, dapat dikatakan, telah terjadi perubahan amat signifikan dalam metode dan instrumen perpolitikan di tingkat nasional. Perubahan tersebut mencakup pergeseran metode kampanye yang paling ampuh dalam menggiring pemilih dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Masa mengambang

Dulu, pada masa Orde Baru dan pada awal era reformasi, metode dan instrumen yang dianggap paling ampuh adalah dengan menggerakkan infrastruktur partai. Infrastruktur yang dimaksud mencakup jaringan organisasi dan kader parpol. Dengan wilayah luas dan penduduk yang banyak, parpol dengan jaringan paling luas dan kader paling banyak yang berpotensi unggul dalam setiap pemilu nasional.

Dasar pemikiran semacam inilah yang membuat Orde Baru, misalnya, membuat sistem massa mengambang. Sistem massa mengambang adalah konsep politik Orde Baru di mana parpol dipotong, bahkan dicerabut akarnya dari masyarakat akar rumput.

Dalam sistem ini, parpol saat itu, PPP dan PDI, tidak diperbolehkan memiliki susunan struktur lebih rendah dari level kecamatan. Sebaliknya, Golkar yang saat itu disebut OPP (organisasi peserta pemilu) memiliki jejaring sampai desa/kelurahan lewat aparat birokrasi dan militer yang saat itu dikonstruksi menjadi bagian rezim berkuasa.

Dengan sistem massa mengambang, Golkar (tepatnya rezimnya berkuasa) memiliki keunggulan komparatif dibandingkan PPP dan PDI. Pertama, keunggulan sosialisasi. Kedua, keunggulan mobilisasi.

Dengan keunggulan pertama, Golkar bisa menyosialisasikan keberhasilan pembangunan dan segala jenis wacana tentang keunggulan dibandingkan dua OPP lainnya. Dengan keunggulan kedua, dalam setiap kesempatan pemilu, Golkar bisa memobilisasi masyarakat untuk ramai-ramai ikut kampanye (pawai maupun rapat umum) dan datang ke tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara.

Kejatuhan rezim Orde Baru menandai berakhirnya sistem massa mengambang. Setiap partai politik dapat membangun struktur sampai ke level yang terendah. Tidak hanya desa, bahkan sampai ke dusun. Tiga parpol yang sudah berdiri pada masa Orde Baru, lepas dari politik massa mengambang, mendapat keuntungan awal dengan infrastruktur lebih merata. Jaringan lebih luas dan kader lebih banyak. Keunggulan infrastruktur inilah yang menjadi keunggulan komparatif Golkar, PDI-P, dan PPP (di luar keunggulan lain) sehingga dalam Pemilu 1999 dan 2004 ketiganya masih menduduki tiga besar kursi terbanyak di DPR.

Iklan

Namun, politik Indonesia terus berubah. Jika, sekali lagi, Demokrat menang dalam pemilu legislatif dengan infrastruktur yang terbatas dibandingkan Golkar, PDI-P, PPP, bahkan PKS, PKB, dan PAN, tetapi dengan pemasangan iklan paling masif di antara partai-partai itu, mungkin inilah bukti kemenangan metode dan instrumen baru dalam pemilu nasional: beriklan!

Tentu iklan tidak berdiri sendiri. Ia harus didasarkan figur yang populer, program kerja populis, dan cara beriklan yang tepat (isi, kemasan, konten, maupun visual). Apa pun itu, besarnya peran iklan dalam mendongkrak popularitas Demokrat merupakan hal nyata. Apalagi iklan tidak hanya bertumpu pada iklan Demokrat yang mengusung tagline ”Lanjutkan!”, tetapi juga iklan layanan masyarakat (ILM) versi pemerintah yang tak kalah masifnya. Iklan PNPM Mandiri dari Menko Kesejahteraan Rakyat mungkin yang paling banyak. Disusul ILM Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, serta Departemen Komunikasi dan Informatika. Termasuk oleh kejaksaan yang sebelumnya nyaris tidak pernah beriklan.

Infrastruktur

Kemampuan Demokrat untuk beriklan lebih masif daripada Golkar yang notabene jauh lebih senior mungkin merupakan kejutan tersendiri yang gagal diantisipasi Golkar sebagai partner dalam pemerintahan SBY-JK. Eksistensi ILM dari sejumlah departemen merupakan keunggulan komparatif yang terberi dan bisa dimanfaatkan siapa pun, parpol atau presiden yang sedang berkuasa. Yang jelas, jika hal ini mengantar kemenangan Demokrat, akan meninggalkan pekerjaan rumah bagi Partai Demokrat itu sendiri.

Pertama, bagaimanapun infrastruktur yang baik merupakan prasyarat sekaligus pertanda parpol yang sehat. Dengan jaringan organisasi luas dan banyak kader, partai menjadi partai yang kokoh dan memiliki akar di masyarakat. Iklan memang mampu mendongkrak suara, tetapi tidak bisa mengganti peran kader sebagai pintu bagi partai guna menyerap aspirasi masyarakat. Sebaliknya, masyarakat perlu organisasi dan kader partai guna menyampaikan aspirasinya.

Kedua, momentum keberhasilan Demokrat meraih suara terbanyak amat dipengaruhi popularitas figur SBY dan aneka program di pemerintahan yang dikapitalisasi dan diamplifikasi lewat iklan di media massa, khususnya televisi. Momentum ini belum tentu ada lagi pada Pemilu 2014. Jika momentum semacam ini tidak tersedia lagi, Demokrat bisa terjerembap jatuh menjadi partai gurem yang tiba-tiba kehilangan semua suaranya. Ini namanya pindah dari problem massa mengambang ke partai mengambang.

M Qodari Direktur Eksekutif Indo Barometer, Jakarta

Hasil Pemilu 2004 Jateng

2009-04-07T19:36:00.001+07:00

NO.	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA	PERSENTASE
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.262.749	29,83 %
2	Partai Golongan Karya	2.846.971	16,14 %
3	Partai Kebangkitan Bangsa	2.595.263	14,71 %
4	Partai Persatuan Pembangunan	1.597.971	9,06 %
5	Partai Amanat Nasional	1.336.477	7,75 %

3. Penetapan Calon Terpilih

Atas dasar perolehan suara masing-masing calon anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah (1.042) diketahui bahwa tidak ada satu pun calon anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah yang mencapai angka BPP. Dengan demikian penetapan calon terpilih didasarkan pada daftar calon di Daerah Pemilihan yang bersangkutan. Aplikasi norma ini menghasilkan calon terpilih dari 7 partai politik sejumlah 100 orang yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Jawa Tengah Nomor 011/BA/V/2004 Tanggal 8 Mei 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah Pemilihan Umum Tahun 2004. Dari 100 orang tersebut, 15 orang (15 %) diantaranya perempuan. Periksa Anggota DPRD Terpilih.

Pemilu 2009 Diprediksi "Kubur" 27-30 Parpol Gurem

2009-04-07T18:41:00.001+07:00

BESTARI

Survei Pemilih Partai Pemilu 2009

Selasa, 7 April 2009 | 17:33 WIB

Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketentuan parliamentary threshold sebesar 2,5 persen pada Pemilu 2009 ini diprediksi akan berimbang banyak mengubur impian partai-partai peserta pemilu, terutama partai kecil. Dengan jumlah peserta pemilu yang mencapai 38 partai membuat sebaran suara akan terpecah.

Apalagi, berdasarkan survei Lingkar Survei Indonesia (LSI), sembilan partai yang diprediksi menjadi penghuni Senayan akan meraup 75 persen suara. Adapun 29 partai lainnya, jika ditotal, hanya mengumpulkan 25 persen suara.

"Pada pemilu tahun 2009 ini akan ada kuburan mayoritas partai kecil. Sekitar 27 sampai 30 partai kecil tidak akan mencapai parliamentary threshold atau lebih kecil dari 2,5 persen," ujar Denny, pada launching hasil survei nasional LSI, Selasa (7/4), di Jakarta.

Beberapa sebab ketidakberhasilan partai-partai itu di antaranya kekurangan amunisi untuk menarik dukungan, ekspose publik yang sangat kurang, tokoh utama partai yang kurang menonjol, serta isu yang diusung juga tak 'bergaung'.

"Minimnya dana dan jaringan sosial membuat partai itu akhirnya terkubur," ujar Denny.

Seperti diinformasikan sebelumnya, survei yang dilakukan pada 5 April lalu juga menunjukkan hasil bahwa penghuni DPR hanya akan mampu dipenuhi oleh 8-11 partai politik. Jumlah ini lebih sedikit jika dibandingkan Pemilu 2004, yang meloloskan anggota DPR dari 16 partai politik.

Akbar Tandjung: Golkar Jangan Abaikan Hasil Survei

2009-04-07T18:35:00.001+07:00

Inggried Dwi W

Dialog Akbar Tandjung mengenai evaluasi kampanye, di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Selasa (7/4)

Artikel Terkait:

Selasa, 7 April 2009 | 16:38 WIB

Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung, mengingatkan Golkar agar jangan mengabaikan hasil survei. Hasil survei sejumlah lembaga survei yang menunjukkan indikasi penurunan perolehan suara Golkar, menurutnya, harus dicermati dan dijadikan bahan evaluasi.

Hal itu dikatakan Akbar, di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Selasa (7/4). Ia menyatakan tak sependapat dengan pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla yang mengatakan bahwa survei tidak bisa dijadikan pegangan.

"Hasil survei patut dijadikan catatan penting bagi Golkar dan tidak bisa meng-underestimate. Apa yang dikatakan JK, survei tidak bisa dijadikan pegangan, kalau pendapat saya, survei harus dijadikan pegangan. Hasil itu dijadikan evaluasi di internal partai, terlepas dari pandangan bahwa survei itu merupakan pesanan," ujar mantan Ketua DPR ini.

Hasil survei empat lembaga beberapa waktu lalu menempatkan Golkar pada posisi ketiga dengan perolehan suara di kisaran 14 persen. Meski menjadikan survei sebagai pegangan, Akbar tetap punya keyakinan bahwa perolehan partai berlambang pohon beringin itu akan melebihi prediksi hasil survei. Ia menebak, Golkar akan memperoleh 16-20 persen suara.

"Angka 20 persen memang tidak mudah. Apalagi, para pendatang baru cukup atraktif, seperti Gerindra dan Hanura. Target audiens dua partai ini juga akan mempengaruhi pemilih Golkar, karena Prabowo dan Wiranto juga dikenal sebagai tokoh Golkar," ujar Akbar.

Kampanye Diikuti 122 Ribu Orang, PKS Masuk Muri

2009-04-07T18:30:00.000+07:00

Amanda Ferdina - detikPemilu

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan piagam rekor Museum Rekor RI (Muri) sebagai peserta kampanye terbanyak di Gelora Bung Karno (GBK). Total 122 ribu peserta kampanye tercatat mengikuti kampanye tanggal 30 Maret 2009.

Perinciannya terdiri dari 87 ribu peserta yang menempati kursi, 20 ribu di lapangan sepakbola dan 15 ribu di luar area GBK.

Ketua Umum Muri Jaya Suprana menjelaskan tidak ada unsur politis dalam penganugerahan ini.

"Saya mohon kepada partai-partai yang lain, saya menerima ini (data) dari manajemen Gelora Bung Karno. Ini fakta," ujar Jaya Suprana di sela-sela acara penganugerahan rekor Muri di Kafe D'lounge, Jl Kemang Raya, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2009).

Massa sebanyak itu bukan hitungan Muri, melainkan menurut laporan dari pengelola GBK. Tidak ada perbandingan antara jumlah peserta kampanye PKS dengan partai-partai lain seperti Partai Demokrat, PDI Perjuangan atau Partai Gerindra.

"Muri tidak pakai nominasi tapi yang terbanyak dan kebetulan juga tertib," jelas Direktur Muri Aylawati Sarwono di tempat yang sama.

Ketua Panitia kampanye PKS Adang Daradjatun yang menerima penghargaan dari Muri mengaku merasa bangga. Mantan Wakapolri ini juga menyampaikan permintaan maaf apabila PKS dalam kampanyenya mengganggu kenyamanan warga Ibukota.

Demokrat, PDI-P, Golkar Akan Bersaing Ketat

2009-04-07T17:28:00.000+07:00

www.lsi.co.id

Direktur Eksekutif Lingkaran Survey Indonesia Denny JA

Artikel Terkait:

Selasa, 7 April 2009 | 13:57 WIB

Laporan wartawan KOMPAS.com Inggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Seperti sudah diprediksi pada survei-survei sebelumnya, survei Lingkar Survei Indonesia (LSI) empat hari menjelang pemilu juga menguatkan prediksi bahwa pertarungan sengit hanya akan terjadi pada tiga partai. Partai Demokrat, PDI Perjuangan, dan Partai Golkar masih berpeluang untuk saling mengalahkan.

Ketiga partai ini diperkirakan memperoleh suara lebih dari 12 persen dan menduduki posisi sebagai papan atas. Siapa pemenang pada 9 April? Sang juara akan ditentukan oleh empat faktor pada empat hari terakhir menjelang pemilu.

Direktur Eksekutif LSI Denny JA menjelaskan, faktor pertama adalah kemampuan mesin lokal memobilisasi calegnya. "Survei menunjukkan bahwa 30 persen responden memilih caleg dan tidak peduli dengan partai politik. Mesin lokal yang kuat akan lebih menguntungkan dan biasanya dimiliki oleh partai besar," kata Denny saat launching hasil survei, Selasa (7/4) di Jakarta.

Untuk faktor ini, PDI Perjuangan dan Golkar lebih unggul dibandingkan Demokrat. Demikian pula untuk faktor kedua, yaitu kemampuan mesin lokal untuk meminimkan golput di basisnya.

"Diduga, golput akan lebih besar dibandingkan golput pada Pemilu Legislatif 2004. Semakin banyak pendukung sebuah partai yang golput, semakin berkurang kekuatannya di bilik suara," kata dia.

PDI Perjuangan dan Golkar pun diprediksi masih lebih unggul dibandingkan Demokrat. Sebaliknya, untuk faktor ketiga, citra partai, Demokrat dinilai lebih unggul dibandingkan dua rivalnya. Begitu juga untuk faktor keempat berupa efek program BLT.

Sebanyak 18 juta kepala keluarga yang mendapatkan BLT akan menguntungkan bagi partai berasosiasi positif dengan BLT. "Demokrat lebih unggul di citra partai dan BLT. Namun, PDI Perjuangan dan Golkar unggul di mesin lokal dan meminimalkan golput di basisnya," kata Denny.

Survei yang dilakukan terhadap 1.200 responden di 33 provinsi ini masih menyisakan 21 persen responden yang belum menentukan pilihannya. Masa tenang selama tiga hari ini, menurut Denny, akan menentukan negasi suara paling masif.

Ke Mana Larinya Suara Partai Islam?

2009-04-07T13:11:00.000+07:00

Tantangan berat menghadang partai-partai politik (parpol) berideologi Islam maupun yang dekat dengan kultur Islam. Suara partai-partai tersebut diprediksi akan mengalami penurunan dibandingkan dengan hasil yang mereka raih pada 2004.

Hasil survei Pusat Kajian Politik Fisip Universitas Indonesia (Puskapol UI) belum lama ini menegaskan dominasi partai-partai nasionalis atas partai-partai Islam. Dalam survei yang dilakukan pada 13-20 Maret 2009 (masa kampanye terbuka) tersebut, suara PKS diprediksi hanya akan mencapai 4,43%, masih kalah dari partai baru Gerindra dengan 4,62%.

Sementara partai-partai lain juga mengalami hal yang sama seperti PKB, PPP, PAN. PKB berada di belakang PKS dengan perolehan suara 4,24%, disusul PPP (4,00%) dan PAN (3,61%). Sementara posisi tiga besar dikuasai Partai Demokrat (21,38%), PDIP (17,77%), dan Golkar (16,56%).

Temuan di atas paralel dengan hasil survei sebelumnya yang dilakukan oleh empat lembaga (CSIS, Puskapol UI, LIPI, dan LP3ES) pada 13 Maret 2009. Dalam survei tersebut, Partai Demokrat masih terdepan dalam perolehan dukungan, yaitu 21,52% responden survei menyatakan bahwa mereka akan memilih Partai Demokrat jika pemilu diadakan pada hari pelaksanaan survei.

PDIP dan Golkar menduduki peringkat kedua dan ketiga yang masing-masing didukung 15.51% dan 14.27% pemilih. Peringkat keempat dan kelima diduduki PPP dan PKS yang hanya memperoleh 4,15% dan 4,07% dukungan; kemudian PKB, PAN, dan Gerindra, masing-masing memperoleh 3.25%, 2.91%,dan 2.62%.

Ada tiga kesimpulan yang dapat diambil dari gambaran ini. Pertama, telah terjadi pengerucutan dukungan pemilih terhadap tiga parpol besar yaitu Partai Demokrat, PDIP, dan Golkar. Kedua, berdasarkan survei ini, diperkirakan hanya akan ada 8 parpol yang akan lolos parliamentary threshold. Ketiga, kemungkinan melejitnya partai baru atau kecil masih sangat kecil.

Bertolak dari fakta di atas, dapat ditarik benang merah bahwa telah terjadi pergeseran perilaku pemilih partai Islam yang mengakibatkan berubahnya peta elektabilitas parpol. Hasil 2004 lalu menegaskan perubahan yang terjadi sekarang ini.

Suara PKS, PPP, PKB, dan PAN pada 2004 jauh lebih tinggi dari capaian mereka pada 2009 ini. PKS misalnya pada 2004 mampu menuai 7,34% suara, sementara PPP mengumpulkan 8,15% suara. Turunnya suara PKS dan partai-partai Islam lain dalam survei ini seolah "konsisten" dan terjadi di banyak partai Islam. Padahal seharusnya, masa depan partai Islam di Indonesia cukup strategis mengingat hampir 90% penduduk Indonesia beragama Islam.

Hanya saja, partai-partai Islam gagal memaksimalkan momentum tersebut sehingga umat Islam justru lebih tertarik ke partai nasionalis dan partai nonagama. Banyak teori perilaku pemilih yang dapat menjelaskan pergeseran pilihan seperti kasus ini. Salah satunya teori sosiologis seperti kesamaan etnik, budaya, dan agama.

Scott C Flanagan (1991) dan Seymour Martin Lipset (1981) melihat kecenderungan pola yang melibatkan faktor-faktor di atas dalam beberapa kasus pemilu di Inggris dan Jepang. David Denver menjelaskan perilaku lebih jauh mengenai voters behavior pada konteks masyarakat Inggris.

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan- pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan sosial seperti umur, jenis kelamin, agama dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku pemilih. Untuk itu, pemahaman terhadap pengelompokan sosial baik secara formal sangat vital dalam memahami perilaku politik.

Pergeseran Pemilih

Menarik dicermati ke mana larinya suara partai-partai Islam pada pemilu April nanti. Partai Demokrat merupakan partai yang paling diuntungkan dari adanya pergeseran pemilih partai Islam tersebut. Suara Partai Demokrat yang hanya 7,4% pada 2004, berdasarkan survei, bisa melejit menjadi 21,38% pada 2009 ini.

Kenaikan 13,98% ini diperkirakan berasal dari pemilih partai-partai Islam. Salah satu alasannya adalah bahwa suara PDIP dan Golkar relatif stabil dengan hasil yang mereka bukukan pada 2004. Dengan margin of error sekitar 2%, suara PDIP tersebut dapat dikatakan stabil. Pemilih PDIP di 2004 terindikasikan akan tetap loyal pada pilihannya. Begitu juga dengan Golkar yang grafiknya relatif stabil walaupun mengalami sedikit penurunan.

Potret yang berbeda akan kita jumpai pada partai-partai Islam sebagaimana dijelaskan di awal tulisan ini. Hampir semua partai Islam mengalami penurunan suara yang signifikan. Daya pikat Partai Demokrat di mata pemilih partai Islam juga menjadi bahan kajian tersendiri.

Menurut Dr Lili Romli, Direktur Puskapol UI, larinya suara pemilih partai Islam ke Partai Demokrat dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, ketokohan SBY yang hingga kini masih unggul di antara caprescapres lain. Kedua, mesin di luar partai yang aktif bergerak di komunitas pemilih Islam.

Untuk yang pertama kita tidak perlu banyak berdebat mengingat hampir semua lembaga survei menempatkan SBY pada pole position menuju bursa pilpres nanti. Khusus untuk yang kedua, hadirnya organisasi keagamaan Majelis Dzikir SBY Nurussalam (MDZ), yang bahkan sudah lahir sebelum SBY terpilih menjadi presiden, menjadi modal politik tersendiri di kalangan pemilih Islam.

Lembaga ini tidak berada dalam struktur Partai Demokrat, melainkan ormas yang berdiri sendiri. Di sisi lain, Partai Demokrat juga tidak memiliki organisasi sayap resmi yang mengkhususkan lahan garapan ke kalangan ulama dan umat Islam. Dengan demikian, hadirnya MDZ seolah menjawab kebutuhan Partai Demokrat untuk mendekati kalangan pemilih Islam yang jumlahnya cukup besar.

Sekilas mengenai aktivitas MDZ, organisasi ini memiliki kegiatan keagamaan rutin yang dijalankan mulai dari tingkat pusat hingga kecamatan. Sebuah aktivitas nonpolitis, tapi memiliki dampak yang cukup signifikan dalam mengelola potensi dukungan komunitas muslim. Infrastruktur organ ini juga cukup lengkap di mana struktur organisasi sudah mencapai kecamatan, bahkan desa.

Dari ilustrasi tersebut sedikit terbuka tabir di balik pergeseran dukungan pemilih partai Islam ke Partai Demokrat saat ini. Kesimpulannya adalah bahwa jika hanya mengandalkan mesin politik Partai Demokrat tidak mungkin terjadi pergeseran dukungan tersebut.

Kini patut kita tunggu apakah datadata survei di atas kertas dan manuver organisasi sayap di luar partai dapat sekali lagi terbukti seperti fenomena 2004? Pemilih yang akan menentukan di bilik suara pada 9 April nanti.(*)

Firman Baso
Sekjen Kaum Muda
Indonesia untuk Demokrasi (KMI)(Koran SI/Koran SI/jri)

Tak Ada Jaminan Yudhoyono Akan Menang

2009-04-07T12:58:00.001+07:00

Jakarta, Kompas - Mayoritas hasil survei mengunggulkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai yang terkuat untuk Pemilihan Umum 2009. Walau demikian, tidak ada jaminan bahwa Yudhoyono akan memenangi Pemilu Presiden 2009 karena figur calon wakil presidennya juga amat menentukan.

Presiden Lembaga Riset Informasi (LRI) Johan O Silalahi di Jakarta, Sabtu (4/4), menyebutkan, figur calon presiden (capres) bukan jaminan penuh untuk memenangi persaingan dalam Pemilu 2009. Dari survei LRI Maret-April 2009, terungkap hampir separuh responden masih setuju Yudhoyono-M Jusuf Kalla berpasangan kembali dalam Pemilu 2009. Namun, Johan memperkirakan, duet Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto bisa menjadi penantang serius.

Bahkan, apabila Yudhoyono-Kalla kembali berpasangan, Megawati-Prabowo diprediksi tetap akan sanggup memaksa pemilu presiden berlangsung sampai dua putaran. ”Kalau ada yang bilang SBY dipasangkan dengan sandal pun akan menang, itu salah,” kata Johan lagi.

Dalam kesempatan itu, Johan memaparkan hasil survei nasional LRI pada 27 Maret-1 April dengan 2.066 responden di 33 provinsi. Responden dipilih dengan teknik sampling gugus bertahap. Estimasi tingkat kesalahan plus-minus 2,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Menurut Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum, tak ada alasan untuk pongah menyikapi hasil survei yang mengunggulkan Yudhoyono. Dari hasil survei tak bisa dipastikan, Yudhoyono pasti menang. Bukan hanya karena pemilu presiden belum berlangsung, melainkan juga faktor calon wapres turut menentukan.

Namun, Partai Demokrat yakin, yang utama adalah faktor calon presiden. Anas juga mengapresiasi hasil survei yang menunjukkan Yudhoyono berpasangan dengan siapa pun relatif diterima. ”Itu mengonfirmasi kesimpulan dan sekaligus harapan kami, SBY memang akan ’enteng jodoh’,” ujar Anas.

Secara terpisah, Ketua Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengakui, sejujurnya opsi meneruskan duet Yudhoyono-Kalla masih hidup di Partai Golkar. Hanya saja, menjelang 9 April 2009 semua energi terkonsentrasikan untuk pemenangan pemilu legislatif. Kalla sebagai ketua umum ialah nakhoda Partai Golkar untuk pemenangan Pemilu 2009.

”Kami bangga mendorong Jusuf Kalla menjadi calon presiden,” ujar Priyo.

Menurut Anas, koalisi saat ini masih merupakan ”buku terbuka”. Koalisi tak didasarkan pada rumusan matematis. Koalisi ditetapkan berdasarkan rumus politik demi pemerintahan yang kuat dan efektif. (dik)

Pemilu 2009, Pasar, Korupsi, dan Etika Politik

2009-04-07T12:57:00.001+07:00

Menjelang Pemilu Legislatif 9 April 2009, iklan politik gencar muncul di berbagai media. Seperti halnya iklan yang menawarkan produk konsumsi, iklan politik juga menggunakan teknik merayu untuk memasarkan partai politik, calon anggota legislatif, dan program.

Calon pun diperlakukan layaknya konsumen, yaitu membeli yang menguntungkan. Menurut Dr Haryatmoko SJ, pakar etika politik dari Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, dalam diskusi ”Pemilu 2009, Ideologi Kebangsaan dan Etika Politik”, pekan lalu di Yayasan Padepokan Musa Asy’arie Yogyakarta, budaya kapitalisme baru memengaruhi konstituen dan warga negara dalam berhadapan dengan politik. Masyarakat yang konsumtif memengaruhi perilaku dan sikap politiknya.

Haryatmoko berpandangan, demokrasi (pemilu) cenderung diarahkan oleh pasar. Warga negara seperti konsumen. Pembelian bergantung pada pencitraan dan pasar. Politik pencitraan sudah berjalan sangat kuat melalui iklan politik, baik melalui media atau baliho dan poster yang bertebaran di pinggir jalan.

Ideologi kehilangan kemampuannya dalam memobilisasi massa. Orang bosan dengan ideologi yang tidak lagi mampu memberi janji. Masyarakat yang konsumtif menjadikan orang lebih pragmatis. Siapa yang memberikan uang lebih banyak, maka dia yang akan dipilih. Bahkan orang tidak melihat dan bertanya lagi, siapa pemberi uang dan apa ideologinya. Di sini tidak ada lagi pemisahan ekonomi, ideologi, dan kebudayaan.

Korupsi

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan suara terbanyak sebagai dasar penetapan calon anggota legislatif (caleg) terpilih bagai pedang bermata dua. Keputusan itu membuka persaingan terbuka antarcaleg. Kondisi ini memacu praktik politik uang dan persaingan yang tidak sehat. Walaupun putusan tersebut bisa menjadi awal dinamika baru, yaitu kepentingan konstituen lebih diperhatikan dan melemahkan daya tawar partai.

Tantangan terberat terletak pada maraknya politik uang dan rendahnya kualitas caleg. Politik kini berubah menjadi lingkaran mencari mata pencarian. Ini bisa dilihat dari daftar caleg yang dipenuhi pencari kerja. Mengutip Hannah Arendt, politik bukan lagi seni untuk berjasa kepada masyarakat. Politik menjadi lingkaran mata pencarian. Lingkaran proses produksi-konsumsi. Politik dimaknai sebagai upaya untuk bertahan hidup, bukan lagi seni untuk membantu menyejahterakan masyarakat.

Realitas paling mencolok adalah praktik politik uang dengan memberikan uang atau barang lain agar memilih partai atau caleg. Uang dicari untuk menopang konsumsi massa. Uang yang akhirnya mengarahkan sistem demokrasi.

Kondisi itu menjadikan demokrasi bukannya meniadakan korupsi, tetapi malah kian membuka peluang korupsi dengan model baru. Menurut Haryatmoko, politik uang biasanya mendapatkan sumber pembiayaan dari korupsi kartel elite, yaitu korupsi yang mendapat dukungan jaringan politik, ekonomi, militer, birokrasi, atau elite komunal.

Banyak partai diduga terlibat dalam pencarian dana melalui jabatan atau badan usaha milik pemerintah. Namun, korupsi kartel elite sulit dilacak. Ini karena lemahnya kemauan politik membongkar praktik korupsi jenis ini. Untuk memeriksanya mustahil karena hampir semua pihak terlibat.

Korupsi sering mengambil bentuk jaringan kerja sama yang menyangkut seluruh kehidupan politik dan pemerintahan. Biasanya korupsi mengambil bentuk ”struktur korporatis”. Anggota parpol tidak lagi bertanggung jawab secara individual atas tindakannya. Sejauh posisi partai tidak terancam, anggota yang korupsi biasanya akan dilindungi. Kalau bukti telanjur kuat, parpol cenderung membiarkan anggota yang terlibat menghadapi sendiri tuduhannya atau bahkan dilepas dari parpol.

Etika politik

Korupsi yang lekat dengan praktik kekuasaan kian menyadarkan urgensi membangun etika politik. Etika politik, papar Haryatmoko, bukan hanya terkait perilaku politisi, melainkan juga upaya membangun tatanan politik, yaitu produk hukum dan institusi politik yang adil. Perilaku politisi hanya satu dari tiga dimensi etika politik.

Tiga dimensi etika politik yang menentukan dinamika politik, yaitu dimensi tujuan politik, pilihan sarana, dan aksi politik. Dimensi tujuan etika politik, yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai berdasarkan pada kebebasan dan keadilan. Dalam negara demokratis, pemerintah bertanggung jawab mewujudkan komitmen tersebut.

Pada dimensi sarana pencapaian tujuan politik, harus diwujudkan tatanan politik (produk hukum dan institusi) yang mengikuti prinsip solidaritas dan subsidiaritas, keadilan prosedural dan penerimaan terhadap pluralitas, yaitu dihargainya ruang kebebasan politik dan kesamaan.

Prinsip subsidiaritas mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan negara, terutama dalam mewujudkan keadilan distributif. Prinsip solidaritas mengandaikan keterlibatan warga negara untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Pada dimensi ini kekuatan-kekuatan politik ditata sesuai dengan prinsip timbal balik.

Pada dimensi ketiga, yakni aksi politik, politisi menentukan rasionalitas politik. Penguasaan manajemen konflik adalah syarat aksi politik yang etis, tindakan politisi harus didasari keberpihakan kepada yang lemah.

Yudi Latief, Kepala Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia (PSIK-Indonesia), berpendapat, dalam etika politik, modal moral, seperti kejujuran, perlu dimasukkan dalam sistem politik untuk membangun perilaku politik yang beretika.

Tantangan yang dihadapi kini adalah memperbaiki tatanan politik yang memungkinkan berkembangnya etika politik. Sebab, dalam tatanan politik yang buruk akan melahirkan warga negara yang beretika buruk pula. Seorang individu yang semula adalah individu yang baik ketika masuk dalam arena politik negara yang buruk akan terjerumus ikut berperilaku buruk, seperti terlibat dalam korupsi.

Mengutip Mohammad Hatta, sila pertama Pancasila adalah fundamen etik bernegara. Sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima adalah fundamen politik.

Pemilu dan Kepemimpinan

2009-04-07T12:12:00.001+07:00

HM Teddy Thohir
Pemerhati Sosial Politik Indonesia

Hampir dalam sebulan ini, suasana di sekitar kita hiruk pikuk oleh kegiatan kampanye. Pawai dan konvoi berlangsung di mana-mana. Setiap hari, ruang dan waktu kita diselingi oleh ornamen pemilu berupa pidato, diskusi, debat, baliho, selebaran, spanduk, dan juga iklan di media massa. Hampir pada setiap kerumunan, pembicaraan soal pemilu akan muncul. Riuh sekali.

Pemilihan umum memang sudah di depan mata. Dijadwalkan, pada 9 April 2009, rakyat Indonesia akan melakukan pemungutan suara guna memilih secara langsung pemimpin bangsa yang siap duduk di lembaga legislatif. Setelah itu, beberapa bulan kemudian, rakyat kembali akan memilih presiden dan wakil presiden, juga secara langsung. Ini adalah pemilu kesepuluh kali yang pernah dilangsungkan di Tanah Air sejak 1955.

Para ahli dan analis politik mengatakan, pemilu di Indonesia kali ini merupakan yang paling rumit sedunia. Selain sarat dengan aturan mainnya yang kompleks, pesta demokrasi ini diikuti oleh 34 partai politik ditambah enam partai lokal di Aceh. Rakyat secara serempak harus memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD provinsi ataupun kabupaten/kota).

Ada ribuan calon legislatif terdaftar yang harus dipilih rakyat. Siapa saja mereka? Kebanyakan kita tidak tahu dan tidak kenal.

Berbeda dengan pemilihan caleg, pada pemilu presiden dan wakil presiden, prosesnya boleh dibilang lebih sederhana. Para calon presiden dan wakil presiden nantinya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2009. Banyak yang memperkirakan pemilihan presiden dan wakilnya paling banyak hanya akan diikuti oleh tiga pasangan calon.

Oleh karena itu, saya menilai bahwa memilih presiden dan wakilnya jauh lebih mudah dibandingkan memilih caleg yang jumlahnya ribuan. Kalau tidak cukup jeli dan mengenal para caleg tersebut dengan baik, bukan tidak mungkin rakyat akan memilih wakilnya dengan seadanya saja. Bila terjadi demikian, akibatnya pun bisa fatal bagi kelangsungan kepemimpinan negara.

Padahal, kita seharusnya sadar bahwa setiap suara yang kita berikan dalam pemilu itu adalah amanah. Bila ternyata amanah tersebut salah alamat dan jatuh ke orang yang salah, yang akan mengalami kesulitan dan kesengsaraan adalah kita sebagai rakyat.

Begitu menentukannya suara rakyat bagi masa depan bangsa, seharusnya itu membuat kita bersungguh-sungguh dalam menentukan pilihan. Jika tidak, berarti kita memilih dengan tidak bertanggung jawab. Itu sama artinya kita berkhianat terhadap bangsa dan negara. Oleh sebab itu, marilah kita gali informasi dan perbanyak pengetahuan tentang para calon pemimpin yang ada. Untuk selanjutnya, kita pilih sesuai dengan hati nurani kita.

Kejelian dan ketelitian masyarakat untuk memilih calon pemimpin, baik yang duduk di eksekutif maupun legislatif pada tingkat pusat atau daerah, sangat penting agar tata kelola pemerintahan masa datang dapat berlangsung lebih baik. Jadi, saya sarankan, jangan memilih calon yang bermasalah, baik secara pidana maupun moralnya. Juga, jangan pilih pemimpin yang individualis dan materialistis, melainkan usahakan pilih calon yang idealis dan nasionalis.

Kemampuan masyarakat memilih caleg yang tepat akan menciptakan parlemen yang mampu bekerja secara profesional dan berkualitas dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Dan, parlemen yang bersih tentu saja akan menciptakan pemerintahan yang bersih pula.

Untuk itu, masyarakat harus diberi pembelajaran, bagaimana memilih pemimpin yang tidak bermasalah itu. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dan media massa cetak, elektronik, atau online sangat penting dalam hal ini. Masyarakat diajak agar peduli dan setidaknya mengetahui riwayat dan perjalanan karier para calon pemimpin tersebut.

Dalam konteks Indonesia sekarang, kita mencari pemimpin yang cinta kepada bangsa dan negara, berakhlak mulia, amanah, beriman, dan bertakwa. Orangnya juga harus cakap, berpengalaman, memiliki pengetahuan dan intelektualitas memadai untuk menjadi pemimpin bangsa, berintegritas tinggi, serta mempunyai visi yang jujur. Jika tidak demikian, sebaiknya dia tahu diri dan tidak usah mencalonkan diri. Jangan sampai ada orang yang mencoba menjadi pemimpin secara dadakan atau instan dengan memanfaatkan kesempatan karena partai politiknya miskin kader dan modal.

Namun, bila kita lihat realitasnya sekarang, dalam daftar caleg muncul beragam calon pemimpin yang kita tidak pernah tahu siapa mereka dan bagaimana jejak rekam riwayat kepemimpinannya. Banyak di antara mereka yang tampaknya hanya mengikuti tren untuk mencoba mengisi jabatan politik. Kita tidak pernah mendengar apa misi dan visi politiknya untuk membangun bangsa. Apakah mereka akan menjadi pemimpin atau penguasa? Atau, seperti yang sudah-sudah, umumnya kepentingan pribadi dan golongannya adalah prioritas mereka.

Oleh sebab itu, kembali saya mengingatkan agar masyarakat berusaha mencermati riwayat dan jejak karier para calon pemimpin tersebut. Lebih baik lagi bila bisa mengetahui kehidupan keluarganya. Sebab, keluarga dapat menggambarkan potret sejati pribadi sang calon pemimpin. Sukseskah dia memimpin keluarganya atau apakah dia datang dari keluarga baik-baik?
Pengalaman hidup yang panjang meyakinkan saya bahwa harapan untuk memperoleh pemimpin yang berkualitas dan teladan bisa dimulai dari lingkungan yang terkecil, yaitu keluarga. Melalui keluarga, sifat kepemimpinan dan keteladanan dapat dipupuk sejak dini. Apalagi bila keluarga tersebut berkualitas.

Keluarga yang berkualitas akan melahirkan anak-anak yang bermutu dan tangguh. Dalam Islam, hal ini selalu didengungkan bahwa untuk menciptakan keluarga yang berkualitas lahir dan batin perlu dibangun sistem secara sakinah.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang diliputi ketenangan dan keharmonisan. Dalam keluarga sakinah, terdapat nilai-nilai cinta, kasih sayang, tanggung jawab, kehangatan, kebersamaan, saling menghormati, komitmen, dan komunikasi yang baik. Nilai-nilai itu akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga sehingga pada akhirnya keluarga akan menjadi tempat terbaik bagi anak-anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Membangun keluarga sakinah tentu tidak mudah dan hanya dapat dilakukan secara bersama-sama. Tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak, misalnya ayah. Seluruh komponen keluarga harus terlibat. Membangun keluarga sakinah juga memerlukan proses panjang melalui pengalaman-pengalaman setiap anggota keluarga. Pengalaman itulah yang kemudian akan memberi ruang bagi proses pembelajaran guna membentuk suasana kebersamaan, keseimbagan, dan kesepahaman bagi suami-istri atau anak-orang tua.

Bagaimana caranya membangun keluarga sakinah? Banyak literatur atau nasihat para ulama yang bisa kita baca atau dengar sebagai tuntunan. Umumnya, ada tiga syarat utama untuk membentuk keluarga sakinah. Pertama, secara bersama-sama menjalin hubungan vertikal dengan Allah SWT dengan sungguh-sungguh. Artinya suami, istri, dan anak menjadikan ibadah dan cinta kepada Allah sebagai titik sentral kehidupan mereka.

Kedua, selalu menciptakan hubungan horizontal antarseluruh anggota keluarga secara adil, jujur, dan penuh kasih sayang. Ketiga, seluruh komponen keluarga dilatih untuk bekerja keras. Semua harus menyadari bahwa setiap apa yang diinginkan selalu harus diperjuangkan untuk mendapatkannya, tidak instan. Oleh karena itu, agama sangat menganjurkan kita untuk bekerja keras penuh semangat, termasuk dalam beribadah.

Apabila keluarga seperti itu terwujud, insya Allah kita akan dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan secara spiritual, intelektual, finansial (rezeki), moral, ideologi, dan juga seksual. Sungguh, sebuah keluarga indah yang secara lengkap itu disebut sebagai keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

Keadaan tersebut harus terus dibina dan dijaga. Sebab, bila diabaikan, bisa melunturkan semangat kesakinahannya. Misalnya, dengan melakukan hal-hal kecil, seperti shalat berjamaah, saling mendoakan, jalan atau makan bersama, ngobrol, atau berkumpul setiap minggu dengan anak, cucu, menantu, dan sebagainya. Hal ini akan menambah eratnya ikatan batin antara suami, istri, anak, mantu, cucu, dan komponen keluarga lainnya.

Saya percaya, pemimpin yang baik dan berkualitas akan lahir dari keluarga semacam itu. Yaitu, pemimpin yang memiliki visi ke depan yang jelas, merakyat, memiliki kepribadian kuat, selalu bersikap idealis, bermartabat, merakyat, percaya diri, memiliki rasa tanggung jawab, peduli pada nasib orang lain, dan selalu mendahulukan kepentingan umum.

Oleh karena itu, saya ingin mengulang kembali imbauan saya agar para pemilih mencermati siapa yang akan dipilih. Perhatikan riwayat keluarga dan jejak rekam kegiatannya selama ini. Bila dia kotor atau tidak jelas riwayatnya, singkirkan dari daftar pilihan Anda.

Kepada para caleg, saya berharap agar mereka maju sebagai calon. Mudah-mudahan dengan cita-cita menjadi pemimpin, bukan penguasa. Sebab, penguasa itu berkarakter mengendalikan, sedangkan pemimpin memberikan inspirasi. Di samping itu, seorang pemimpin bertindak berdasarkan kebijakan, sedangkan penguasa berlandaskan kekuasaan dan penindasan.

Para caleg juga harus membuktikan bahwa mereka maju dengan dasar orientasi ingin berjuang dan membaktikan diri bagi kepentingan kemajuan bangsa dan negara. Jadi, bila mereka tidak siap untuk serius memperjuangkan kepentingan rakyat dan berani berpolitik secara bersih, lebih baik mundur atau tidak usah mencalonkan diri menjadi pemimpin bangsa.

Harus juga diingat bahwa pemilu adalah manifestasi dari demokrasi dan bukan sekadar soal menang atau kalah. Tujuan akhirnya adalah terbentuknya parlemen dan pemerintahan baru yang mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Itulah esensi demokrasi: terciptanya keadilan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, mari kita lanksanakan pemilu dengan jujur, adil, dan damai.

(-)

Menggagas Parlemen Berkualitas

2009-04-07T12:09:00.000+07:00

H Mutammimul Ula SH.
Anggota DPR RI

Masa kampanye terbuka telah dimulai sejak tanggal 16 Maret kemarin. Pesta demokrasi untuk seluruh rakyat menjadi meriah dengan bertaburannya bendera-bendera partai politik dan gambar para calon anggota legislatif di setiap sisi jalan utama sampai digang-gang sempit rumah penduduk untuk pemilu legislatif 9 April nanti. Sebanyak 11.301 calon anggota DPR mengikuti pemilihan umum legislatif yang diusung oleh 38 partai politik untuk merebut 660 kursi DPR RI. Dengan demikian jumlah calon yang akan memperebutkan kursi panas di Senayan harus berjuang dengan ekstra keras. Persaingan yang keras bukan hanya menghadapi caleg dari partai lain, tetapi juga menghadapi caleg dari partai yang sama untuk meraih suara terbanyak.

Sementara citra parlemen sudah begitu tercoreng oleh persepsi publik bahwa sebagian dari mereka korup, malas, kerap absen, tidak amanah, tidak peduli dengan kepentingan konstituen, tidak efektif menjalankan program legislatif. Apakah tingginya antusias untuk menjadi anggota DPR sebagai upaya untuk memperbaiki citra DPR atau ingin menikmati segala kemewahan yang selama ini ada di DPR? Ini tentu menjadi pertanyaan bagi kita semua rakyat Indonesia.

Legislative heavy
Penguatan fungsi dan peran DPR terjadi sangat signifikan setelah reformasi adalah dengan ditegaskannya DPR sebagai lembaga legislatif baik secara fungsi maupun institusinya. Hal ini merupakan hasil perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1). Hasil Perubahan UUD 1945 Pasal 5 ayat (1) menyatakan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pasal 20 ayat (1) menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dengan adanya ketentuan ini membuat kedudukan DPR sebagai lembaga legislasi sangat strategis untuk menentukan kebijakan negara.

Dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 muncul Pasal 20A yang semakin memperkuat kedudukan DPR. Hal ini seakan merubah eksekutive heavy menjadi legislative heavy. Ayat (1) menyatakan DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan fungsi pengawasan. Ayat (2) dan (3) menyatakan DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Namun realitanya citra DPR justru tidak begitu bagus. Setiap hari yang muncul di media masa adalah sentimen negative dari para wakil rakyat yang terhormat. DPR yang terdiri dari 10 fraksi dan dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan, yaitu sebelas komisi, satu Panitia Anggaran dan tiga Badan Legislasi, Badan Kerja Sama Antarparlemen dan Badan Urusan Rumah Tangga. Serta Badan Kehormatan DPR memiliki kinerja yang rendah. Rapat paripurna DPR lebih sering kosong karena banyaknya anggota DPR yang bolos dengan berbagai alasan.

Dilihat dari kinerja pembuatan undang-undang kinerja DPR masih sangat jauh dari apa yang kita harapkan bersama. Prolegnas lima tahunan yang ditetapkan pada tahun 2005 telah menetapkan 284 RUU sebagai prioritas yang akan diselesaikan dalam periode lima tahun. Tapi Dewan hanya mampu menyelesaikan rata-rata 36 rancangan undang-undang per tahun.

19 Desember 2008, DPR periode 2004-2009 baru berhasil menyelesaikan 155 RUU dari total sebanyak 284 RUU yang masuk dalam daftar prioritas legislasi nasional (prolegnas). Target legislasi ini jauh dari selesai meski sudah melewati angka 50%. Namun apabila dilihat lebih jauh, sebagian besar dari jumlah tersebut (total 92 yang terdiri dari 60 RUU pemekaran Wilayah, 15 RUU pengesahan Konvensi Internasional, 11 RUU terkait APBN dan 6 RUU pengesahan Peraturan.

Dilihat dari fungsi anggaran DPR malah menjadi lembaga percaloan dan makelar untuk meningkatkan anggaran terhadap lembaga pemerintah dan ke daerah-daerah. Hal ini dibuktikan dengan divonisnya beberapa anggota DPR oleh Pengadilan korupsi dan yang tertangkap tangan oleh KPK. Saat ini ada 9 anggota Dewan yang dijerat korupsi yaitu Al Amin Nasution (Anggota Fraksi partai Persatuan Pembangunan ini dijerat kasus suap alih fungsi hutan di Bintan, dihukum 8 tahun penjara), Yusuf Emir Faisal (anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa yang dijerat perkara suap alih fungsi hutan di Bintan), Sarjan Taher (anggota Fraksi Demokrat yang juga terjerat kasus suap alih fungsi hutan di Bintan, dihukum 4,5 tahun), Saleh Djasit (anggota Fraksi partai Golkar yang terjerat kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran), Bulyan Rohan (anggota Dewan asal Partai Bintang Reformasi terjerat kasus suap Departemen Perhubungan), Noor Adnan Razak (anggota Fraksi Amanat Nasional terjerat kasus suap proyek Bapeten), Antony Zeidra Abidin (anggota Fraksi Partai Golkar terjerat skandal korupsi Bank Indonesia), Hamka Yamdu (anggota Fraksi Partai Golkar terjerat skandal korupsi Bank Indonesia), Abdul Hadi Jamal (anggota Fraksi Amanat Nasional terjerat kasus suap proyek pelabuhan dan bandara kawasan Indonesia Timur).
Persoalan moralitas anggota DPR juga masih begitu memalukan dan sangat tidak terpuji. Lembaga DPR seolah menjadi lembaga mesum dengan tersiarnya video M Yahya Zaini (Golkar) dan foto syur Max Moein (partai PDI P).

Merubah untuk berwibawa
Saat ini, harapan untuk membangun wajah baru parlemen agar kinerjanya lebih baik tertumpu pada anggota-anggota legislatif. Untuk membangun wajah baru parlemen dibutuhkan langkah-langkah yaitu pertama dari segi karakter moral. Seharusnya setiap anggota DPR tidak lagi menjadikan DPR sebagai tempat untuk mencari makan tetapi tempat aktualisasi politik. Oleh karena itu hendaknya orang-orang yang ingin menjadi anggota dewan harus memiliki keuangan yang baik sehingga tidak tergoda untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki DPR.

Kedua, Penguasaan mutlak anggota DPR terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Tugas dan fungsi DPR merupakan pengejawantahan dari konstitusi, Oleh sebab itu sudah menjadi keharusan bagi setiap anggota DPR memahami Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana mungkin seorang anggota dewan dapat menjalankan tugasnya bila tidak memahami konstitusi.

Ketiga, Pendalaman terhadap tata tertib DPR. Setiap anggota DPR harus menjadikan Tatib sebagai pegangan, dimiliki serta dijadikan buku saku. Tatib menjadi prosedur tetap yang harus dipatuhi oleh setiap anggota DPR. Pelanggaran terhadap Tatib bisa berdampak besar terhadap diri pribadi anggota DPR maupun pada produk legislasi yang dihasilkan. Ada beberapa undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan tata tertib DPR.

Keempat, kontrol fraksi/partai terhadap anggotanya. Kontrol yang dimaksud bukan dalam arti sikap politik tetapi etika perilaku para anggotanya. Kontrol ini akan membuat anggota tidak lepas kendali dan berbuat sesuka hati. Kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota dewan merupakan bukti begitu rendahnya kontrol partai dan fraksi terhadap anggotanya. Sebenarnya partai dan fraksi ikut bersalah dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh para anggotanya dengan cara pembiaran/membiarkan mereka melakukan tindak pidana korupsi tanpa usaha untuk mencegah agar tidak terjadi.

Kelima, merubah kinerja kepemimpinan DPR. Kepemimpinan DPR yang hanya sebagai speaker mempengaruhi kinerja seluruh anggota DPR. Pimpinan DPR seakan dilepaskan dari organ DPR itu sendiri. Dalam sidang-sidang paripurna DPR jarang sekali pimpinan DPR hadir secara lengkap. Hal ini menjadi contoh buat anggota dewan untuk tidak hadir dalam rapat-rapat paripurna. Unsur pimpinan tidak pernah mengontrol secara langsung sidang-sidang komisi dan pansus yang sedang berlangsung. Ini tentunya membuat kinerja komisi dan pansus tidak termonitoring secara baik oleh pimpinan DPR.

Keenam, pemberian staffing yang baik kepada setiap anggota dewan. Tugas berat anggota dewan sangat tidak mungkin untuk ditanggung sendiri oleh anggota dewan. Bagaimanapun juga anggota dewan memiliki keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan waktu. Oleh karena itu anggota dewan sangat memerlukan bantuan dari tenaga ahli yang dapat mendukung kinerja kedewanan. Staffing harus bekerja dan meningkatkan kinerja para anggota dewan.

Ketujuh, pemberdayaan pasangan kerja DPR. Terjadinya kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota dewan tidak terlepas dari peran serta pemerintah sebagai penyusun dan pengguna anggaran. Mitra kerja tiap-tiap komisi yaitu departemen-departemen tertentu dan lembaga negara lebih senang untuk bagi-bagi jatah agar tidak dikritisi oleh anggota DPR. Oleh karena itu presiden harus memberi penegasan bahwa setap departemen yang yang menjadi mitra DPR tidak ada main mata dengan oknum anggota DPR.

Hasil pemilu 2009 merupakan momentum untuk mengubah parlemen menjadi suatu lembaga yang berwibawa. Masyarakat harus memilih wakilnya di DPR secara benar agar nantinya terbentuk DPR yang lebih baik. Dengan demikian akan terjadi proses checks and balances antara eksekutif dan legislatif sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dari KKN. Bila kita gagal untuk membenahi parlemen ke depan, maka masa depan reformasi akan semakin tidak jelas.

Kata Empat Lembaga Survei, Tgl 9, Demokrat Jawaranya.

2009-04-07T11:40:00.001+07:00

Pemilu tinggal dua hari lagi, masa kampanye sudah berakhir. Kini elit parpol hanya bisa berdoa dan berharap-harap cemas mengenai perolehan suara masing-masing parpolnya. Sebagaimana lazimnya, untuk mengukur sebuah hasil pemilu legislatif sebelum kegiatan dilaksanakan, upaya jajak pendapat dari lembaga survei dipandang merupakan hal yang “lumrah” dan valid.

Empat lembaga survei yang melaksanakan survei dengan tengat waktu antara tanggal 13 Maret s/d 3 April yang merilis hasilnya semuanya berkesimpulan, menurut persepsi publik, maka Partai Demokrat akan menjadi partai terunggul dalam perolehan suara. Keempatnya adalah Pusat Kajian Politik UI (Puskapol UI) menggelar survei dari 13 s/d 20 Maret 2009, Lembaga Survei Nasional (LSN) menggelar survei (23 Maret s/d 3 April 1009), Lembaga Riset Indonesia (LRI) 27 Maret s/d 1 April, Sugeng Saryadi Syndicate (SSS) 28 Maret s/d 1 April 2009.

Puskapol UI memberikan data Partai Demokrat (21.38%), PDIP (17,77%), Golkar 16,56%) Gerindra (4,62%), PKS (4,43%), PKB (4,24%), PPP (4 %), PAN (3,61%), Hanura (2,99%).

LSN mengeluarkan data Demokrat (19,30%), PDIP (16,20%), Gerindra (15,60%), Golkar (14,00%), PKS (6,60 %), PAN (4,30%), PPP(4,10%), PKB (4,00%), Hanura (2,10%).

LRI mengeluarkan data Demokrat (20,66%), Golkar (18,05%), PDIP (16,31%), PKS (8,54%), Gerindra (5,76%), PAN (3,15%), PPP (2,188%), PKB (1,36%), Hanura (1,02%).

SSS mengeluarkan Demokrat (20,20 %), PDIP (13,50%), Golkar (12,20%), Gerindra (10,40%), PKS (9,70%), PAN (5,80%), PPP (4,20%), Hanura (3,60%), PKB (3,00%).

Dari data yang dirilis empat lembaga survei tersebut, Partai Demokrat terlihat menduduki tempat teratas dan rata-rata perolehan suaranya diatas 20%. Tempat kedua dan ketiga umumnya masih diduuki PDIP dan Partai Golkar. Yang menarik, lembaga survei LSN dan SSS menempatkan Partai Gerindra pada kedudukan ketiga dan keempat. Bahkan LSN memperkirakan perolehan suara Gerindra akan melampaui Partai Golkar. Yang terpenting dari hasil survei ke-empat lembaga tersebut, mereka sama-sama memperkirakan bahwa parpol yang akan lolos “parliamentary threshold” hanya sembilan parpol, terdiri dari tujuh parpol lama dan dua parpol baru.

Mengenai kebenaran hasil survei tersebut, kita tunggu hasil pileg yang tersisa dua hari lagi akan dilaksanakan. Kebenaran hasil survei lembaga-lembaga tersebut dibandingkan hasil pileg akan menentukan kredibilitas Lembaga itu sendiri. Kita lihat saja nanti. Selamat mengikuti dan melaksanakan pemilihan umum, mari kita sukseskan pesta demokrasi ini dengan jujur, adil, aman. Semoga Allah Swt memberikan petunjuk dan ridho kepada bangsa Indonesia dalam memilih wakil-wakilnya di DPR, DPD dan DPRD. Salam.

PRAYITNO RAMELAN, Guest Blogger Kompasiana

LSN: Jika Pemilu Hari Ini, Partai Gerindra Nomor 3

2009-04-06T16:36:00.000+07:00

Andi Saputra - detikPemilu

Jakarta - Lembaga Survei Nasional (LSN) memprediksi Partai Gerindra menempati urutan ke 3 dalam perolehan suara nasionalnya. Partai besutan Prabowo ini mendapatkan 15,6 persen. Partai nomor satu dan dua adalah Partai Demokrat dan PDI Perjuangan dengan peolehan masing-masing 19,3 dan 16,2. persen

"Jika survei dilakukan hari ini maka Partai Gerindra menempati urutan ke 3 dari 38
partai. Survei dilakukan dari tanggal 28, maret hingga 3 April 2009 di 33 propinsi
dengan 1230 responden," kata Direktur Eksekutif LSN, Umar S. Bakery dalam Konferensi Press di Hotel Century Atlet, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, (6/4/2009).

Menurut Umar, peningkatan suara Gerindra ini sangat fenomenal mengingat survey LSN pada akhir Februari 2009, kurang dari 10 %. Strategi Gerindra ini didukung oleh iklan media yang banyak serta membludaknya massa di setiap kampanye sehingga mengakibatkan angka tersebut naik hingga 50 persen menjadi 15,6 persen suara.

"Teknik pengambilan sampel acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin error +/- 2,8 %," tambahnya.

Dari hasil ini, ada 3 faktor yang membuat Partai Gerindra menjadi idola. Pertama karena sosok Prabowo, program kerja yang ditawarkan dalam masa kampanye menyentuh harapan dan selama masa kampanye, Partai Gerindra tampil impresif.

"Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara tetap muka dengan responden," pungkasnya.

Hasil Survei LSN

2009-04-06T16:30:00.000+07:00

Diprediksi Hanya 10 Partai Lolos ke Parlemen
Andi Saputra - detikPemilu

Jakarta - Lembaga Survei Nasional (LSN) memprediksi hanya ada 10 parpol yang akan lolos memenuhi parliamentary treshold. Dari 10 partai itu, hanya 2 partai baru yang diprediksi bisa masuk Senayan.

"2 partai baru itu adalah Partai Gerindra dan Partai Hanura. Lainnya partai-partai besar dan menengah yang selama ini mengisi parlemen," kata Direktur Eksekutif LSN, Umar S. Bakery dalam Konferensi Press di Hotel Century Atlet, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, (6/4/2009).

Menurut Umar, perjuangan keras untuk mempertahankan kursi di DPR harus dilakukan oleh Partai Golkar. Alasannya, partai ini hanya diprediksi mencapai 14% saja.

"JK baru serius kampanye sejak di ledek terkait perolehan Golkar 2,5 %. Ini yang menjadikan hasil survei Golkar di nomor 4," tambahnya.

Hasil survei LSN terhadap 10 partai tersebut adalah Partai Demokrat (19,3), PDIP (16,2), Partai Gerindra (15,2), Partai Golkar (14), PKS (6,6) PAN (4,3), PPP (4,1), PKB (4), dan Partai Hanura (2,5)

Hasil Survei, LSI Prediksi 28 Parpol Tak Lolos PT

2009-04-05T17:50:00.000+07:00

Minggu, 5 April 2009 - 17:31 wib

Rosmiyati Dewi Kandi - Koran SI

JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menduga, sekira 28 partai politik peserta Pemilu 2009 tidak lolos parliamentary threshold (PT) sebesar 2,5 persen.

Sedangkan tiga partai lainnya yakni Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), dan Partai Damai Sejahtera (PDS) masih sulit diprediksi apakah akan lolos PT atau justru harus mundur teratur dari pemilu.

Berdasarkan survei terbaru yang dirilis LSI, PBB hanya mampu meraup 1,4 persen suara, PKNU 1,3 persen, dan PDS 1 persen.

"Jadi sampai hari ini sulit dipastikan apakah mereka akan mampu atau tidak untuk mencapai angka minimal 2,5 persen," tutur peneliti utama LSI Dodi Amardi dalam siaran pers hasil survei "Efek Kampanye Terbuka pada Peta Kekuatan Partai Menjelang Pemilu Legislatif 2009" di Kantor LSI di Jakarta, Minggu (5/4/2009).

Survei LSI tersebut dilakukan pada 31 Maret-1 April 2009 terhadap 2.486 responden.

Sedangkan 28 partai yang mungkin tidak lolos ambang keterwakilan partai di parlemen, adalah partai politik yang merupakan partai baru berdiri dan kecil. (lsi)

Hasil Survei LRI, Demokrat Kampiun Pemilu

2009-04-05T17:47:00.000+07:00

Sabtu, 4 April 2009 - 16:21 wib

Indri Amin - Okezone

JAKARTA - Hasil survei Lembaga Riset Informasi (LRI) bersama Johans Polling menyatakan Partai Demokrat akan berjaya dalam pemilu 9 April mendatang.

Menyusul di posisi kedua dan ketiga adalah Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Persentase perolehan suara diprediksi Demokrat akan mampu mendulang 20, 85 persen suara nasional, Golkar 18,05 persen, dan PDIP 16,31 persen.

Adapun diposisi berikutnya ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gerindra, dan Partai Amanat Nasional (PAN). PKS diprediksi hanya akan mendapatkan 9,54 persen suara, Gerindra 5,78 persen, dan PAN 3,15 persen.

"Survei dilakukan di 33 provinsi pada tanggal 23 Maret -1 April 2009 terhadap 2.066 responden dengan menggunakan teknik sampling," ujar Presiden LRI Johan Silalahi di Menara Kuningan, Lantai 1, Jakarta, Sabtu (4/4/2009).

Pada posisi ketujuh hadir PPP dengan 2,18 persen suara. Disusul PKB dengan 1,36 persen, Hanura 1,02 persen, dan Partai Damai Sejahtera (PDS) 0,87 persen. "Margin of error survei ini 2,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen," pungkasnya.(ful) (uky)

LSI Survei 31/3-01/4

2009-04-05T16:59:00.002+07:00

PD Nomor 1, PDIP & Golkar Berebut Nomor 2
Ari Saputra - detikPemilu

(Foto: dok detikcom)

Jakarta - Partai Demokrat (PD) diperkirakan akan unggul dalam pemilu 9 April mendatang. Suaranya mencapai 24-26 persen. Sementara untuk nomor 2 diperebutkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya (Golkar) yang pada survei memperoleh suara 14,6 persen dan 13,7 persen.

"Angka itu bisa naik atau turun sebesar 2,3 persen. Karena margin eror
survei kami segitu," kata Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dodi Ambardi di kantor LSI, Jl Lembang Terusan, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/4/2009).

Survei dilakukan secara cepat dari tanggal 31 Maret sampai 1 April 2009. Jumlah sampel mencapai 2.486 orang yang diwawancarai secara langsung di 33 provinsi. Metode penentuan responden menggunakan multistage random sampling dengan tingkat kesalahan 2,3 persen.

"Untuk urutan selanjutnya, akan dimenangi oleh PAN (Partai Amanat Nasional) 5,1 persen, PKS (Partai Keadilan Sejahtera) 4,9 persen, PPP (Partai Persatuan Pembangunan) 4,8 persen, PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) 3,6 persen, Hanura (Hati Nurani Rakyat) 3,5 persen, dan Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) 3,1 persen, " imbuh Dodi.

Dari survei tersebut, LSI memperkirakan, selain partai tersebut di atas tidak akan lolos Parliamentary Treshold (PT). Sebab, perolehan suara tidak mencapai 1,5 persen

Survei 4 Lembaga:

2009-04-05T16:32:00.000+07:00

PD Raih 21,52 % Suara, Disusul PDIP & Golkar
Aprizal Rahmatullah - detikPemilu

Jakarta - Hasil survei 4 lembaga menempatkan Partai Demokrat (PD) sebagai partai peraih suara terbanyak dengan 21,5 % suara. Selanjutnya disusul PDIP (15,21 persen), dan Partai Golkar (14,27 persen).

Demikian survei yang diumumkan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pusat Kajian Politik FISIP UI (Puskapol UI), dalam jumpa pers di kantor CSIS di Gedung the Jakarta Post, Jl Palmerah Barat 142-143, Jakarta Barat, Rabu (11/3/2009).

Dalam survei ini ada 2.597 responden yang diwawancarai. Dan survei pengumpulan data lapangan dilakukan pada 9-20 Februari 2009 melalui wawancara tatap muka terhadap masyarakat yang pada saat Pemilu 2009 nanti sudah berhak menjadi Pemilih. Dengan margin of error adalah +/- 1,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

"Hal ini karena iklan Demokrat sangat mengena di kalangan masyarakat," kata Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Sunny Tanuwidjaja.

Sedang partai lainnya memperoleh PPP (4,15 persen), PKS (4,07 persen), PKB (3,25 persen), PAN (2,91 persen) dan Partai Gerindra (2,62 persen).

Sunny menambahkan, perolehan tersebut telah mengerucutkan dukungan pemilih pada tigal parpol besar yaitu PD, PDIP, dan Golkar. Berdasarkan survei ini diperkirakan hanya akan ada 8 parpol yang akan lolos parliamntary threshold.

"Kemungkinan melejitnya partai baru atau kecil yang dapat menyamai kesuksesan PD dan PKS di Pemilu 2004 sangat kecil," tambahnya.

Namun, lanjut Sunny, masih ada satu aspek yang harus dibahas dari temuan ini. "Masih tingginya jumlah pemilih yang belum menentukan pilihannya yaitu sebanyak 22,8 persen," bebernya.

Survei ini menjaring 2957 responden yang tersebar di 150 desa di seluruh wilayah propinsi di Indonesia. Responden dipilih secara acak dan bertingkat (multi-stage random sampling), dengan memperhatikan proporsi wilayah "desa kota" dan aspek gender. ( ape / ndr )

Survei Puskaptis

2009-04-05T16:29:00.000+07:00

PDIP Kalahkan Demokrat dan Golkar
M. Rizal Maslan - detikPemilu

Jakarta - PDI Perjuangan menempati posisi sebagai nomor satu. Hasil survei Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) banteng moncong putih ini memperoleh 23,75% suara, mengalahkan Golkar yang memperoleh 20,48%. Bahkan mengalahkan Partai Demokrat yang memperoleh 19,10%.

Demikian hasil survei survei Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) yang dirilis Direktur Eksekutif Puskaptis Husin Yazid di Hotel Sahid, Jl Sudirman, Jakarta, Kamis (5/2/2009).

Survei bertema 'Persepsi Publik Terhadap Pemilu 2009' ini digelar pada 19-31 Januari 2009 lalu, dengan melibatkan 2.118 responden yang tersebar di 33 provinsi.

Berdasarkan data surveinya, Husin menerangkan, keunggulan PDIP ini karena banyak konstituennya yang tidak puas dengan pemerintahan SBY-JK. Sehingga beberapa kadernya yang sempat mampir di beberapa partai akhirnya pulang kandang lagi.

Sementara Partai Golkar, menurut Husin mampu mengungguli Partai Demokrat, karena dinilai mesin politik partai Golkar mulai bekerja secara maksimal

Berikut hasil survei Puskaptis mengenai partai yang dipilih responden:

1. PDI Perjuangan = 23,75%
2. Partai Golkar = 20,48%
3. Partai Demokrat = 19,10%
4. PKS = 9,81%
5. PAN = 2,75%
6. Partai Gerindra = 2,41%
7. Partai Hanura = 1,03%
8. PDS = 1,20%
9. PKB = 0,52%
10. PPP = 0,86%
11. PBR = 0,17%
12. PBB = 0,17%

Hasil Survei LRI

2009-04-05T16:22:00.000+07:00

Rakyat Berharap SBY-JK Langgeng
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu

foto ilustrasi/dok.detikcom

Jakarta - Di tengah spekulasi kelanggengan SBY-JK di Pilpres 2009, mayoritas masyarakat justru berharap duet ini melanjutkan kepemimpinan RI. Setidaknya demikian menurut hasil survei terbaru Lembaga Riset Informasi (LRI).

Survei bertajuk "Capres-Cawapres Menjelang Pemilu 2009" ini digelar pada tanggal 8 sampai 16 Februari 2009. Hasilnya diumumkan pagi ini, Senin (23/2/2009), di Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin, Jakarta.

Sebanyak 43,9 persen dari 1.890 orang responden, berharap komposisi duet SBY-JK langgeng hingga periode 2009-2014. Duet ini juga dianggap ideal oleh 37,7 persen responden dari survei yang dilakukan di 33 provinsi itu.

Angka di atas sejalan dengan tingkat kepuasan masyarakat atas pemerintahan SBY-JK yang mencapai 54 persen. Hanya 30 persen yang menyatakan tidak puas dan yang berharap duet SBY-JK berpisah dalam Pilpres 2009 ada 32,3 persen.

Survei LRI

2009-04-05T16:20:00.000+07:00

Partai Golkar Menangi Pemilu 2009
Elvan Dany Sutrisno - detikPemilu

foto ilustrasi/dok.detikcom

Jakarta - Kedigdayaan Partai Golkar sebagai parpol senior dan terbesar belum terbantahkan. Di dalam Pemilu 2009 mendatang parpol warisan Orde Baru ini diperkirakan berhasil memborong kursi di DPR-RI.

Demikian hasil survei terbaru Lembaga Riset Informasi (LRI) yang digelar pada 8-16 Februari 2009. Hasil survei diumumkan oleh ketuanya, Johan Silalahi, di Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin, Jakarta, Senin (23/2/2009).

Berdasar hasil survei dengan responden 1.890 orang di seluruh Indonesia itu, Partai Golkar mendapat dukungan 20,1 persen. Partai Demokrat yang memperoleh dukungan 15,5 persen unggul tipis dari PDI Perjuangan yang hanya didukung 15,3 persen.

Di peringkat berikutnya adalah PKS dan Gerindra yang masing-masing memperoleh dukungan 11,6 persen dan 5,29 persen. Gerindra yang merupakan parpol baru itu bahkan secara telak mampu mengungguli seniornya yang lebih besar, PAN, PPP dan PKB.

Berdasar urutan ranking, 10 besar parpol pemenang Pemilu 2009 adalah sebagai berikut:

1. Partai Golkar: 20,1 persen
2. Partai Demokrat: 15,5 persen
3. PDI Perjuangan: 15,3 persen
4. PKS: 11,6 persen
5. Gerindra: 5,29 persen
6. PAN
7. PPP
8. PKB
9. Hanura
10. PBB

Golkar Sulit Dongkrak Elektabilitas

2009-04-05T16:17:00.000+07:00

Jakarta - Politik pencitraan belakangan ini terbukti cukup efektif untuk mendongkrak elektabilitas parpol. Namun Partai Golongan Karya (Golkar) dinilai kesulitan untuk melakukan politik itu. Semua itu karena posisi Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla yang kurang menguntungkan.

Demikian hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN) dalam rilis kepada detikcom, Selasa (23/12/2008).

Jabatan Kalla sebagai Wakil Presiden memposisikan Golkar sebagai 'Partai Banci'. Jika pemerintahan berhasil, Partai Demokrat akan lebih dominan daripada Golkar.

"Jika kondisi ekonomi membaik, Partai Demokrat sebagai partai pemerintah dapat menuai popularitas. Sebaliknya jika kondisi ekonomi sedang buruk, PDI-P sebagai partai oposisi akan menjadi partai harapan publik," kata Umar S Bakry, Direktur Eksekutif LSN dalam rilisnya.

"Sementara itu dalam kondisi ekonomi apapun, baik atau buruk, Golkar tidak dapat mengambil keuntungan," lanjutnya.

Selain itu tingkat elektabilitas Kalla yang rendah dalam sejumlah survei juga membuat Golkar dalam posisi yang rumit dalam membangun politik pencitraan dan menyusun grand strategy menghadapi pemilu 2009. Jika Golkar memaksakan mengusung Kalla sebagai capres, sangat mungkin akan kalah.

Sebaliknya jika Golkar mengusung kader lain yang elektabilitasnya lumayan bagus (misalnya Sultan) juga tidak mungkin, karena ini dapat dianggap 'mengangkangi' Kalla. Kondisi dilematis ini membuat Golkar kehilangan kesempatan untuk mencitrakan diri sebagai partai besar yang memiliki kader-kader hebat untuk Pilpres 2009.

"Potensi Partai Golkar untuk menjadi pemenang pemilu 2009 sebenarnya belum tertutup. Berdasarkan hasil survei LSN Oktober 2008, Golkar masih merupakan partai terpopuler (paling dikenal publik). Bersama Partai Demokrat, Golkar juga menjadi partai terfavorit (paling disukai publik)," kata Umar.

Jika elektabilitas Partai Golkar sekarang ini terbenam di bawah PDI-P dan Partai Demokrat, hal ini ini lebih banyak disebabkan oleh kegagalan Golkar dalam membangun politik pencitraan. Apabila awal tahun 2009 nanti Golkar berhasil mengambil sikap yang tegas, baik dalam posisinya di pemerintahan maupun dalam menetapkan capresnya sendiri, Golkar masih berkesempatan untuk merebut simpati publik. Ketegasan sikap Golkar akan menentukan politik pencitraan seperti apa yang hendak dibangun ( ken / asy )

Lembaga Survei Nasional

2009-04-05T16:16:00.000+07:00

SBY Makin Berkibar, Elektabilitas Mega Mentok
Irwan Nugroho - detikPemilu

Jakarta - Tingkat keterpilihan (elektabilitas) capres Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) makin jauh mengungguli capres PDIP Megawati Soekarnoputri. Elektabilitas Megawati bahkan tak dapat bergerak naik lagi alias mentok.

Demikian hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Nasional (LSN) yang diterima detikcom, Rabu (25/3/2009). Survei dilakukan pada 5 - 15 Maret 2009 di 33 provinsi seluruh Indonesia.

Survei melibatkan 1.230 responden yang diambil secara acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin error 2,8 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara tatap muka menggunakan kuesioner.

Responden ditanyai siapa presiden yang akan dipilih jika pilpres diadakan saat ini. Sebanyak 41,1 persen publik mengaku akan memilih SBY, sementara Megawati hanya mendapatkan simpati sebesar 15,3 persen .

Digambarkan, jika elektabilitas SBY naik dibanding survei LSN pada Desember 2008 lalu yang sebesar 32 persen, maka elektabilitas Megawati mentok. Tingkat keterpilihan Megawati sejak survei bulan September tahun lalu selalu stagnan di kisaran 15 - 20 persen saja.

"Meskipun hingga kini Megawati masih menjadi rival serius SBY, namun peluang Mega untuk untuk mengalahkan SBY tampaknya semakin mustahil," kata Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry.

Ditambahkan Umar, upaya Megawati untuk mengejar popularitas SBY tampaknya juga makin berat.

Sementara itu, capres Blok Perubahan Rizal Ramli yang dalam survei terdahulu tidak dapat masuk sepuluh besar, kini menembus enam besar. Sebanyak 3,2 persen responden mengaku akan memilih Rizal jika pemilu digelar sekarang.

Posisi Rizal ini lebih lumayan dibandingkan capres Partai Hanura Wiranto (22 persen). Namun, dia belum dapat mengalahkan Prabowo Subianto di urutan ketiga (10,2 persen), Sri Sultan Hamengkubuwono X di urutan keempat (5,8 persen), dan M Jusuf Kalla di urutan kelima (3,3 persen).

Nah, LSN memprediksikan, justru capres-capres alternatif inilah yang dapat menggoyang ketangguhan SBY. Namun capres yang berpeluang besar tersebut, kata LSN, adalah capres yang bena-benar punya visi perubahan yang tegas dan inspiring.

"Meskipun tingkat elektabilitas capres alternatif seperti Prabowo, Rizal Ramli dan Sri Sultan HB X hingga saat ini belum menggembirakan, bukan berarti peluang mereka untuk mengalahkan SBY sudah tertutup. Dibandingkan Megawati, peluang capres alternatif untuk mengalahkan SBY justru makin terbuka," jelas Umar.

Karena itu, paparnya, jika para capres alternatif itu dapat secepatnya terkonsolidasi dan menemukan isu bersama (common issue) yang dahsyat, sangat mungkin mereka menjadi penantang serius buat SBY. Apalagi jika kondisi ekonomi terus memburuk, PHK terjadi di mana-mana, dan harga kebutuhan pokok melambung.

"Bukan tidak mungkin capres alternatif mengalahkan SBY," pungkasnya.

Berikut hasil survei LSN selengkapnya:

Susilo Bambang Yudhoyono	45,1 %
Megawati Soekarnoputri	15,3 %
Prabowo Subianto	10,2 %
Sri Sultan Hamengku Buwono X	5,8 %
M Jusuf Kalla	3,3 %
Rizal Ramli	3,2 %
Wiranto	1,5 %
Hidayat Nur Wahid	1,2 %
Sutiyoso	1,0 %
Soetrisno Bachir	0,5 %
Tokoh Lainnya	1,2 %
Belum punya pilihan (undecided)	10,5 %
Tidak akan memilih (golput)	1,2 %

( irw / asy )

Lingkaran Survei Indonesia

2009-04-05T16:13:00.000+07:00

PDIP Teratas, Disusul Demokrat, Golkar, dan PKS
Aprizal Rahmatullah - detikPemilu

Jakarta - Isu "Perjuangan Sembako Murah" yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berhasil mendongkrak citra partai. Berdasarkan hasil survei nasional Lingkaran Survei Indonesia (LSI), PDIP menempati urutan pertama di antara partai-partai lainnya.

"PDIP terangkat oleh isu sembako yang dianggap penting oleh mayoritas publik," ujar Direktur Eksekutif Denny JA saat jumpa pers, Jumat (19/12/2008) di Cafe Pisa Mahakam, Jl Mahakam, Jakarta Selatan.

Menurut Denny, selain karena isu sembako, PDIP juga berhasil melihat kelemahan SBY di bidang lainnya. Wacana partai wong cilik dan isu PHK ditengah krisis ekonomi global yang menimpa Indonesia saat ini sangatlah tepat dimainkan oleh PDIP.

"Isu wong cilik PDIP segmennya sangat besar," terang Denny.

Yang mengejutkan, Partai Golkar mengalami penurunan hingga menempati peringkat ketiga. Hal ini menurut Denny, disebabkan Golkar kini kehilangan identitas partai.

"Ini adalah lampu kuning bagi Golkar, " tandasnya.

Hasil perolehan LSI, menempatkan PDIP di urutan pertama (31 persen), disusul Demokrat (19 persen), Golkar (11 persen), PKS (4 persen), PKB (3.1 persen), PPP dan PAN (2.8 persen), Hanura dan Gerindra (1 persen), dan lainnya (4 persen).

Survei ini dilakukan sejak tanggal 5-15 Desember 2008 di seluruh provinsi Indonesia. Metodologi riset dilakukan standar, multiple random sampling, dengan total 1200 responden. Margin of error plus minus sebesar 2,9 persen. ( ape / asy )

Survei Capres

2009-04-05T15:58:00.000+07:00

LSI: SBY Makin Perkasa, Prabowo Masih Lemah
Ari Saputra - detikPemilu

Jakarta - Bila pemilu presiden digelar pada awal April ini, SBY diprediksi memenangi pemilu presiden dengan perolehan suara 60,3 persen. Angka itu terpaut jauh dari pesaing beratnya SBY, Megawati (21,9 persen), Jusuf Kalla (6,4 persen) dan Prabowo Subianto yang hanya sekitar 5,6
persen.

"Ini berarti SBY masih paling tinggi. Semantara jumlah pemilih yang nggak tahu mencapai 11,4 persen," kata Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dodi Ambardi di kantor LSI, Jl Lembang Terusan, Jakarta, Minggu (5/4/2009).

Menurut Dodi, survei dilakukan secara cepat dari tanggal 31 Maret sampai 1 April 2009. Jumlah sampel mencapai 2.486 orang dengan wawancara langsung di 33 provinsi. Metode yang dipilih dalam survei ini menggunakan multistage random sampling dengan tingkat kesalahan 2,3 persen.

Dalam hasil survei itu disebutkan, perolehan suara SBY hanya akan turun menjadi 52,5 persen bila dipertemukan 5 pesaing terkuatnya. Sementara Megawati hanya mendapatkan 18,5 persen, Wiranto (2,4 persen), Prabowo (5,6 persen), Sultan HB X (3,2) dan Jusuf Kalla (4,4) dengan 13,1 persen pemilih yang belum menentukan pilihannya.

Menurut Dodi, Perolehan angka tersebut tidak banyak dipengaruhi oleh kampanye terbuka yang dilakukan capres maupun parpol. Perolehan suara hanya berkorelasi positif pada kampanye yang dilakukan secara kontinyu, berlangsung lama dan sistemik seperti Demokrat dan Gerindra.

"Pilihan terhadap Mega, Prabowo, Sultan, Wiranto dan JK tidak mengalami perubahan berarti akibat kampanye terbuka," imbuh lulusan Ohio University, AS tersebut.

Duet SBY-JK Masih Greng

2009-04-05T06:37:00.000+07:00

WORDPRESS/ILUSTRASI

JAKARTA—Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) masih greng. Pasangan ini ternyata tetap mendapatkan respons tertinggi sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2009.

Duet SBY-JK tak tertandingi kekuatan pasangan capres-cawapres lainnya, termasuk jika JK maju sebagai capres dengan alternatif pasangan cawapresnya.

Hal itu terungkap dari hasil survei yang dilakukan Lembaga Riset Informasi (LRI) pada tanggal 27 Maret sampai 1 April 2009 terhadap 2.066 responden di 33 provinsi di Indonesia.

“Duet SBY-JK mendapatkan dukungan 44,24 persen responden,” ujar Direktur Eksekutif LRI, Johan O Silalahi, saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Sabtu (4/4).

Membandingkan dengan alterbatif pasangan capres-cawapres lainnya, lanjut Johan, dukungan responden terhadap duet SBY-JK tidak terkejar oleh calon lainnya. Rincian dukungan responden terhadap alternatif pasangan capres-cawapres lain adalah, Megawati-Sultan Hamengkubowono X (27,15 persen), Megawati-Wiranto (18,88 persen), Megawati-Hidayat Nur Wahid (16,55 persen), Megawati-Sutiyoso (11,42 persen), dan Megawati-Djoko Santoso (7,02 oersen).

Selanjutnya JK-Sri Sultan (20,47 oersen), JK-Hidayat (19,12 persen), JK-Wiranto (17,62 oersen), JK-Sutiyoso (12,92 persen), dan JK-Djoko Santoso (6,05 persen).

Johan melanjutkan, selain unggul bila dihadapkan dengan alternatif pasangan capres-cawapres lain, dukungan terhadap keberlanjutan duet SBY-JK juga jauh melesat dibandingkan bila SBY bersandingan dengan figur lain.

Secara berurutan, pilihan responden terhadap pasangan capres SBY dengan alternatif cawapresnya yaitu, SBY-JK (44,24 persen), SBY-Hidayat Nur Wahid (33,64 persen), SBY-Sri Sultan Hamengkubowono X (33,16 persen), SBY-Soetrisno Bachir (12,88 persen), dan SBY-Chaerul Tanjung (7,31 persen).

“Kalau JK maju sebagai capres sendiri, maka cawapres yang plaing disukai mendampingi SBY adalah Hidayat Nur Wahid,” tandas Johan. - ade/ah

Muhammad Amin: PKS Introspeksi Saja

2009-04-05T06:22:00.001+07:00

Nama Muhammad Amin tiba-tiba cukup terkenal di blantika perpolitikan di tanah air. Lelaki yang lahir di Cepu, Jawa Tengah 27 tahun lalu itu merekayasa logo Partai Komunis Sejahtera dengan menggubah logo PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Selain itu, penulis buku "Ziarah ke Makam Tuhan" ini juga mengotak-atik logo Partai Golkar dikaitkan dengan narkoba.

Ditengah kesibukannya menulis novel autobiografi Nabi Muhammad, yang menurutnya semacam sirah nabawiyyah progresif , Muhammad Amin yang saat ini masih harus menyelesaikan studinya di Inholland University Amsterdam (jurusan International Business) berkenan diwawancarai oleh koresponden Rakyat Merdeka dan RMonline di Negeri Belanda A.Supardi Adiwidjaya. Berikut ini petikannya.

Anda menulis buku tentang, kalau tidak salah, “Ziarah ke Makam Tuhan”. Apa yang anda ingin ungkap dalam buku tersebut?

Ziarah Ke Makam Tuhan adalah buku yang berisi kritik terhadap keberTuhanan manusia. Kritik dalam bentuk humor kepada penganut teisme dogmatis dan ateisme dogmatis. Kedua isme ini dalam bentuk radikalnya sudah terlalu banyak menumpahkan darah dan menghilangkan nyawa.

Kabarnya karena buku tersebut, “darah” anda dinyatakan “halal”, atau dengan kata lain anda diancam bisa dibunuh. Tanggapan anda?

Ya, saya diancam dibunuh, dikuliti, dicap gila, dan sebagainya, hahaha... Tapi bagi saya itu resiko perjuangan. Mereka bisa saja sampai membunuh raga saya, tapi tidak akan bisa membunuh pikiran saya.

Belakangan ini, lewat berbagai media, baik elektronik, maupun cetak, anda mengutak-atik atau merekayasa apa yang menjadi simbol/logo dari dua partai masing-masing PKS dan Golkar?

Betul, PKS dan Golkar. Dua partai yang sedang menjajaki akan koalisi. Kedua partai ini menurut saya jika berkoalisi akan mengantarkan Indonesia menuju kehancurannya. PKS karena ideologi puritannya yang lambat laun akan membuat Indonesia terdisintegrasi. Golkar adalah partai warisan orde baru yang masih sangat korup dan bermental represif.

Jika benar menurut anda, yang disiarkan lewat media, bahwa hal yang anda kerjakan itu hanyalah karena iseng, namun keisengan itu kan mengandung sedikit banyak pikiran pribadi anda sendiri kan. Penjelasan anda?

Keisengan sekaligus keprihatinan atas konstelasi politik kontemporer Indonesia. Terlalu banyak partai yang memakai politik identitas, padahal politik identitas adalah politik yang tidak punya legitimasi logika maupun sains. Khusus untuk PKS, saya ingin mengingatkan masyarakat Indonesia dan konstituen PKS akan adanya hidden agenda PKS untuk merubah dasar negara menuju syariat Islam. Bapak spiritual PKS adalah Hasan Al-Banna , pendiri Ikhwanul Muslimin. Hasan Al-Banna mengagumi Hitler, dan banyak bekerja sama dengan Hitler. PKS jika dia besar akan kelihatan belangnya, dan akan banyak memberangus kekuatan politik lawan. Paradoksal dengan perkembangan besar dan pesat mereka di alam demokrasi, tetapi PKS anti demokrasi dan bahkan mau mengganti demokrasi dengan syariat Islam.

Apakah anda melihat ada persamaan antara PKS dengan Partai Komunis Sejahtera rekaan anda?

Partai Komunis Sejahtera itu adalah semacam humor sintesa Partai Komunis Indonesia dan Partai Keadilan Sejahtera. Karena PKI banyak kemiripan dengan PKS , salah satunya yang mencolok adalah kesamaan struktur organisasi. Majelis Syuro itu kan sama dengan Polit Biro. Selanjutnya, PKS adalah partai radikal kanan, PKI adalah partai radikal kiri. Keduanya sangat berbahaya buat Pancasila dan Demokrasi.

Anda mengatakan (lewat media) tidak puas dengan situasi dan kondisi perpolitikan di Indonesia. Bisa anda ungkapkan hal itu?

Dari 10 besar partai yang kira-kira akan memenangkan pemilu 2009, hampir kesemuanya tidak mempunyai visi dan program yang progresif untuk Indonesia. Semuanya hanya ribut kekuasaan, bukan ribut program. Prihatin saya melihat fakta seperti ini.

Bagaimana sih menurut pendapat anda Partai Keadilan Sejahtera itu?

Partai Keadilan Sejahtera itu menurut saya cukup bagus sebagai kekuatan oposisi dan tetapi menjadi partai kecil seperti fungsinya partai kiri hijau di Eropa. Tetapi jangan sampai dia terlalu besar, karena kemudian akan memunculkan ideologi puritannya mengganti demokrasi dengan syariat Islam.

Lambang Partai Golkar anda otak-atik jadi berkaitan dengan narkoba. Bagaimana keterangan anda?

Golkar adalah partai warisan orde baru yang lucunya tetap menjadi partai terbesar setelah kita mati-matian menggulingkan orde baru. Amnesia sejarah bangsa Indonesia memang parah.

Di antara fungsionaris masing-masing partai (PKS dan Golkar) ada yang ingin mengadukan anda ke kepolisian, dus akan menuntut anda lewat pengadilan. Bagaimana kesiapan anda mengenai atau menghadapi pengaduan tersebut jika betul-betul terjadi?

Saya sangat siap kalau dituntut, tetapi sebelum mereka semua menuntut. Saya menyarankan mereka melihat ke dalam diri partai-partai tersebut. Apakah kritik-kritik sarkastis saya lewat logo itu benar atau salah, karena menurut saya setiap logo yang saya buat mempunyai landasan logika dan fakta. Mereka mengkhianati rakyat kalau menuntut saya, karena saya adalah bagian rakyat yang mengkritisi partai-partai yang mewakili suara rakyat.

Hasil Survei SSS Kursi Senayan Hanya Milik 9 Partai

2009-04-05T06:10:00.000+07:00

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hanya akan diisi oleh sembilan partai politik (parpol) yang berhasil meraih dukungan sebesar atau lebih dari 2,5 persen syarat parliamentary threshold (PT).

Partai lainnya gagal meraih kursi legislatif dan tidak bisa ikut Pemilu 2014. ’’Kesembilan parpol tersebut adalah Partai Demokrat (PD), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),’’ kata Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate, Toto Sugiarto, di Four Seasons Hotel, Jakarta, Sabtu (4/4).

Hal itu disampaikannya saat menyajikan hasil survei ’’Mitos dan Realitas Partai Politik dan Pemilu 2009.’’ Survei pemilu tersebut dilakukan terhadap 2.502 responden di 33 provinsi, mencakup 136 kabupaten/kota.

Dia menambahkan, selama ini PDI-P dan Golkar diyakini memiliki pendukung loyal. Namun dari hasil survei terlihat, ’mitos’ tersebut mulai hancur. Hal itu tecermin dari hasil survei yang memperlihatkan kedua partai itu mengalami penurunan yang signifikan.

’’Fenomena ini memperlihatkan kecenderungan eksistensi partai papan atas mulai goyah. Sebaliknya, perolehan Demokrat dan Gerindra terlihat meningkat. Sehingga, secara prediktif bisa dikatakan bahwa kedua partai tersebut akan ’berkibar’ dalam Pemilu 2009,’’ ujarnya.

Dia menjelaskan, beberapa faktor yang menyebabkan naik turunnya dukungan publik terhadap suatu parpol antara alain adalah figur, platform dan iklan. ’’Demokrat dan Gerindra ’membombardir’ ruang publik dengan iklan yang luar biasa,’’ tandasnya.

Sehingga, kata dia, platform mereka masuk ke ruang memori publik. Selain itu, kedua partai tersebut memiliki figur yang ’menjanjikan.’ Sementara, lanjutnya, PDI-P dan Golkar tidak menawarkan tokoh yang ’menjanjikan.’

’’PDI-P dan Golkar selama ini menerapkan cara-cara lama yang konvensional dalam upaya merebut simpati publik. Dilihat dari sisi platform, kedua partai ini juga terlihat kurang jelas dan menarik. Sebab, kedua partai itu hanya ’merespons’ kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono,’’ ungkapnya.

Di tempat yang sama, sosiolog dari Univesitas Indonesia Thamrin Amal Tomagola mengatakan, survei tersebut menegaskan semacam dugaan umum yang juga dipunyai oleh publik dari hasil survei sebelumnya.

’’Partai papan atas yang muncul sudah jelas, yaitu PDI-P, PD, Golkar dan PPP. Kalau dikaitkan dengan Pemilu Presiden, hampir pasti Susilo Bambang Yudhoyono yang berpartner dengan siapa pun akan menang,’’ ucapnya.
Thamrin juga menegaskan, capres yang lain sudah hampir pasti akan kalah. Namun, kata dia, jika kuda hitam mendapat angin pada saat yang menentukan ini, maka Yudhoyono pasti akan terancam.

’’Banyak pihak yang sudah memasang kuda-kuda terhadap kuda hitam tersebut. Sebab, banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang merasa tidak nyaman dengan kuda hitam itu,’’ jelasnya.

Rektor Universitas Paramadina Anis Baswedan menjelaskan, yang dibutuhkan Yudhoyono adalah wapres yang bisa menjalankan tiga fungsi. Yaitu mengontrol suara di DPR, lebih banyak melakukan aktivitas pemerintahan karena presidennya kemungkinan banyak melakukan kunjungan ke dunia internasional dan wapres yang menunggu hingga pemerintahan berakhir pada 2014.

Pengamat politik dari LIPI Syamsuddin Haris mengatakan, dalam survei-survei, Yudhoyono memang selalu lebih unggul. Namun hal itu disebabkan bukan karena kapasitasnya. ’’Sebab, keunggulan itu karena kegagalan pesaing Yudhoyono dalam mengajukan agenda platform politik yang lebih baik dan menjanjikan,’’ paparnya.

Selain itu, lanjutnya, basis politik di Indonesia sangat cair dan basis pemilih sangat longgar serta mudah berubah. Tak heran bila parpol-parpol lama seperti PDI-P, Golkar dan PPP mengalami kehilangan orientasi.
’’Kita bisa lihat sepintas melalui kampanye yang malu-malu, setengah-setengah dan tidak ada yang imajinatif. Padahal, bangsa ini memerlukan pemimpin yang imajinatif agar negara ini bisa lebih baik,’’ tuturnya.(H28-48)

Survei SSS: Gerindra dan Hanura Masuk Parlemen

2009-04-04T15:55:00.000+07:00

Laporan: M Hendry Ginting

Jakarta, RMonline. Hasil survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) menyatakan bahwa sembilan parpol akan masuk perlemen 2009-2014 dengan catatan suara diatas parliamentary threshold, yaitu 2,5 persen.

"Survei ini menayakan responden jika pemilu dilakukan hari ini partai mana yang akan dipilih. Hasilnya hanya sembilan parpol yang berhasil meraih dukungan sebesar lebih dari 2,5 persen," beber Direktur Eksekutif Toto Sugiarto dalam jumpa persnya di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, Sabtu (4/4).

Kesembilan parpol itu seperti Partai Demokrat, PDI-P, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PAN, PPP, Partai Hanura dan PKB

Survei dilakukan 33 Provinsi pada 28 Maret sampai 1 April 2009.

Dari hasil survei ini, lanjut Toto, sekitar 20,2 persen resoonden lebih memilih Partai Demokrat. Disusul peringkat berikutnya, PDI-P dipilih 13,5 persen responden, Partai Golkar dipilih 12,2 persen, Gerindra dipilih 10,4 persen, PKS dipilih 9,7 persen, lainnya sekitar 7,0 persen.

Sementara PAN dipilih 5,8 persen, PPP dipilih sekitar 4,2 persen, Hanura dipilih 3,6 persen, PKB dipilih 3,0 persen. Sedangkan responden yang tidak menjawab sekitar 5,8 persen dan menjawab tidak atau belum tahu sekitar 4,6 persen.

Survei juga memperlihatkan fakta bahwa kedua parpol senior, PDIP dan Golkar, yang bertahan dari Orde Baru mengalami penurunan.

“Fenomena ini memperlihatkan adanya kecenderungan bahwa eksistensi parpol apapan atas mulai goyah," jelasnya.

Sementara itu, untuk konteks calon presiden 2009-2014 dari kalangan militer, survei ini menyatakan kalau SBY dan Prabowo sebagai capres yang paling diminati rakyat.
[ald]

PMB Optimistis Raih 30-35 Kursi Legislatif

2009-04-04T15:44:00.001+07:00

JAKARTA -- Partai Matahari Bangsa (PMB) tetap optimistis akan meraih 3 sampai 3,5 persen suara dalam pemilu legislatif nanti. Bahkan partai pecahan dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengklaim dapat merebut mayoritas konstituen dari warga Muhammadiyah.

"Kami yakin dapat merebut 30 sampai 35 kursi di legislatif," ujar Ketua Umum PMB, Imam Addaruqutni kepada Republika, Sabtu (4/4).

Ia mengatakan, kantong-kantong suara yang harus terjangkau di tangan adalah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan.

Target pemilih dari PMB, kata Imam, lapisan pertama adalah masyarakat yang memiliki ideologi yang sama, yakni warga Muhammadiyah. Sementara lapisan kedua adalah masyarakat yang menginginkan adanya perubahan.

"Baik perubahan dalam program maupun perubahan dalam elemen-elemen politik dimana PMB banyak menyediakan orang-orang muda," katanya.

Disinggung mengenai persaingannya dengan PAN, Imam mengatakan keyakinannya bahwa konstituen dari warga Muhammadiyah lebih memilih mendukung partainya dibandingkan mendukung PAN. Hanya saja, kata dia, pada tataran petinggi Muhammadiyah dukungannya fify-fifty antara PAN dan PMB.

Sementara itu, hari ini, Sabtu (4/4), PMB tidak menyelenggarakan kampanye terbuka. Kampanye yang sedianya dilaksanakan hari ini diganti dengan kunjungan ke rumah-rumah. "Kunjungan door to door dirasa lebih efektif karena bersentuhan langsung dengan para konstituen," ujar Sekjen PMB, Ahmad Rofiq.

Menurutnya, jika kampanye terbuka itu sifatnya lebih mengekspos visi dan misi partai kepada khalayak luas, sementara hal itu sudah dilakukan beberapa waktu lalu.

Selain itu, Rofiq mengungkapkan tidak dilakukannya kampanye terbuka adalah dalam rangka penghematan dana. "Kami akan menggunakan dana yang ada untuk membayar saksi partai saat pemilu anti, bagi kami itu lebih berguna karena akan mengamankan suara kami agar tidak dicurangi partai lain," katanya.

Sekitar 85 caleg dan para pimpinan PMB rencananya hari ini akan turun ke dapil-dapil di DKI Jakarta. Mereka akan turun ke beberapa titik yang menjadi target parpol di antaranya adalah Jatinegara, Tanah Bang, Kemayoran, dan Tanjung Priok.

Hanya 9 Partai yang Lolos ke Senayan

2009-04-04T15:43:00.002+07:00

JAKARTA --- Hasil akhir Pemilu 2009 yang diikuti 38 partai politik (parpol) diperkirakan hanya akan meloloskan sembilan parpol yang lolos ke Senayan meraih kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dari hasil survei lembaga Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) yang dipublikasikan lima hari menjelang hari pemilihan 9 April 2009, Sabtu (4/4) hasil survei terbaru menunjukkan, bahwa parpol yang akan lolos ke Senayan adalah Partai Demokrtat (PD), PDI Perjuangan dan Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PAN, PPP, Partai Hanura dan PKB .

Menurut Toto Sugiarto Direktur Eksekutif SSS, “Sembilan partai tersebut merupakan partai yang akan berhasil meraih dukungan sebesar atau lebih dari 2,5 persen untuk memenuhi syarat parliamentary threshold. Sisanya gagal meraih kursi legislatif dan, menurut undang-undang yang berlaku sekarang, mereka tidak bisa ikut pemilu 2014.”

Hasil survei terhadap 2502 responden yang tersebar di 136 kabupaten/ kota dalam 33 provinsi dan dilakukan 28 Maret – 1 April 2009 tersebut menghasilkan Partai Demokrat 20,2 persen, PDI Perjuangan 13,5 persen, Partai Golkar 12,2 persen, Partai Gerindra 10,4 persen, PKS 9,7 persen, PAN 5,8 persen, PPP 4,2 persen, Partai Hanura 3,6 persen dan PKB 3,0 persen.

Sementara itu menurut Soegeng Sarjadi, dari sembilan parpol tersebut yang fenomenal adalah kehadiran Partai Gerindra. Partai yang didirikan Prabowo Subianto mampu menyelip sebagai partai yang menempatkan wakilnya ke Senayan atau DPR.

Menurut Toto Sugiarto selain fenomena partai dengan nomor urut lima tersebut, survei juga menemukan adanya pergeseran dari pendukung fanatik parpol tertentu.

“Jika selama ini PDIP dan Partai Golkar diyakini memiliki pendukung loyal atau fanatik. Namun menurut hasil survei terlihat bahwa ‘mitos’ tersebut mulai hancur. Hasil survei memperlihatkan bahwa kedua partai terssebut mengalami penurunan cukup signifkan,” ujarnya.

Hasil survei dari SSS ini juga memperlihatkan adanya kecenderungan bahwa eksistensi partai papan atas pada pemilu 2009 mulai goyah. “Sebaliknya, perolehan Partai Demokrat dan Gerindra terlihat meningkat sehingga secara prediktif bias dikatakan bahwa kedua partai tersebut akan berkibar pada pemilu 2009,” tambahnya.

Melejitnya persentase hasil survei Partai Demokrat dan Partai Gerindra menurut Toto Sugiarto dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain figur, platform, dan iklan. “Partai Demokrat dan Partai Gerindra ‘membombardir’ ruang publik dengan iklan yang luar biasa sehingga paltform bisa masuk ke ruang memori publik, juga memiliki figur yang menjanjikan.”

Namun dalam diskusi bertema “Mitos dan Realitas : Partai Politik & Pemilu 2009” yang dilaksanakan setelah publikasi hasil survei, Anies Baswedan Rektor Universitas Paramadina yang jadi pembicara diskusi sempat melontarkan kritiknya.

“Hasil survei ini dapat dikatakan merupakan pandangan kelas menengah Indonesia, karena pada respondennya banyak dipenuhi banyak dipenuhi mereka yang berpendidikan tinggi sampai 23,2 persen. Ini survei untuk mereka orang terdidik. Padahal berdasarkan data BPS sekitar 60 persen penduduk Indonesia pendidikannya masih berada di tingkat bawah,” katanya.

Menurut Anies Baswedan yang dalam diskusi tersebut tampil bersama pembicara Thamrin Amal Tomagola dari Universitas Indonesia dan Syamsuddin Harris dari LIPI, “Berdasarkan dari temuan survei SSS juga lembaga-lembaga survei lainnya terlihat masih menonjolnya tema kontinuitas bukan change. “

Anies juga yakin pada Pemilu 2009, polarisasi dan fragmentasi partai politik masih akan tinggi dan pemerintahan 2009 – 2014 tidak se-solid yang diharapkan. “ Setelah ini Indonesia akan memasuki fase ketiga dari demokrasi. Jika pemerintahan hasil pemilu masih lemah, maka rakyat akan bertanya, apa kita masih butuh demokrasi?”

Partai "Kecil" Menghadang Perubahan Politik

2009-04-04T15:14:00.001+07:00

Penyelenggaraan pemilu multipartai sepanjang tahun 1999 hingga 2009 senantiasa membuka kesempatan bagi kekuatan politik non-mainstream untuk memperoleh tempat dalam kontestasi politik. Jika pada era Orde Baru aspirasi politik direduksi ke dalam tiga format politik: agama (PPP), penguasa (Golkar), dan nasionalis (PDI), maka dalam pemilu era Reformasi nyaris tak ada pembatasan ideologi parpol sepanjang tak ”bertentangan” dengan Pancasila.

Dalam tiga kali penyelenggaraan pemilu, tercatat jumlah peserta pemilu mengalami pasang surut. Pemilu 1999 diikuti 24 parpol, kemudian Pemilu 2004 diikuti 48 partai, dan Pemilu 2009 bakal diikuti 38 partai (serta enam partai lokal khusus Nanggroe Aceh Darussalam). Meski peserta pemilu tersebar dalam puluhan partai politik, hasil pemilu menunjukkan kekuatan politik dalam dua dekade terakhir relatif mengumpul pada 3-7 partai ”mapan”. Partai-partai papan atas, meliputi Golkar, PDI-P, dan belakangan diperkirakan Demokrat, turut masuk kelompok ini. Adapun partai ”papan tengah” terdiri atas PPP, PAN, PKS, PKB, dan kini diperkirakan masuk pula Gerindra.

Di tengah pergeseran naik turun perolehan suara partai-partai papan atas dan papan tengah, bagaimanakah posisi kekuatan politik partai kecil dan bagaimanakah mereka bertahan?

Hasil survei nasional harian Kompas menunjukkan bahwa kekuatan politik partai-partai kecil/non-mainstream tetap memiliki peluang untuk tetap eksis dalam kancah politik nasional. Salah satu kunci kekuatan partai kecil adalah sifat khas dari partai tersebut yang secara ideologis sulit untuk diakomodasikan oleh partai besar. Ciri khas politik aliran keagamaan, sosialisme, dan ”nasionalisme baru” bisa menjadi daya tarik bagi kalangan pemilih yang mencari alternatif di balik maraknya gelontoran ide konvensional parpol mapan.

Sayangnya, untuk bisa menularkan gagasan khas partai kepada pemilih, kekuatan partai politik dalam mengenalkan diri secara intens kepada pemilih menjadi satu titik yang bisa menentukan hidup matinya partai tersebut. Komunikasi politik kepada masyarakat pemilih, termasuk melalui iklan dan pembahasaan jargon politik yang tepat, bisa saja meretas wacana yang didominasi parpol mapan saat ini. Dari analisis terhadap aspek pengenalan partai oleh responden memperlihatkan, kekuatan penetrasi politik partai relatif setara dengan aspek pengenalan mereka.

Partai yang proporsi pengenalannya paling tinggi adalah Golkar yang mencapai 90,3 persen, diikuti oleh PDI-P (85,4 persen) dan Demokrat (72,3 persen). Partai-partai menengah, seperti PKB, PKS, PAN, dan PPP, berkisar pada tingkat pengenalan di bawahnya, 46,0-62,1 persen. Di sisi lain, partai-partai kecil yang diperkirakan harus berjuang menembus electoral treshold Pemilu 2009 dari survei ini rata-rata berada pada tingkat pengenalan di bawah 5 persen bahkan ada yang di bawah 1 persen.

Anomali pengenalan publik hanya diperlihatkan oleh partai Gerindra. Meski baru kali ini tampil dalam pemilu, partai ini langsung menggebrak. Setelah agresif mengenalkan gagasan kerakyatan-militan dan pencitraan kuat melalui berbagai media, skor tingkat pengenalannya mencapai 47,2 persen, setara pengenalan terhadap PKS dan PKB. Sejalan dengan prediksi elektabilitasnya di Pemilu 2009, yang berdasar survei diperkirakan berada dalam kelompok parpol ”papan tengah” bersama PKB, PAN, dan PPP.

Pencitraan

Zaman informasi dan teknologi komunikasi turut ”mendikte” kekuatan politik di negeri ini. Peran media terlihat cukup dominan dalam menyampaikan gagasan dan membentuk citra partai di tengah masyarakat. Sebaik apa pun visi dan program parpol, tanpa diimbangi dengan teknik pencitraan parpol yang sesuai dengan harapan publik, tampaknya akan berakhir pada gagalnya menaikkan popularitas.

Dari kategori jawaban yang diberikan responden survei, terungkap bahwa ada perbedaan karakteristik serapan informasi antara pemilih partai besar dan pemilih partai kecil. Informasi media yang berpengaruh kepada partai pilihan bagi pemilih partai kecil ternyata relatif lebih kecil daripada informasi yang diserap pemilih partai besar. Artinya dari aspek pengenalan terhadap sosok partai, terbukti partai besar lebih berhasil menanamkan pengenalannya terhadap publik pemilihnya.

Televisi, koran, dan radio merupakan media komunikasi yang paling banyak diakses oleh publik untuk mendapatkan informasi tentang partai politik. Meski demikian, dari ketiga jenis media, terbukti koran (dalam populasi pembaca koran) lebih mampu memengaruhi pilihan politik responden ketimbang televisi dan radio. Televisi, meskipun jauh lebih terakses publik, ternyata masih berhenti pada sarana pengenalan sekilas, tetapi cenderung belum mampu lebih jauh menjadi sarana perubah politik bagi tujuan-tujuan yang lebih lanjut.

Menilik aspek latar belakang domisili responden, tak terlihat perbedaan berarti antara penyerapan aspek informasi dari media bagi responden pemilih pedesaan maupun perkotaan. Artinya, bagi pemilih partai kecil, baik yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan, sama-sama merupakan kelompok yang secara kategori menerima lebih sedikit informasi tentang partai-partai yang bertarung saat ini.

Selain melalui media informasi, penularan gagasan partai kecil yang cukup efektif adalah melalui lingkungan terdekat. Dari beberapa kategori jawaban, pengaruh dari keluarga, melalui saran dan informasi, menjadi salah satu kekuatan membangun basis perolehan suara partai kecil. Dengan kata lain, peran keluarga berpengaruh lebih besar bagi pemilih partai kecil daripada pemilih partai besar. Selain menjadi peluang partai kecil, hal ini sekaligus mengindikasikan kelemahan partai kecil yang masih berkutat dalam perekrutan berbasis kelompok terkecil dan belum merambah massa mengambang yang lebih luas.

Tidak loyal

Secara faktual, partai-partai kecil memang cenderung mengandalkan jaringan atas dasar kategori maupun kelompok tertentu dalam merekrut massa. Ambil contoh Partai Buruh pimpinan Mochtar Pakpahan, membangun jaringan dan mendulang suara dari jaringan perburuhan seperti Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan suara kaum buruh. Demikian juga partai agama, seperti Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), yang mengambil suara di jalur kaum nahdliyin, termasuk limpahan dari suara pemilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kedua partai ini menjadi contoh militansi partai alternatif yang jatuh bangun dalam pemilu sebelumnya, tetapi tetap berupaya ”bangkit”, dengan jalan membangun partai baru dengan gagasan yang tetap.

Yang perlu diperhatikan adalah, selain militansi pemilih partai kecil, ada bagian besar pemilih yang cenderung kurang loyal. Dibandingkan pemilih partai besar, ketidakloyalan pemilih partai kecil terindikasi mencapai dua kali lipat lebih. Indikasi ini diperoleh dari perbandingan partai yang yang dipilih dalam Pemilu 2004 dengan pernyataan partai yang bakal dipilih dalam Pemilu 2009 mendatang. Memang hasil survei tidak mampu menjangkau karakteristik loyalitas dalam tubuh masing-masing partai. Bisa saja pemilih dengan karakteristik afiliasi keagamaan atau ketokohan tertentu akan tetap memperoleh ”kemujuran”. Kemenangan Partai Bulan Bintang di Bangka Belitung, misalnya, sangat mungkin terkait sosok Yusril Ihza Mahendra. Atau lihat pula kemenangan Partai Damai Sejahtera di Poso, bisa jadi terkait dengan imbas terantuknya wilayah dalam konflik komunal.

Pada akhirnya, naik turunnya perolehan suara partai-partai kecil dalam tiga kali pemilu multipartai memang bakal menjadi catatan, sejauh mana daya juang ideologi dan visi alternatif parpol mampu dibahasakan kepada publik pemilih. Di sisi lain, mencerminkan sejauh mana parpol kecil mampu bertahan di empasan angin perubahan politik negeri ini. Sebuah terobosan perubahan mencerahkan yang dinantikan datang dari partai-partai yang kerap dinilai sebelah mata.

(Toto Suryaningtyas/Litbang Kompas)

Survei: Demokrat, Golkar dan PDIP Berpotensi Menang

2009-04-03T15:33:00.000+07:00

JAKARTA -- Tiga parpol "besar" yakni Partai Demokrat (PD), Partai Golkar dan PDIP masing-masing berpotensi memenangkan pemilu legislatif (Pileg) 9 April 2009, demikian survei Puskaptis.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Husin Yazid mengemukakan hal itu di Jakarta, Kamis, terkait hasil survei tentang perilaku pemilih terhadap Pileg 2009 yang dilakukan Puskaptis periode 16 - 24 Maret 2009.

Survei melibatkan 1.250 responden yang tersebar di 33 provinsi, 75 kabupaten, 300 kecamatan, 600 desa / kelurahan dengan margin error 3 persen dan tingkat keyakinan 95 persen.

Menurut Husin, dari survei untuk Pileg 2009, reponden telah menentukan pilihannya, yaitu PDIP mendapatkan pilihan dari 19,60 persen, PD (19,18), Golkar (18,26), PKS (8,78), PPP (3,50), Gerindra (2,46), PAN (2,16), PKB (1,67), Hanura (1,35), PBB (0,35), dan PDS (0,19 persen).

"Persaingan ketat terjadi pada PDIP, PD dan Golkar yang selisih angkanya masih di bawah margin error 3 persen, sehingga ketiga parpol memiliki potensi menang," katanya.

Husin menjelaskan, besarnya suara atas tiga parpol karena masing-masing memiliki pemilih yang 'fanatik' dan program dalam kampanye yang ditawarkan menarik bagi responden, serta khusus PD dan Golkar karena banyak responden merasa puas terhadap pemerintahan SBY-JK.

Tingkat kepuasan terhadap pemerintahan SBY-JK dalam survei itu mencapai 55,50 persen, yang menyatakan tidak puas 34,70 persen, dan tidak menjawab 9,80 persen responden.

Mayoritas responden atau 84,56 persen menginginkan perubahan dan pembaruan, hanya 4,90 persen yang tidak menginginkan perubahan, dan 21,52 persen yang tidak menjawab.

Perubahan yang diinginkan responden yakni 22,64 persen bidang ekonomi, 21,52 persen sektor lapangan kerja, 21,17 persen sektor kesejahteraan sosial, 14,38 persen bidang pendidikan, 14,37 persen kesehatan, 2,52 persen pertanian, 1,94 persen bidang sosial dan hanya 1,46 persen bidang hukum.

Terkait persepsi terhadap Pemilu, 93,50 persen responden mengetahui Pileg pada 9 April, sedang 5 persen tidak tahu dan 1,50 persen masih bingung.

Husin menambahkan, dari survei itu potensi golput mencapai 35-40 persen, antara lain disebabkan masalah administrasi, seperti tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), dan alasan politis akibat banyaknya parpol dan sikap apatis.

Dalam survei itu menunjukkan 78,5 persen responden mengetahui cara memilih dengan mencentang, 6 persen tidak tahu, dan 15,50 mengaku masih bingung.ant/taq

Sutiyoso Turunkan Target dari Capres Menjadi Calon Wapres

2009-04-03T15:10:00.000+07:00

Jakarta, Kompas - Letnan Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso, yang sejak 1 Oktober 2008 sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden, menurunkan targetnya menjadi calon wakil presiden saja. Dia memilih merapat dengan Jusuf Kalla yang dijagokan Partai Golkar sebagai capres.

”Kita harus realistis dan melihat situasi kondisi berkembang. Salah satu peluang itu dengan Golkar sebagai cawapres,” kata Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid selaku Ketua Tim Sukses Sutiyoso, Kamis (2/4).

Tim Sutiyoso memprediksi hanya ada tiga atau empat partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mengajukan pasangan capres/cawapres.

Pertama, Partai Demokrat yang mengajukan Susilo Bambang Yudhoyono. Kedua, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengajukan Megawati Soekarnoputri. Ketiga, Partai Golkar yang mengajukan Jusuf Kalla. Keempat, Gerindra yang akan habis-habisan mencalonkan Prabowo Subianto.

Pengamat politik Indria Samego menilai duet Kalla-Sutiyoso tidak akan laku di pasaran. Peluang Kalla justru sangat kuat apabila tetap melanjutkan berduet dengan Yudhoyono. ”Duet SBY-Kalla ini lebih unggul dari duet mana pun,” katanya.

Di Malang, Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla menemui simpatisan dan kader Golkar di Palu (Sulawesi Tengah) dan Malang (Jawa Timur). Kalla juga mengajak dialog meminta aspirasi para simpatisannya.

Di Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X menegaskan tidak akan keluar dari Partai Golkar jika partai itu tidak mengusungnya sebagai capres.

Menurut Sultan, meski nanti dimungkinkan dicalonkan oleh partai politik lain, ia tetap tak akan keluar dari Partai Golkar.

Di Probolinggo, Jawa Timur, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, Kalla bisa gagal menjadi capres dari Partai Golkar jika partai itu kalah dalam pemilihan umum legislatif. (sut/otw/RWN/LAS)

Tantangan bagi Presiden Terpilih

2009-04-03T15:08:00.001+07:00

Jumat, 3 April 2009 | 03:06 WIB

Sepintas terasa prematur membahas tantangan yang dihadapi Presiden Indonesia terpilih 2009, sementara pemilu legislatif baru akan dilangsungkan pekan depan.

Namun, masalah ini juga relevan dibahas sekarang. Alasannya, dua dari tiga parpol yang akan mendapat suara terbanyak dalam pemilu bergantung pada popularitas pemimpinnya, yakni SBY untuk Partai Demokrat (PD) dan Megawati untuk PDI-P. Dengan demikian, menentukan pilihan untuk parlemen pun tidak lepas dari penilaian terhadap pimpinan parpol yang menjadi capres.

Dalam Pemilu Presiden 2004, penulis mendukung Megawati karena dia dapat memilih anggota kabinet dan para pembantunya yang berprestasi sehingga kekurangannya dapat diatasi. Namun, harapan ini tidak terwujud karena dalam pilpres dikalahkan SBY. Bagai beauty contest pribadi yang merupakan faktor penting dalam pilpres langsung pertama itu, SBY telah memenanginya.

Ketika SBY mencalonkan diri dalam pilpres itu, sebenarnya Megawati merasa dikhianati; karena dua kali ia bertanya kepada SBY apakah akan mencalonkan diri, tetapi selalu dibantah oleh SBY. Namun, dua minggu setelah bantahannya yang terakhir, ternyata SBY mencalonkan diri. Sejak itu Megawati tidak pernah mau lagi bertemu dengan SBY dan perlawanannya kali ini adalah untuk membalas courtesy SBY pada tahun 2004 itu.

Memperbaiki diri

Megawati memang bukan yang terpandai, tetapi jelas kini ia telah memperbaiki diri dan citranya dibandingkan tahun 2004. Ia lebih ramping dan lebih mendekat kepada rakyat, bahkan terus berkeliling hingga ke pelosok Tanah Air. Dalam jajak pendapat parpol dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Maret lalu tentang program PDI-P di bidang ekonomi dan usaha, Megawati telah memimpin timnya dengan baik. Pandangan-pandangannya umumnya bernalar dan lugas, yang menunjukkan bahwa ia telah menyiapkan diri dengan baik, berbeda dengan ketika ia menjadi presiden yang menyerahkan banyak hal kepada para pembantunya saja.

Di pihak lain, SBY bukan lagi orang yang tidak dikenal atau hanya dikenal selintas oleh rakyat Indonesia karena ia telah memerintah selama hampir lima tahun. Benar seperti penulis khawatirkan sebelum 2004, sebagai pemimpin, ia tidak tegas dan enggan mengambil keputusan-keputusan yang tidak populer di kalangan tertentu di masyarakat.

Ada dua contoh yang menonjol. Pertama, dalam bidang ideologi, SBY tidak berani menyatakan tidak sahnya perda-perda syariah di lebih dari 50 kabupaten di Indonesia yang nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi RI. Menteri Dalam Negeri pernah mengajukan masalah itu, tetapi ia menolak untuk mengambil keputusan karena alasan politik.

Kedua, hal yang sama terjadi dengan kasus Ahmadiyah. Sebagai kepala pemerintahan, memang SBY tidak menentukan masalah agama. Tetapi, berbagai kekacauan dan kekerasan yang terjadi berkaitan dengan masalah Ahmadiyah seharusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk mengatasinya dengan menjaga ketertiban umum dan tegaknya hukum.

Pemerintah harus dapat mencegah tindakan-tindakan liar yang melanggar hukum, seperti membakar masjid Ahmadiyah dan menganiaya pengikutnya; serta bertindak tegas terhadap kelompok ekstrem yang menyerang dan menganiaya kelompok lain yang membela tegaknya hukum di Indonesia, seperti terjadi pada peristiwa Monas tahun 2008.

Bidang ekonomi

Sementara itu, ekonomi Indonesia tidak pernah berkembang maksimal dan ekonomi riil juga tidak berkembang dengan baik karena SBY tidak tegas dalam mengambil keputusan yang diperlukan. Ia lebih mementingkan kebijakan populisnya untuk mengangkat citra diri dan mendapat dukungan dalam pemilu.

Paket stimulus yang amat diperlukan bila ekonomi anjlok juga tidak didukungnya secara penuh. Jumlah pengangguran dan kemiskinan meningkat, tetapi angka-angka yang diumumkan untuk menutupinya bermasalah. Jika krisis ekonomi yang kita alami ini memburuk, SBY harus bertanggung jawab.

Pada tahun 2004, penulis tidak mendukung Jusuf Kalla karena umumnya ia dikenal dari berbagai pernyataannya terdahulu yang dianggap antiasing, anti-WNI keturunan Tionghoa, dan anti-Kristen. Namun, setelah memerhatikan lebih cermat ucapan-ucapan dan tindakan-tindakannya sebagai Wakil Presiden, penulis menyimpulkan bahwa kadang-kadang ia terlalu banyak bicara dan berkomentar tentang masalah-masalah yang tidak dikuasainya secara mendalam sehingga mudah disalah mengerti, seperti dalam masalah demokrasi.

Penulis yakin JK tidak anti-WNI keturunan Tionghoa atau anti-Kristen. Berkenaan dengan kelompok-kelompok Islam ekstrem ia amat tegas, bahkan berani menghadapi mereka secara frontal karena sebagai seorang Muslim yang baik, ia telah berbuat banyak untuk kemaslahatan umat. JK juga yang berinisiatif untuk menyelesaikan konflik Islam-Kristen di Maluku dan Sulawesi Tengah.

Di bidang ekonomi, JK seorang nasionalis, tetapi ia selalu bisa diajak bicara untuk menemukan kesimpulan terbaik. Sekali berkomitmen, ia selalu memegang teguh komitmen dan janji-janji yang dibuatnya. JK memang tegas, berprinsip, dan mempunyai pandangan- pandangan yang sehat dan bernalar.

Tidak kurang dari Menteri Mentor Lee Kuan Yew, yang banyak makan garam di bidang politik dan ekonomi, amat terkesan pada pribadi JK. Pada tahun 2007, setelah pertemuan berdua selama satu setengah jam (yang semula direncanakan 45 menit), Lee Kuan Yew menyatakan kesannya kepada media massa yang meliput pertemuan tersebut: ”Inilah orang yang mengerti masalah-masalah Indonesia dan cara-cara mengatasinya. Sayang ia hanya seorang Wakil Presiden.”

Jusuf Wanandi Wakil Ketua Dewan Penyantun Yayasan CSIS

Pemilu dan Kepemimpinan

2009-04-02T19:27:00.001+07:00

Perjudian Politik Para Caleg

2009-04-02T19:25:00.001+07:00

Sholehudin A Aziz
(Peneliti CSRC UIN Jakarta)

Suasana perpolitikan nasional menjelang pemilu legislatif semakin memanas dan menegangkan. Seluruh calon legislatif (caleg) kini bertumpuk lumus berkampanye di daerah pemilihannya (dapil) masing-masing.

Tentunya dengan segala cara dan upaya yang ditempuhnya untuk meraih simpati masyarakat. Perihal terpilih atau tidak, itu lain soal. Yang penting habis-habisan. Inilah 'judi' politik terbesar para caleg ini.

Berdasarkan pengumuman KPU, jumlah caleg yang akan bertarung pada Pemilu 2009 mencapai 11.868 orang. Mereka berasal dari 77 daerah pemilihan di 33 provinsi. Seluruh caleg legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah ini akan bertarung habis-habisan agar nantinya terpilih menjadi anggota legislatif. Inilah kompetisi tingkat tinggi dengan mempertaruhkan segala hal demi menjadi anggota legislatif yang terhormat. Lebih jauh, pertarungan antarcaleg ini, tidak saja melawan caleg dari partai lain. Tetapi juga harus melawan para caleg di internal partainya sendiri. Inilah buah simalakama bagi para caleg ini.

Jadi, jangan heran bila seorang caleg sebuah partai politik harus 'saling bunuh' antarsesama kader partai. Bahkan, yang lebih ironis adalah melawan ketua umum partai sekalipun. Inilah konsekuensi dari penetapan anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak. Tak peduli siapa pun dia, yang jelas peraih suara terbanyak akan dipastikan menjadi anggota legislatif yang terhormat.

Harus diakui bahwa proses demokrasi melalui serangkaian regulasi yang telah ditetapkan terkait dengan Pemilu Legislatif 2009 ini, benar-benar membuat kita sadar bahwa demokrasi itu begitu mahal. Sungguh membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang tidaklah sedikit, baik secara materiil maupun nonmateriil.

Dari segi biaya politik, misalnya, para caleg harus mengalokasikan banyak dana untuk mendekatkan diri dengan konstituen melalui pertemuan langsung dan kunjungan ke daerah basis. Selain itu, mereka juga harus menanggung biaya politik lain berupa pengadaan atribut kampanye. Belum lagi, jika mereka melakukan politik uang. Banyak warga seringkali mengajukan proposal bantuan atau permintaan dana secara langsung kepada caleg. Para caleg ini tak ubahnya seperti Sinterklas yang datang membawa hadiah dan uang. Caleg dipandang sebagai orang berduit. Bagi caleg, itu sukar dihindari sebab semua hal akan diupayakan untuk meraih suara terbanyak.

Inilah 'judi' politik terbesar negeri ini. Betapa tidak! Semenjak penjaringan para kandidat caleg ini di tiap-tiap partai hingga akhirnya mereka disahkan secara resmi oleh KPU, membutuhkan serangkaian pengorbanan yang tidak sedikit, baik dari sisi materi maupun nonmateri.

Pengorbanan itu ternyata tidak berhenti di situ saja. Setelah ditetapkan oleh KPU sebagai caleg, mereka juga harus melakukan sosialisasi (pengenalan) kepada para konstituen di dapilnya masing-masing. Ini pun tak kalah beratnya. Mereka harus berusaha dari titik nadir untuk memperkenalkan identitas diri dan program-program 'jualan'-nya yang akan diperjuangkannya. Semua itu dilakukan untuk meraih simpati masyarakat.

Proses meraih simpati masyarakat tidaklah mudah. Dibutuhkan strategi yang jitu agar hasilnya lebih maksimal. Para caleg dituntut lebih kreatif dalam meramu setiap space kampanyenya hingga akhirnya masyarakat tertarik dan menjadikannya sebagai pilihan terbaik dari yang baik pula. Selain faktor tersebut, kepandaian dan kecerdasan dalam memilih mitra potensial alias tim sukses di tingkat grassroot sebagai corong kampanye dan penyampaian ide-ide yang diusungnya menjadi kunci sukses selanjutnya.

Tim sukses ini setidaknya harus bekerja ekstra keras memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki caleg yang diusungnya, disertai dengan kemampuan merekam setiap kecenderungan pola pemilih yang berkembang di masyarakat. Hal ini tentunya tidaklah mudah karena masing-masing caleg juga akan melakukan dan berpikir hal sama. Bisa dibayangkan, dalam satu dapil, jumlah caleg bisa mencapai ratusan orang. Itu artinya masing-masing caleg memiliki tim sukses sendiri-sendiri yang tentunya berupaya memenangkan kandidat caleg yang diusungnya. Sungguh kompetitif sekali!

Ketersediaan tim sukses yang andal dan metode kampanye yang tepat dan efektif dalam rangka meraih simpati masyarakat juga belum bisa menjamin suksesnya menjadi anggota legislatif. Karena, terlalu banyak faktor yang mempengaruhinya, di antaranya faktor kecerdasan politik masyarakat yang semakin tinggi sehingga suara masyarakat sulit untuk diprediksi.

Walaupun mereka secara sistematis berusaha membungkus dirinya dengan agenda-agenda perubahan dan perbaikan serta menampilkan slogan yang identik dengan 'kebaikan' dan 'kejujuran' untuk meraih simpati masyarakat, toh akhirnya pilihan terakhir ada di tangan masyarakat. Umbaran sejuta janji belum tentu meyakinkan masyarakat untuk memilihnya.

Dengan serangkaian pengorbanan dan kerja keras di atas, apakah ada jaminan dia akan terpilih menjadi anggota legislatif? Tunggu dulu, belum tentu jawabannya. Masih banyak aspek lain yang akan menentukannya. Karena harus diingat, masyarakat kini semakin cerdas dalam menentukan pilihannya. Banyak sekali contoh kasus yang mengurai fakta perihal pilihan masyarakat sangatlah sulit diprediksi. Awalnya yakin dipilih masyarakat, tapi ternyata harus rela kalah telak. Pemilihan gubernur Jawa Barat, misalnya, merupakan bukti autentik bahwa ramalan survei belum tentu linear dengan fakta hasilnya.

Sekali lagi, ajang pemilu legislatif ini merupakan perjudian terbesar yang melibatkan puluhan ribu caleg. Dikategorikan judi karena seluruh proses ini mengandung unsur untung-untungan dan tidak ada jaminan sedikit pun untuk menang. Apalagi, modal yang harus dikeluarkannya sangat fantastis besarnya. Untuk keseluruhan biaya kampanye di tingkat DPR pusat, misalnya, angka 1 miliar adalah angka yang sangat minim jumlahnya yang harus dikeluarkan oleh setiap caleg.

Besarnya modal para caleg ini berimplikasi kepada akibat yang ditimbulkan bila mereka gagal. Harus diingat bahwa cukup banyak bukti para calon bupati dan gubernur yang awalnya sehat lahir batin akhirnya harus mengalami depresi karena kegagalannya mencapai target yang diinginkan. Tentunya hal ini tidak akan berbeda jauh dengan perjudian politik para caleg ini.

Penulis memprediksi pasca-Pemilu Legislatif 2009 banyak politikus kita (caleg) yang akan mengalami depresi dan ujung-ujungnya gila karena gagal mendapatkan suara terbanyak. Padahal, biaya politik yang telanjur dikeluarkan sudah terlampau besar. Ironisnya lagi bila dana yang dikeluarkan tidak berasal dari kantong sendiri, tetapi harus pinjam ataupun hutang ke sana-ke mari. Kiamat kecil benar-benar telah datang.

Melihat seluruh potret di atas, penulis berharap, terdapat kesadaran yang penuh dari seluruh caleg yang ada agar benar-benar bersikap lebih realistis dan penuh perhitungan dalam mengejar sebuah mimpi menjadi anggota legislatif yang terhormat. Perjudian politik ini haruslah dibarengi dengan sikap kearifan dan kebijaksanaan agar kelak bila akhirnya harus meraih sukses tidaklah sombong dan pongah. Begitu pula, bila takdir menentukan gagal, kesedihan dan penyesalan yang membabi buta tidaklah menggelapkan kesadaran diri.

Kepada seluruh caleg, penulis ucapkan selamat berjuang demi meraih sukses. Jika kelak terpilih, jangan lupa utamakan rakyat yang telah memilih dan memberikan amanah kepercayaan untuk membangun bangsa agar lebih maju lagi. Semoga Pemilu 2009 berjalan sukses. Amin.

Berhitung Cepat dengan Bijaksana

2009-04-02T18:59:00.000+07:00

Oleh Palupi Annisa Auliani

Survei atau jajak pendapat tentang pemilu serta penghitungan cepat (quick count) hasil pemilu akhirnya bisa dinikmati pada masa tenang dan hari pemungutan suara. Semua itu bisa terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Pasal 245 Undang-Undang (UU) No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif, Senin (30/3).

Pasal 245 memang membatasi survei, jajak pendapat, dan quick count. Ayat (2) menyatakan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tak boleh dilakukan pada masa tenang. Ayat (3) menggariskan hasil quick count hanya boleh diumumkan sehari setelah pemungutan suara, atau 10 April. Pelanggaran ketentuan merupakan tindak pidana pemilu.

Putusan MK sudah membebaskan survei, jajak pendapat, dan quick count di waktu-waktu yang semula diharamkan pembuat undang-undang. Tapi, putusan MK itu juga bisa membuat hiruk pikuk quick count dengan segala kontroversinya--yang memicu kerusuhan dalam pemilu kepala daerah (pilkada)--dapat menular pada Pemilu 2009.

Pemantik hiruk-pikuk itu adalah hasil quick count yang pengumumannya dilakukan secara bertahap. Apalagi, hasil quick count yang tak diumumkan sekaligus itu bisa berbeda dengan hasil penghitungan resmi versi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pertanyaannya sekarang, secara teoretis, layakkah hasil penghitungan cepat diumumkan secara bertahap? Apakah ini bisa menjadi celah manipulasi atau sebaliknya, menjadi pengantisipasi manipulasi?

Dalam lokakarya "Memahami Angka di Balik Survei dan Quick Count", Manajer Program Pemilu National Democratic Institute (NDI), Anastasia S Wibawa, mengatakan, ada empat hal yang harus dicermati saat membaca hasil quick count. Yaitu, angka ambang kesalahan (margin of error) stabilitas data, keragaman data, dan ukuran data.

Dalam teori statistik, besaran angka ambang kesalahan dipengaruhi oleh jumlah sampel, dan bukan jumlah populasi. Semakin sedikit sampel, semakin besar ambang kesalahan. Namun, jumlah sampel inipun bisa diukur tingkat kecukupannya, tidak selalu sampel yang berjumlah jauh lebih besar memberikan hasil yang lebih akurat. Karena, dengan teori statistik, pada level tertentu, besaran angka ambang kesalahan itu akan tetap.

Adapun ukuran data adalah jumlah sampel yang dipakai dalam penghitungan cepat tersebut. Sementara keragaman data adalah variabel yang dipakai untuk menggambarkan heterogenitas sampel.

Untuk menjawab layak tidaknya penghitungan cepat diumumkan secara bertahap, penentu jawabannya adalah stabilitas data dari proses itu. Bahasa statistiknya adalah konvergensi. ''Quick count tidak dapat diumumkan bertahap, karena ini penghitungan menggunakan sampel dan bukan representasi perolehan suara per tempat pemungutan suara (TPS) seperti penghitungan IT (teknologi informasi--Red) KPU,'' tegas Anastasia.

Lebih bijak
Anastasia mengatakan, penghitungan IT KPU bisa dimunculkan bertahap, karena itu adalah angka perolehan fixed dari setiap TPS. Setiap orang bisa melacak suara yang masuk berasal dari TPS A, B, atau C. Suara per TPS pun bisa dimunculkan. Sementara dalam quick count bisa dilacak partai A atau B unggul di TPS tertentu.

Dalam quick count, kata Anastasia, ''Bisa jadi, pada tahap awal pelaporan, kandidat A unggul dengan [angka] 60 persen dari kandidat lain. Ternyata, yang masuk baru sampel dari basis A.'' Karena persoalan itulah, Anastasia menyarankan sebaiknya quick count diumumkan setelah data stabil, lebih bagus lagi setelah 100 persen data masuk.

Anastasia mengingatkan, bahkan data yang stabil pun, masih bisa punya kelemahan. Yaitu, ketika selisih perolehan suara para kandidat kurang dari angka margin of error suatu quick count. Kasus seperti ini memang sudah terjadi di Jawa Timur--juga di sejumlah negara--dengan hasil akhir yang berbalik 180 derajat: orang yang tadinya mendapat suara lebih rendah ternyata tampil sebagai pemenang.

Anastasia mengatakan penghitungan cepat berbeda dengan survei atau bahkan exit poll yang menanyai pemilih setelah memberikan suara. Quick count tidak bicara persepsi pemilih, tetapi data sampel dari TPS. Atas dasar itu, dia menilai seharusnya quick count tidak terpisah dengan pemantauan pemilu.

Sampai saat ini, masih menjadi perdebatan apakah survei dan quick count bisa mempengaruhi pilihan orang dan mengubah hasil pemilu. Karena itulah, Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro), Hadar Nafis Gumay, berpendapat, sebaiknya quick count diumumkan setelah 100 persen data sampel terkumpul.

''Ini juga bisa untuk menghindari manipulasi, karena ketika sudah 100 persen pun masih mungkin salah,'' kata dia.

Menurut Hadar, meskipun MK juga sudah membatalkan pasal tentang keharusan mencantumkan pernyataan bahwa hasil penghitungan cepat bukanlah hasil resmi, penyelenggara quick count juga perlu membuat penegasan. ''Harus ditegaskan bahwa ini masih semacam prediksi, sampel hasil pemilu, dengan tingkat kesalahan dan metodologi. Harus itu.''

Tapi, peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, berpendapat, pergerakan suara tetap bisa diumumkan. Sebabnya, kata dia, stabilitas data baru bisa didapat setelah 70 persen data masuk. Yang tidak boleh dilakukan lembaga pollster, kata dia, adalah mendeklarasikan pemenang berdasarkan data yang masih bergerak itu.

Selain itu, kata dia, semua lembaga perlu bersepakat menegaskan bahwa hasil quick count bukan hasil resmi, karena yang menjadi acuan tetaplah data penghitungan manual KPU. Tapi, hasil quick count dinilainya bisa menjadi salah satu mekanisme untuk mengontrol hasil penghitungan manual KPU yang butuh perjalanan panjang dan memiliki banyak celah manipulasi.

Burhanuddin meragukan anggapan bahwa ada konspirasi besar semua penyelenggara quick count berkonspirasi untuk melakukan manipulasi hasil. ''Kalau hasil sama, itu semata karena kesamaan metode objektif. Kalau sampai ada kejahatan berjamaah, tamat riwayat lembaga-lembaga ini,'' kata dia.

Menurut Burhanuddin, putusan MK menjadi moment of the truth bagi semua lembaga penyelenggara quick count. Diibaratkan sebagai pacuan kuda, kata dia, siapa yang terbukti hasilnya menyimpang, seharusnya berlalu dari arena pacuan. ''Sanksi kalau sampai penghitungan cepat salah, adalah kematian lembaga itu. Pasar yang akan menjatuhkan hukuman.''

Ketua DPP PPP, Lukman Hakim Saifuddin, mengimbau penyelenggara quick count betul-betul melakukan kegiatan tersebut untuk tujuan ideal, bukan karena pesanan atau sebagai alat untuk mempengaruhi suara.

Lukman menilai, sulit meminta hasil penghitungan cepat diumumkan ketika 100 persen data sampel sudah terkumpul. Pasalnya, MK tak menggariskan itu. ''Kami hanya bisa mengimbau jangan sampai disalahgunakan.''

Alasan pemerintah dan DPR--selaku pembuat UU--tidak membolehkan quick count diumumkan pada hari pemungutan suara, kata Lukman, antara lain, karena Indonesia terbagi tiga zona waktu. Alhasil, bisa jadi di satu lokasi pemungutan suara sudah selesai, di lokasi lain belum, quick count bertahap itu

Golkar Menang Pemilu 2009"

2009-04-02T17:38:00.000+07:00

INILAH.COM, Jakarta – Survei menunjukkan Partai Golkar masih menempati posisi teratas pada Pemilu mendatang. Perbedaan pandangan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung dan Ketua Umum Jusuf Kalla tak berpengaruh pada pengikut partai berlambang pohon beringin itu.

Akbar Tanjung akhir pekan lalu, melontarkan pernyataan kemungkinan kekalahan Partai Golkar dalam Pemilu 2009. Reaksi keras pun meluncur dari Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla.

Menurut Jusuf Kalla, sebagai mantan Ketua Umum Partai Golkar, harusnya Akbar Tandjung memberi semangat dan optimisme ke partai. Namun pengikut partai Golkar tampaknya tak bergeming dengan perbedaan pendapat seperti itu. Setidaknya hal ini terlihat dari hasil survei.

Dalam survei yang dilakukan oleh lembaga independen dalam kurun tiga tahun terakhir, menempatkan Golkar sebagai partai papan atas. Setidaknya dalam beberapa kali survei, Golkar menempati nomor urut pertama, kadang pula menempati nomor urut dua setelah PDIP.

Untuk mengetahui kondisi terkini partai berlambang beringin, INILAH.COM mewawancarai secara khusus Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Husin Yazid, Minggu (1/5) di Jakarta.

"Sampai saat ini Partai Golkar masih menduduki rangking pertama, dan kemungkinan dalam Pemilu 2009," tegasnya. Berikut wawancara lengkapnya:

Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung memprediksi kekalahan Partai Golkar dalam Pemilu 2009 akibat kekalahan di sejumlah Pilkada. Apakah kekalahan dalam Pilkada bisa dijadikan pijakan dalam Pemilu 2009 mendatang?

Saya melihat ada perbedaan sudut pandang dalam melihat pemilu kepala daerah dan pemilihan umum khususnya untuk wakil rakyat. Kalau dalam pelaksanaan pilkada, publik melihat figur, kompetensi, pengalaman dan asal.

Ini yang harus difahami karena, dalam beberapa peristiwa, partai besar kalah oleh partai kecil karena calon yang diusung figurnya kurang kuat. Sedangkan dalam pemilu legislatif, maka partai yang akan menentukan kemenangan calon anggota legislatif. Karena publik melihat partai.

Dalam prediksi kita, justru partai golkar akan menduduki urutan pertama. Saat ini kita juga sedang melakukan penelitian soal itu, dan kemungkinan besar Golkar yang menduduki urutan pertama.

Data yang masuk hingga kini sudah 10-12 provinsi. Saya melihat urutan pertama dan kedua akan diraih oleh Golkar dan PDIP. Jadi memang ada perbedaan persepsi publik dalam menentukan pilihan kepala daerah dan caleg.

Apa yang mendasari perbedaan persepsi publik atas dua pemilu (pilkada dan pemilu) tersebut?

Dalam memilih kepala daerah, publik akan berhadapan langsung dengan calon kepala daerahnya hampir semua aspek, sehingga figur menjadi penting untuk menang di pilkada. Namun berbeda ketika pemilu, publik akan melihat partai politik.

Bagaimana Anda melihat Partai Golkar selama empat tahun terakhir ini?

Prediksi Akbar Tandjung itu tentunya berpijak pada kepemimpinan Jusuf Kalla selama empat tahun terakhir ini. Bisa jadi, Akbar melihat, Jusuf Kalla belum mengakomodasi kekuatan di Golkar sehingga berpotensi perpecahan.

Ini semacam warning bagi Golkar. Jika kondisi ini tidak disikapi secara arif oleh pimpinan Golkar maka dikhawatirkan akan bepengaruh dalam pemilu 2009. Mungkin, Akbar melihat dalam perspektif tersebut. Di satu sisi, dalam berbagai survei, popularitas Jusuf Kalla tidak meningkat, bisa dikatakan figur JK tidak melekat di konstituen secara organisasi.

Bila demikian, bagaimana menghubungkan dua hal yang berbeda di satu sisi Golkar akan naik, tapi di sisi lain figur JK tidak naik?

Selaku pribadi, memang JK tingkat popularitasnya turun. Tapi naiknya JK dulu saat pilpres bukan dengan kendaraan Golkar. Nah, tidak lama menjabat sebagai Wapres, JK sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Tapi angka sampai hari ini Partai Golkar menduduki rangking pertama.

Kenapa Partai Golkatr masih kuat?

Karena masih dipercaya oleh publik. Selain itu juga karena dukungan infrastruktur yang sangat kuat, SDM, dan pendanaan. Tiga unsur itu yang menjadi penyebab kemenangan Golkar pada 2009. [E1]

Survei LSI, Golkar & PDIP di Bawah Demokrat

2009-04-02T17:26:00.001+07:00

Mar.24, 2009 in Political Marketing

JAKARTA - Partai Demokrat kembali menduduki peringkat teratas dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Ini adalah kesekian kalinya partai demokrat menjadi partai nasionalis yang menduduki peringkat teratas survei LSI, mengungguli PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Burhanuddin Muhtadi dari LSI menyebutkan, survei dilakukan oleh LSI dari 8 hingga 18 Februari 2009 dengan jumlah sampel 2.455.

“Kekuatan partai-partai Islam tidak pernah menjadi kekuatan mayoritas, walaupun 90 persen pemilih Indonesia beragama Islam,” kata dia saat jumpa pers di Kantor LSI Jalan Lembang, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2009).

Di bawah ini peringkat partai dari hasil survei LSI, berdasarkan pertanyaan: “Partai mana yang dipilih, bila pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat diadakan sekarang?”

Demokrat 24,3 %
PDI Perjuangan 17,3 %
Golkar 15,9 %
PKS 6 %
PKB 5 %
PPP 5 %
PAN 4 %
Gerindra 4 %
PKNU 1 %
PBB 1 %

Burhanuddin mengatakan, di mata pemilih partai Islam tidak kompeten menyejahterakan rakyat. Menurut Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz, dia tidak menolak hasil survei LSI ini.

“PPP adalah sebuah partai Islam yang mencoba melakukan dengan semangat keagamaan, agar mendapat dukungan saat pemilu,” kata dia.

Irgan pun menegaskan, PPP tidak akan bergeser dari nilai-nilai Islam. “PPP tak akan bergeser dari nilai-nilai Islam,” pungkasnya.(nov) (mbs)

Survei Puskaptis, PKS Nyalib Golkar.

2009-04-02T17:21:00.000+07:00

Dalam diskusi Evaluasi Akhir Tahun dan Prediksi 2009 di Jakarta, Selasa (30/12), Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Husin Yazid menyampaikan hasil survei yang dilakukan antara tanggal 24 November-3 Desember 2008 dengan 1.355 responden, PDIP mendapat angka 24,30 persen, Partai Demokrat (19,44 persen), Partai Keadilan Sejahtera (14,21) dan Partai Golkar (11,96).

Menurut Husin, posisi PDIP di urutan teratas disebabkan antara lain karena iklan politik sembako murah sehingga mendongkrak popularitas partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu, sedang PD sebagai pendukung utama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menduduki urutan kedua , karena faktor pencitraan partai itu yang didukung dengan kebijakan populis pemerintah SBY, seperti penurunan harga BBM dan bantuan tunai langsung (BLT).

Yang cukup mengejutkan adalah hasil survei yang menempatkan PKS pada posisi ketiga diatas Partai Golkar, dimana Golkar dalam beberapa hasil survei agak merosot dan selalu berada diposisi ketiga. Dalam beberapa survei yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga survei, PKS selalu berada dibawah ketiga partai unggulan, diperkirakan hanya akan menduduki peringkat parpol papan tengah. Tetapi kini ternyata PKS dalam survei ini menunjukkan dirinya bergerak keatas dan masuk parpol jajaran papan atas. Dibandingkan empat lembaga survei yang juga melakukan survei dalam tengat waktu November-Desember 2008, nampak terdapat perbedaan hasil survei tersebut.

Hasil Survei Reform Institute pada September-Desember 2008 ; Partai Demokrat (26,36%), PDIP (17,8%), Partai Golkar (14,16%). Hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada November 2008 ; Partai Demokrat (16,8%), Golkar (15,9%), PDIP (14,2%). Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia pada 5-15 Desember 2008 ; PDIP 31%, PD 19%, Partai Golkar 11%. Hasil Survei Lembaga Survei Nasional (LSN) pada 10-20 Desember 2008 ; PDIP (28,2%), Partai Demokrat 19,4% dan Partai Golkar 13,5%.

Dengan demikian maka tiga lembaga survei dalam kurun waktu yang hampir bersamaan menempatkan Partai golkar pada posisi ketiga dan tiga besar, pada survei Puskaptis ini Golkar berada di posisi keempat. Menurut Husin, tingkat elektabilitas Golkar melorot dikarenakan Golkar enggan memanfaatkan momentum saat pemerintah meluncurkan beberapa kebijakan prorakyat. Ketika ada kebijakan BBM, JK sebagai Wapres yang muncul mengimbangi beberapa komentar miring yang menghantam pemerintah. “Sementara ketika harga BBM turun, SBY yang nongol, inilah yang tidak dimanfaatkan Golkar, sehingga Golkar dimata masyarakat tetap tidak populis” ujar Husin. Selanjutnya dikatakan bahwa Golkar tidak memiliki terobosan yang bisa mendongkrak tingkat popularitasnya. “Hingga kini Golkar tidak punya keputusan ekstrim yang membela rakyat”.

Husin Yazid juga mengungkapkan, berdasarkan survei tersebut, 22,64 % responden mengharapkan perubahan di bidang ekonomi, seperti kebutuhan pokok yang murah, 21,52 % responden berharap ketersediaan lapangan pekerjaan, 21,52 % responden berharap perubahan di bidang kesejahteraan, 14,38 % responden berharap perubahan di bidang pendidikan, dan 14,37 % responden berharap di bidang kesehatan.

Tentang kriteria capres/cawapres yang diinginkan responden, hasil survei menyebutkan yakni kemampuan/kompetensi (27,80 %), pengalaman (22,49 %), integritas (17,61 %), figur/popularitas calon (15,67 %), asal profesi calon (12,02 %) dan dukungan partai (4,40 %).

Sementara hasil survei tentang penilaian responden terhadap cawapres 2009-2014 yang layak mendampingi SBY, yakni SBY-Sultan HB-X (30,78 %), SBY-JK (19,90 %), SBY-Hidayat Nur Wahid (12,07%), SBY-Sutrisno Bachir (8,67), SBY-Akbar Tandjung (8,50), SBY-Sutiyoso (8,16), SBY-Din S (3,57), SBY-Fadel Muhammad (3,23), SBY-Hatta Rajasa (2,72), SBY-Megawati (1,02), SBY-Wiranto (0,85), SBY-Yusril ( 0,51).

Penilaian responden terhadap cawapres 2009-2014 yang layak mendampingi Megawati Soekarnoputri, yakni Megawati-Hidayat NW (40,21 persen), Megawati-Sutiyoso (11,19), Megawati-Akbar T (8,10), Megawati-Prabowo (10,01), Megawati-Sultan HB (9,87), Megawati-JK (9,43), Megawati-Din S (3,83), Megawati-Sutrisno Bachir (3,83), Megawati-Yusril (1,03), Megawati-Wiranto (0,88), Megawati-Hatta Rajasa(0,74) dan Megawati-Fadel M (0,88).

Dari fakta diatas menurut Puskaptis, pendamping SBY terbaik adalah Sultan dengan 30,78%, akan tetapi pasangan ini berada dibawah pasangan Megawati-Hidayat Nur Wahid yang memperoleh dukungan 40,21%. Selain itu juga diungkapkan bahwa konstituen memandang penting kemampuan (kompetensi) capres (27,8%) dan pengalaman capres di urutan kedua (22,49%).

Nah, memang survei Puskaptis ini tampak sangat mengejutkan, karena PKS dalam beberapa bulan terakhir diprediksikan kemungkinan hanya berada dijajaran parpol papan tengah, sementara di papan atas menurut persepsi publik dari hasil survei lainnya masih bertengger PDIP, Partai Demokrat dan Partai Golkar. Selain itu dalam survei ini, Partai Gerindra sebagai parpol yang sudah mendapat elektabilitas pada beberapa survei lainnya juga hilang namanya. Terlepas dari ke “sahih” an hasil tersebut, ini akan diuji dalam survei bulan januari 2008, dimana Golkar akan mulai keluar “kandang”, akan berlari dan gencar beriklan. Sebagai parpol papan atas bersama PDIP pada pemilu 1999 dan 2004, kelihatannya Golkar akan mampu bangkit dan merebut posisinya kembali.

Menanggapi hasil survei ini, Ketua DPP Partai Golkar Syamsul Muarif mengomentari melorotnya Golkar ke posisi keempat, menurutnya survei itu subjektif dan hanya menguntungkan partai yang membayar. “Kita tidak percaya hasil survei itu” ketusnya. Nah, mari kita ikuti terus perkembangan politik dinegeri tercinta ini. Terlepas dari seberapa besar akurasi sebuah hasil survei, data ini memang tidak bisa dipegang 100%, karena merupakan persepsi publik, akan tetapi fakta hasil survei penting bagi penilaian posisi baik parpol maupun capresnya.

Dengan mengabaikan fakta-fakta hasil survei yang kita percayai, maka kita hanya akan berjalan “di lorong yang gelap”, sehingga sangat mudah tergelincir dan jatuh. Politik dan survei adalah sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Bagi yang berada di posisi atas kiranya jangan terlalu berbangga hati, bagi yang berada dibawah juga tidak perlu berkecil hati, masih ada waktu walaupun sudah “mepet” sekali. Selamat berjuang Bung !!!

PRAYITNO RAMELAN, Guest Blogger Kompasiana.

Prediksi Tiga Besar Pileg 2009

2009-04-02T17:15:00.000+07:00

Survei lembaga Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) memperkirakan hasil Pemilu Legislatif 2009 tidak akan berbeda dengan Pemilu 2004. Tiga klasemen teratas perolehan suara diprediksi akan tetap dihuni oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, dan Partai Demokrat.
"Dilihat dari hasil survei tentang popularitas parpol, kemungkinan hasil pemilu legislatif mendatang akan mengulang hasil Pemilu 2004," ujar Direktur Eksekutif Puskaptis Husein Yazid kepada wartawan di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (5/2).
Popularitas Partai Golkar, berdasarkan hasil survei, meningkat pesat daripada Pemilu 2004 karena kebijakan pemerintah yang diklaim sebagai keberhasilan Jusuf Kalla serta performa mesin politik partai berlambang pohon beringin itu.
Survei dilakukan terhadap 2.118 responden di 33 propinsi selama 19-31 Januari 2009. Dalam survei ini, Puskaptis menggunakan teknik stratified random sampling. Berikut hasil lengkap survei popularitas partai politik terhadap 11 partai politik.

Nomor Partai Persentase
1 PDIP 23,75 persen
2 Partai Golkar 20,48 persen
3 Demokrat 19,10 persen
4 Abstain 14,63 persen
5 PKS 9,81 persen
6 Gerindra 3,79 persen
7 Partai Lain 3,10 persen
8 PAN 2,75 persen
9 PDS 1,2 persen
10 Hanura 1,03 persen
11 PPP 0,86 persen
12 PKB 0,52 persen
13 PBB 0,17 persen .

Butuh Simulasi KPU

2009-04-02T05:26:00.000+07:00

Kamis, 2 April 2009 | 02:53 WIB

Jakarta, Kompas - Mesti ada interpretasi tunggal mengenai cara penghitungan perolehan kursi DPR hasil Pemilihan Umum 2009. Komisi Pemilihan Umum idealnya secepatnya menyampaikan simulasi penghitungan tersebut kepada partai politik peserta pemilu.

Hal itu perlu dilakukan untuk menghindari munculnya konflik pascarekapitulasi penghitungan suara.

Mantan anggota Panitia Khusus RUU Pemilu, Agus Purnomo (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, DI Yogyakarta), Rabu (1/4), berpendapat, potensi konflik dapat diminimalkan jika KPU secepatnya menyebarluaskan contoh penghitungan yang resmi. Jika memang parpol tak sependapat, peluang pengujian bisa dilakukan secepatnya sebelum pemungutan suara 9 April. ”Lebih baik disosialisasikan sekarang, sebelum semuanya terlambat. Kalau sekarang seperti ini, mana pegangannya?”kata Agus.

Seperti diberitakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berancang-ancang mengajukan uji materi terhadap peraturan KPU mengenai tata cara penghitungan perolehan kursi anggota DPR. Menurut PDI-P, alur penghitungan yang dibuat KPU tidak sejalan dengan semangat yang mendasari perumusan RUU Pemilu.

Hanya jalankan UU

Anggota KPU, Andi Nurpati Baharudin, di Jakarta, Rabu, mengakui adanya ketidakadilan dalam penghitungan perolehan kursi lembaga legislatif tahap II bagi peserta pemilu. Namun, ketidakadilan itu ada dalam aturan undang-undang.

Menurutnya, KPU hanya menjalankan ketentuan penghitungan perolehan kursi yang ada dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Walaupun demikian, penghitungan tahap II hanya akan dilakukan jika masih ada sisa kursi yang belum dibagikan dalam satu daerah pemilihan dari penghitungan tahap sebelumnya.

Pasal 205 Ayat 4 UU No 10/2008 menyebutkan bahwa penghitungan perolehan kursi tahap II dilakukan dengan membagi jumlah sisa kursi yang belum terbagi dari tahap I kepada parpol yang memiliki sekurang-kurangnya 50 persen dari bilangan pembagi pemilih DPR.

Aturan itu menimbulkan implikasi ketidakadilan karena partai yang perolehan suaranya besar dapat memperoleh jumlah kursi yang sama dengan parpol yang perolehan suaranya kecil. Kursi parpol dengan perolehan suara besar diperoleh pada penghitungan tahap I dan kursi parpol dengan perolehan suara kecil didapat dari tahap II.

Menurut Andi Nurpati, cara yang adil dalam penghitungan perolehan kursi adalah dengan sistem peringkat. Namun, UU mengatur tata cara penghitungan penetapan perolehan kursi dan harus diikuti KPU. (DIK/MZW)

Meraih Simpati di Ceruk yang Sama

2009-04-02T05:24:00.000+07:00

Kamis, 2 April 2009 | 03:01 WIB

Terbentuknya konfigurasi penguasaan politik sebagaimana yang diungkap melalui hasil survei melahirkan berbagai pertanyaan lebih jauh, seperti faktor-faktor apakah yang menjadi daya tarik pemilih sehingga saat survei dilakukan mereka telah meyakini pilihannya?

Bagi partai-partai yang diprediksi berada dalam lapisan tengah perolehan suara, faktor yang memengaruhi keputusan mereka dalam memilih partai telah terbentuk dan hal itu tidak jauh berbeda dengan citra ataupun ciri kekhasan yang selama ini melekat pada partai tersebut. Partai-partai bercorak keislaman yang diprediksi mengisi lapis tengah peringkat perolehan suara tidak lepas dari persoalan ini. Dalam hal ini, corak keislaman yang melekat dan diusung oleh partai-partai lapisan tengah masih tampak dominan sebagai daya tarik yang memengaruhi keputusan para pemilih. Terhadap PKS, misalnya, partai yang diprediksi tidak akan melonjak jauh perolehan suaranya dibandingkan dengan Pemilu 2004 ini berencana dipilih oleh para pemilihnya karena faktor ”pandangan keagamaan yang diusung oleh partai ini”.

Faktor yang kurang lebih sama juga diungkapkan oleh responden survei yang berencana memilih PPP dalam pemilu kali ini. Namun, berbeda dengan PKS, terdapat faktor lain yang turut memengaruhi responden untuk memilih PPP, yaitu adanya faktor kedekatan seperti ”adanya calon legislatif yang berasal dari kalangan dekat pemilih”.

PAN, partai yang kerap dinilai bercorak keislaman dan pada saat menjelang Pemilu 2009 gencar merekrut artis sebagai calon legislatif, tidak dapat mengelak terhadap citra yang terbentuk. Para pemilih PAN menyatakan bahwa ”adanya artis-artis terkenal” menjadi faktor yang signifikan berperan dalam pilihan mereka. Di samping itu, aroma keagamaan partai ini pun tidak luruh di mata pemilihnya lantaran ”adanya tokoh-tokoh keagamaan” di dalam partai turut menjadi faktor yang memengaruhi pilihan pemilih PAN.

Bagi PKB, partai yang diprediksikan tersedot suaranya oleh partai-partai lain, khususnya partai lapisan atas perolehan suara, selain faktor ”adanya tokoh keagamaan” dalam partai, ”prestasi maupun perilaku para pemimpin dan kader partai” ini turut pula menjadi faktor yang memengaruhi pilihan para pemilih terhadap partai ini.

Jika di antara para pemilih partai-partai lapis menengah menganggap bahwa aspek keagamaan seperti ”pandangan keagamaan” maupun ”kehadiran tokoh agama” menjadi faktor yang paling menentukan pilihan mereka, apakah dengan sendirinya dapat disimpulkan persaingan sesama partai bercorak keagamaan tersebut akan berlangsung dengan sengit dalam Pemilu 2009?

Berkelompok

Analisis pengelompokan yang dilakukan terhadap para pemilih partai tersebut menunjukkan bahwa persaingan tidak terhindarkan terjadi, khususnya bagi PKS dan PAN. Kedua partai tersebut, jika ditilik dari karakter khas pemilihnya, tergolong mirip, yaitu lebih cenderung berasal dari masyarakat perkotaan, baik di Jawa maupun luar Jawa, berpendidikan menengah dan tinggi, memiliki mata pencaharian sebagai pedagang, PNS, dan pegawai swasta. Ciri melekat lainnya dalam kelompok ini adalah tergolong kaum Muhammadiyah. Di samping itu, citra partai bagi kelompok ini amat kuat memengaruhi pilihan mereka. Dengan kemiripan karakter pemilih semacam ini, masuk akal pula jika hasil survei ini menunjukkan para pemilih PAN pada Pemilu 2004 yang berencana memilih partai lain dalam Pemilu 2009, bagian terbesar tertuju salah satunya pada PKS.

Bagi PPP dan PKB, agak berbeda yang terjadi. Sekalipun para pemilihnya memiliki beberapa karakter yang sama, tetapi sebenarnya kedua partai tersebut memiliki kekhasan yang membedakan satu sama lain. Kesamaan dua partai tersebut adalah pemilihnya berlatar belakang NU dan sama-sama kurang memandang citra partai sebagai faktor yang memengaruhi pilihan mereka. Di samping itu, latar belakang pekerjaan di sektor nonformal seperti petani, buruh, nelayan, dan ibu rumah tangga juga melekat pada partai ini.

Ciri yang membedakan para pemilih partai ini justru terjadi pada aspek wilayah mukim pemilih, yaitu para pemilih PPP bermukim di pedesaan yang tersebar di Jawa maupun luar Jawa dan berpendidikan rendah. Sebaliknya, pemilih PKB berpendidikan menengah, bermukim di kawasan desa dan kota, tetapi terfokus hanya di Pulau Jawa.

(Bestian Nainggolan/Litbang Kompas)

Otak-Atik Menyusun Koalisi

2009-04-02T05:23:00.000+07:00

Kamis, 2 April 2009 | 03:02 WIB

Mungkin benar, dalam dunia politik yang ada hanya kepentingan abadi. Alih-alih bersaing dalam pemilu legislatif April mendatang, sejumlah elite parpol justru mulai tampil mesra demi menjajaki peluang kongsi politik untuk pemilu presiden. Namun, keinginan elite belum tentu bersambut di akar rumput. Bagaimana membangun koalisi berbasis akar rumput?

Bagi mesin politik partai, menjaring dukungan bukan persoalan mudah. Apalagi, menyatukan kekuatan politik dalam sebuah persekutuan. Berdasarkan survei yang menelusuri loyalitas pemilih menjelang Pemilu 2009, hampir seluruh parpol memiliki pola dukungan yang rentan.

Kondisi ini terlihat dari berubahnya pilihan massa parpol pada Pemilu 1999 dan 2004. Kebimbangan semacam ini diperkirakan terjadi pada Pemilu 2009. Setiap lima orang dari 10 pemilih memiliki pilihan berbeda dengan Pemilu 2004.

Hanya ada segelintir partai yang mampu mempertahankan basis pendukung. Terdapat tiga partai dengan tingkat loyalitas di atas 60 persen, yakni PKS (76,7 persen), PDI-P (67,5 persen), dan Partai Golkar (63,4 persen). Bahkan, Demokrat yang diprediksi berada di posisi teratas pun terancam ditinggalkan sejumlah pendukungnya. Tingkat loyalitas pendukung Demokrat diperkirakan sekisar 59 persen. Namun, di sisi lain, rendahnya loyalitas pemilih justru memuluskan jalan koalisi di tingkat akar rumput.

Berdasarkan survei, Demokrat merupakan partai yang berpeluang menggalang koalisi akar rumput paling besar dibandingkan partai papan atas lainnya. Partai ini mendapatkan paling banyak simpati dari pendukung partai lainnya. Setiap 10 pendukung partai lain, tiga di antaranya mengharapkan Demokrat memenangi Pemilu 2009. Kemungkinan besar, figur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendongkrak dukungan bagi Demokrat.

Berdasarkan survei, Demokrat, PKS, dan PAN memiliki pola dukungan dengan karakteristik yang mirip, yakni berbasis masyarakat perkotaan dengan pendidikan menengah-tinggi. Pengaruh citra partai pun cukup kuat untuk merangkul pemilih berlatar belakang profesi dominan, seperti PNS, pengusaha, dan pegawai swasta.

Melihat kesamaan kultural itu, tidak salah jika menjelang pilpres 2009 Demokrat berupaya membangun ”jembatan emas” dengan menggandeng PKS dan PAN. Kemungkinan, upaya elite membangun koalisi ini berjalan mulus di tingkat bawah. Terlebih, PKS merupakan partai kader yang sejauh ini mampu secara efektif menggiring pendukungnya mengikuti setiap keputusan partai.

Kongsi Demokrat dan partai Islam modern pernah mendulang sukses dalam sejumlah pilkada. Salah satunya, di Provinsi Bangka Belitung pada 22 Februari 2007 ketika koalisi Demokrat, PBB, PKS, dan PAN sukses memenangkan Eko Maulana Ali-Syamsuddin Basari. Pilkada ini mendapatkan respons cukup besar dari masyarakat dengan tingkat partisipasi 71,7 persen.

Peluang koalisi juga terbuka lebar bagi Partai Golkar. Partai papan atas ini memiliki akar rumput yang kuat, terutama di luar Jawa. Berdasarkan survei, latar belakang ekonomi pendukungnya cukup beragam, terutama dari petani dan PNS. Selain itu, partai juga didukung sekitar 16 persen pemilih Islam NU.

Berdasarkan catatan di ajang pilkada, Golkar masih berjaya menggerakkan sejumlah koalisi. Dari 32 pilkada di tingkat provinsi, enam pilkada merupakan catatan keberhasilan koalisi Golkar dengan sejumlah partai, baik nasionalis maupun Islam. Melihat kondisi itu, besar kemungkinan pada pilpres 2009 Golkar perlu partai pendamping yang memiliki basis cukup mapan di perkotaan. Tentu, dengan kesamaan latar belakang kultural pendukung Golkar yang masih banyak mengandalkan pemilih berpendidikan menengah-rendah.

Sementara itu, PDI-P tampaknya lebih mudah berkoalisi dengan partai Islam bercorak tradisional. Sebab, seperti halnya partai Islam tradisional, basis pendukung PDI-P didominasi masyarakat berpendidikan rendah di pedesaan, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Selama kurun waktu 30 tahun terakhir, partai ini banyak memainkan peran di kalangan buruh dan nelayan yang menjadi sekitar 40 persen pendukungnya. Karakteristik pendukung PDI-P ini mirip dengan PPP. Berdasarkan survei, keduanya memiliki peluang dukungan sedikitnya 10 persen dari pemilih Islam NU.

Saat ini, PDI-P tampak antusias menyambut kemungkinan aliansi Golkar. Bersama dengan PPP, tiga parpol ini giat menggelar komunikasi politik menggalang kekuatan ”segi tiga emas”. Tampaknya PDI-P dan Golkar berpeluang untuk saling mengisi kekurangan masing-masing. Pola dukungan PDI-P yang relatif merata antara Jawa dan luar Jawa dapat menutupi kelemahan Golkar di Jawa. Selain itu, kemiripan latar belakang pendidikan dan ekonomi pendukungnya juga diperkirakan memuluskan koalisi ini di tingkat bawah.

Namun, lagi-lagi, tidak ada rumus baku untuk mencari kecocokan antarparpol. Selain merekam keberhasilan sejumlah koalisi, rentetan 473 pilkada selama 2005-2008 juga menunjukkan bahwa kongsi politik itu tidak pernah langgeng.

(Indah Surya Wardhani/Litbang Kompas)

Satu Ideologi Beda "Wajah"

2009-04-02T05:21:00.000+07:00

Kamis, 2 April 2009 | 03:11 WIB

Naiknya popularitas Partai Demokrat bakal mengubah karakteristik pemilih pada Pemilu 2009. Jika sebelumnya mayoritas konstituen partai-partai besar hanya terkonsentrasi pada dua partai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Golkar, kini telah mengelompok menjadi tiga. Karakteristik pemilihnya pun berbeda satu sama lain. Apa saja yang membedakannya? IGNATIUS KRISTANTO

Setiap pemilu yang berlangsung selama ini, kecuali di era Orde Baru, selalu mengubah konstelasi partai-partai yang tergolong besar atau menduduki posisi atas dari sisi perolehan suaranya. Pemilu pada tahun 1955, misalnya, empat besar partai yang menduduki papan atas adalah Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Masyumi, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Partai Nahdlatul Ulama (NU). Posisi ini runtuh setelah di era Orde Baru Golkar menjadi partai yang mendominasi terus-menerus dari Pemilu 1971 hingga Pemilu 1997.

Keadaan mulai berubah ketika era reformasi muncul dengan runtuhnya rezim Orde Baru. Pada Pemilu 1999, dua partai muncul di papan atas, yakni PDI-P dan Partai Golkar. Keduanya tetap mendominasi hingga pemilu terakhir pada tahun 2004. Hanya saja, keduanya berubah posisi. Apabila sebelumnya PDI-P yang menduduki posisi pertama, lima tahun kemudian Partai Golkar yang ganti menempati urutan pertama.

Selang sepuluh tahun, kondisi bakal berubah lagi. Partai baru yang tengah populer, Partai Demokrat (PD), mulai menyodok ke atas. Jika pada Pemilu 2004 partai ini hanya memperoleh suara 7,45 persen, kini diprediksi bakal naik dua bahkan tiga kali lipat. Hasil survei Litbang Kompas terhadap 3.000 responden pada 20 Februari-3 Maret 2009 di 33 provinsi menunjukkan bahwa pemilih yang bakal memilih partai berlambang bintang segi tiga ini mencapai 16,8 persen. Kondisi ini akhirnya dapat menempatkan ketiga partai, yakni PD, PDI-P, dan Partai Golkar, bakal berebut posisi papan atas.

PDI-P bakal tetap bertahan dengan pemilih loyalnya. Adapun Partai Golkar kini diprediksi bakal juga menjadi partai seperti PDI-P, yang terisi para pemilih setianya, tidak terpengaruh oleh kepopuleran partai lain. Lain halnya dengan PD, karena partai ini baru berpengalaman satu kali pemilu dan bakal banyak mendapat limpahan suara dari partai-partai lain, tingkat loyalitas pemilihnya belum teruji.

Meski demikian, ketiganya memiliki ciri-ciri pemilih yang khas, yang masing-masing berbeda secara signifikan. Pembedaan dilakukan dengan mengenali karakteristik responden hasil survei Kompas. Beberapa faktor yang dapat dijadikan rujukan pembeda adalah aspek identitas domisili, pekerjaan, tingkat pendidikan, keagamaan, dan pandangan partai yang selama ini menjadi perhatiannya.

Ciri pembeda

Partainya ”wong cilik” yang melekat pada PDI-P ternyata tertanam sangat dalam pada ciri pemilihnya. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden yang masih mendukungnya memang berasal dari golongan rakyat kecil yang bekerja sebagai buruh tani, buruh pabrik, nelayan, dan sektor informal lainnya. Mereka rata-rata berpendidikan rendah, setidaknya tamat sekolah dasar dan tinggal di pedesaan baik di Jawa maupun luar Jawa.

Lalu apa yang menjadi faktor utama kelompok pemilih ini menempatkan PDI-P untuk dijadikan sandaran pilihan politiknya? Pluralisme yang menjadi garis ideologi PDI-P ternyata sangat mengena di hati mayoritas pendukungnya. Aspek pluralitas yang selalu didengung-dengungkan para kader partai ternyata sangat menarik bagi para pemilihnya. Selain itu, faktor lain yang juga cukup berpengaruh adalah pandangan pemilihnya berkaitan dengan tokoh-tokoh yang dicalonkan partai berlambang banteng ini. Aspek karisma atau ketokohan seseorang yang menjadi andalan pengurus dan calon legislatifnya ternyata masih menjadi hal yang penting bagi para pemilih PDI-P.

Lain lagi dengan karakteristik pemilih Partai Golkar, identitas sebagai partai yang memiliki basis massa luar Jawa ternyata semakin kokoh melekat pada dirinya. Mayoritas pemilihnya adalah warga pedesaan yang tinggal di luar Jawa. Diprediksi, Partai Golkar akan berhasil mempertahankan konstituennya di wilayah ini. Selain itu, karakteristik yang melekat pada pemilihnya adalah pemilih dari kalangan petani dan mereka yang berlatar belakang birokrat atau pegawai negeri sipil (PNS). Mereka ini rata-rata sebagian besar berpendidikan rendah hingga menengah, paling tidak menamatkan sekolah menengah atas (SMA).

Hal yang menjadi pertimbangan utama para pemilih Golkar adalah soal para pengurus dan calon legislatifnya banyak dipenuhi tokoh politik terkenal. Sama seperti halnya PDI-P, ketokohan masih menjadi pertimbangan yang utama. Jika diperhatikan, keduanya merupakan ciri-ciri pemilih tradisional yang masih mengandalkan karisma seseorang.

Jika PDI-P dan Golkar sekarang melekat pada pemilih pedesaan, lain halnya dengan PD. Partai yang didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono ini kini menjadi sandaran para pemilih di kalangan perkotaan. Baik itu warga kota yang tinggal di Jawa maupun luar Jawa menjadi pendukung utama partai ini. Mereka rata-rata berpendidikan menengah hingga tinggi dan bekerja sebagai pengusaha, pedagang, pegawai swasta, dan juga kalangan pegawai negeri.

Oleh karena latar belakang pemilihnya dari warga perkotaan dan terdidik, mereka ini dapat disebut sebagai pemilih kritis, yang akan memilih partai jika partai itu memang benar-benar bersih dari korupsi dan kinerjanya bagus. Jika tidak, mereka akan meninggalkannya, berpindah ke partai lain yang dipandang citranya bagus. Setiap saat dukungan bisa naik-turun berdasarkan popularitas para tokohnya. Jika merujuk naiknya citra Presiden Yudhoyono, ini sepadan dengan para pemilih PD yang juga sangat kental dengan ciri-ciri pemilih ini.

Kini ketiga partai papan atas sudah semakin jelas. Meskipun sama-sama bernapaskan nasionalisme, wajah pendukungnya berbeda. Pemilih pedesaan yang proporsinya mencapai sepertiga kini menjadi ladang pertaruhan PDI-P dan Partai Golkar. Adapun Partai Demokrat justru sebaliknya, semakin kokoh mempertahankan partainya ”orang kota”. (IGNATIUS KRISTANTO/Litbang Kompas)

Menyoal Netralitas TNI-Polri

2009-04-01T10:33:00.001+07:00

Rabu, 1 April 2009 | 03:13 WIB

Pahlawan Pemilu 2009 untuk menunjukkan netralitas TNI-Polri sebenarnya sudah lahir, yaitu mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Herman Surjadi Sumawiredja. Jenderal polisi berbintang dua ini rela mengundurkan diri sebagai polisi karena mendengarkan hati nurani dan memakai akal sehat.

Apakah kesalahannya? Karena bertindak sebagai polisi profesional, obyektif, dan jujur, ia menetapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Jatim Wahyudi Purnomo sebagai tersangka pemalsuan daftar pemilih tetap (DPT). Dari penyelidikan aparat Polda Jatim, ditemukan 27 persen data yang tidak benar atau ada penggandaan DPT di Sampang dan Bangkalan. Kita tercengang sambil membayangkan bagaimana jika hal ini terulang lagi pada Pemilu Legislatif 9 April 2009 dan Pemilu Presiden 8 Juli 2009?

Sayangnya, peluang emas untuk menghasilkan Pemilu 2009 yang berkualitas lepas dari tangan kita karena Mabes Polri menghentikan penyidikan dan mencabut status tersangka Ketua KPU Jatim tersebut.

Yang lebih menyedihkan, keputusan Mabes Polri berakibat melegitimasi pemalsuan DPT dan membuat KPUD dan KPU bersikap keras kepala tak mengakui kesalahan fatal pada jantung setiap pemilu: data pemilih akurat. Ini sekaligus merobek kepercayaan publik terhadap pemilu. Tidak mustahil golongan putih (golput) akan unggul lagi!

Mewaspadai polisi

Kasus Jatim kembali membuka pertanyaan, ”benarkah netralitas TNI dan Polri adalah harga mati dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009?”

Prof Bilveer Singh dari National University of Singapore menunjukkan pengamatan sebaliknya karena sesungguhnya potensi TNI ”bermain politik” itu tetap ada karena sejumlah alasan: (1) peremajaan struktur teritorial TNI; (2) mantan TNI sebagai partisipan dan kompetitor pemilu; (3) kontinuitas daerah konflik di Papua (versus Organisasi Papua Merdeka) dan Aceh (versus Partai Aceh) atas nama NKRI dan Pancasila; (4) tradisi lama dan insting psikologis aktif secara politik untuk menyelamatkan negara; (5) kegagalan sipil untuk memenuhi kepentingan TNI sebagai lembaga dan korps seperti anggaran minimal, kesejahteraan prajurit, fasilitas, perlengkapan dan pelatihan yang buruk, cara berpikir sipil dan petinggi tentara yang belum berubah.

Perlu juga ditambahkan bahwa teritorial TNI ini tidak akan menjadi masalah lagi bila agenda reformasi 1998 dipenuhi yang berkaitan dengan pembubaran dwifungsi ABRI, yaitu (1) pembubaran teritorial TNI, (2) pembubaran bisnis TNI, (3) pembubaran keterlibatan TNI di legislatif dan eksekutif. Ketiga tuntutan itu idealnya akan membuat postur TNI yang profesional, netral, dan fokus pada upaya pertahanan negara saja. Dengan demikian, meski ada struktur baru netralitas TNI berupa peraturan dan lainnya, kultur, cara berpikir, dan psikologi tetap membutuhkan waktu untuk ditransformasi.

Menurut Singh, publik memang melihat dan tidak menyangsikan perubahan formal pada TNI, seperti (1) paradigma dan lingkungan politik baru, (2) regulasi baru untuk TNI, (3) batasan dan kendala apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan TNI, (4) upaya TNI menjadi tentara profesional. Secara legal dan formal, TNI memang tak lagi ter- libat di politik, tetapi tetap saja ada kondisi dan perkembangan yang dapat mendorong TNI terlibat dalam politik sekalipun dilakukan ”secara halus”.

Mungkin kasus DPT Jatim bukanlah petunjuk utama keterlibatan polisi dalam politik, tetapi Singh justru lebih melihat potensi politik pada postur polisi pascareformasi. Sejumlah alasan yang berkaitan dengan kehadiran polisi dan aktivitasnya: (1) berada di garis depan penegakan hukum dan aturan, (2) pendatang baru yang sedang menegakkan posisi ekonomi dan politik, (3) langsung di bawah presiden, bukan Mendagri seperti umumnya praktik di negara lain, (4) pemain otonom di daerah dan mudah terseret ke dalam kontroversi politik, (5) ”politicking” di Pilkada Jatim berpotensi juga terjadi pada Pemilu 2009, (6) dapat mencerminkan ”TNI Kedua” ketika terseret politik pada masa Orde Baru dengan segala konsekuensinya di masa depan.

Ujian netralitas

Pemilu berkala yang jujur tanpa paksaan dan kekerasan dari pihak mana pun, termasuk dari aparat pertahanan (TNI) dan keamanan (polisi), adalah persyaratan minimal demokrasi. Setiap pemilih menetapkan pilihannya secara sukarela, bahkan menjadi golput sekalipun. Dalam pemilu kita semua dituntut untuk menyaksikan kekuatan individu dalam menentukan pilihan hidup sesuai dengan hati nuraninya tanpa campur tangan pihak mana pun, termasuk TNI dan Polri.

Secara legal dan formal, publik memang harus mengakui adanya upaya untuk menjauhkan TNI dan polisi dari politik otoriter model Soeharto-Orde Baru. TNI, misalnya, menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, adalah ”Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional, dan Tentara Profesional”. Tetapi, apakah ketidakpuasan pada kesejahteraan, peralatan, kondisi konflik, serta peremajaan teritorial tidak akan menggoda mereka untuk berpolitik?

Namun, regulasi dan posisi garis depan ”hukum dan ketertiban” polisi dianggap lebih berpotensi ”bermain politik” daripada TNI. Benarkah polisi dalam posisi yang paling mudah terseret dalam politik dan kehilangan netralitasnya dalam pemilu, ini merupakan pertanyaan yang kita jawab bersama. Namun, polisi juga harus membuktikan diri bahwa institusi ini adalah alat negara, bukan alat pemerintahan alias bawahan presiden yang sedang berkuasa.

M Fadjroel Rachman Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman Indonesia)

SOKSI Ragukan Kalla

2009-04-01T10:31:00.000+07:00

Rabu, 1 April 2009 | 03:31 WIB

Jakarta, Kompas - Salah satu organisasi pendiri Partai Golkar, yakni Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, meragukan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla bisa memenangi Pemilu 2009 jika maju sebagai calon presiden. SOKSI juga menegaskan, sampai saat ini Partai Golkar belum menetapkan Kalla sebagai capres dari Partai Golkar.

Ketua Dewan Penasihat SOKSI Suhardiman menegaskan hal tersebut di Kantor Dewan Pimpinan Nasional SOKSI di Jakarta, Selasa (31/3). ”Dengan segala maaf, belajar dari sejarah, presiden itu haqul yakin harus dari Jawa. Tidak mungkin Jusuf Kalla jadi presiden,” kata dia.

Anggota Dewan Penasihat SOKSI, Mustahid Astari, juga menegaskan, saat ini Partai Golkar baru pada tahap penjaringan capres dan kemudian dilakukan survei. Setelah pemilu legislatif, dalam rapat pimpinan nasional khusus baru ditetapkan capres dari Partai Golkar.

”Jadi, kalau sekarang ada manuver seakan-akan Golkar sudah mencalonkan Jusuf Kalla, itu tak benar,” kata Mustahid, mantan Ketua Fraksi Golkar DPR itu.

Instruksikan dukung Sultan

SOKSI sampai kini tetap menjagokan Sultan Hamengku Buwono (HB) X sebagai capres. Menurut Suhardiman, DPN SOKSI bahkan telah mengirimkan surat ke seluruh jajaran SOKSI di daerah agar beramai-ramai memilih Sultan HB X.

Dari enam nama yang masuk dalam penjaringan, menurut dia, hanya Sultan HB X yang berasal dari Jawa dan memiliki peluang besar. Lima nama lainnya adalah Jusuf Kalla, Surya Paloh, Akbar Tandjung, Agung Laksono, dan Aburizal Bakrie.

”Sultan HB X juga tokoh reformasi, tetapi belum dapat apa-apa sampai sekarang,” kata Suhardiman, membandingkan Sultan HB X dengan tokoh reformasi lainnya. (sut)

Persaingan Parpol-Caleg

2009-04-01T10:30:00.000+07:00

Selasa, 31 Maret 2009 | 03:01 WIB

Identifikasi pemilih Indonesia tampak mulai goyah. Fakta banyak partai politik yang gagal memenangi pemilihan kepala daerah di daerah basis massanya menjadi bukti melemahnya keterikatan pemilih Indonesia terhadap partai politik itu.

Saat ini parpol diuji perannya sebagai kendaraan politik, apakah basis massa yang dimilikinya riil atau semu. Partai yang memiliki basis massa kuat pada Pemilu 2004 terbukti banyak yang tak mampu mengandalkan modal suaranya untuk memenangkan pasangan calonnya di pilkada. Fenomena ini disadari betul oleh parpol, buktinya tidak banyak parpol yang percaya diri mengusung calonnya secara tunggal.

Sukses atau tidaknya kerja parpol dalam pilkada beririsan dengan faktor lain yang lebih menentukan. Dalam pemilihan model langsung, pertarungan benar-benar ditentukan tak hanya oleh kekuatan modal suara partai. Faktor lain, seperti dana dan figur pasangan yang akan diusung, menjadi lebih menentukan kemenangan.

Partai Golkar, misalnya, gagal mengantar pasangan calonnya menjadi gubernur Sulawesi Utara, Juni 2005. Partai yang memiliki modal suara 32,32 persen di Sulut saat Pemilu 2004 itu harus mengakui kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang mengusung pasangan Sarundayang- Freddy Sualang. Golkar juga gagal menggiring kekuatan politiknya di basis massa Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Sementara itu, PDI-P sukses menjadi pengusung tunggal untuk pemilihan enam gubernur.

Pada pemilihan bupati/wali kota, partai yang menguasai basis massa satu daerah pada Pemilu 2004 gagal menunjukkan taringnya pada pilkada. Golkar, misalnya, gagal mempertahankan basis massanya di Kabupaten Aceh Tamiang (NAD), Pesisir Selatan (Sumbar), dan Gunung Kidul (DIY). Ketiga daerah itu direbut Partai Amanat Nasional (PAN). Selain itu, PAN juga merebut kantong suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat pilkada di Lamongan, Jawa Timur.

Gejala melemahnya keterikatan pemilih terhadap parpol tampak dari hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan terhadap 3.000 responden di 33 provinsi di Indonesia. Lebih banyak responden yang menyukai memilih nama calon anggota legislatif (caleg) ketimbang lambang partai (43,1 persen ) dan hanya 27,3 persen yang menyatakan lebih memilih lambang partai. Sisanya, 29,5 persen, tak mempermasalahkan memilih partai atau caleg.

Ikatan lemah antara parpol dan pemilih juga tampak dari besarnya jumlah responden ”tidak loyal”, dalam arti sudah memilih parpol tertentu pada Pemilu 2004, tetapi ragu akan memilih lagi partai yang sama pada Pemilu 2009. Tercatat hanya 28,34 persen yang ”loyal” menyatakan akan memilih partai yang sama dengan pilihannya pada pemilu lalu. Adapun 17,61 persen responden menyatakan bakal mengubah pilihannya pada pemilu mendatang.

Menjelang pemilu legislatif kekuatan partai di tingkat lokal berpotensi rapuh dengan diterapkannya sistem pemilihan langsung yang menekankan kekuatan individu. Sistem yang diterapkan pada pemilu kali ini, di mana kemampuan setiap caleg memperoleh ruang dalam menyosialisasikan dirinya akan lebih menentukan perebutan suara. Partai kecil dan partai baru yang mampu menggaet caleg yang lebih populer di mata pemilih akan diuntungkan. Fenomena ini terbukti terjadi dalam berbagai pilkada.

Jika ditelusuri dari hasil survei, lemahnya identifikasi atau keterikatan pemilih dengan partai politik ternyata lebih banyak terjadi pada pemilih dengan tingkat pendidikan menengah dan tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan responden, kian sedikit yang memilih partai. Responden yang berpendidikan rendah (tidak sekolah, lulusan SD dan SMP) tercatat 41,26 persen yang menyatakan lebih suka memilih nama caleg ketimbang lambang partai. Responden yang berpendidikan menengah 46,18 persen dan responden berpendidikan tinggi sebanyak 47,83 persen yang lebih suka memilih nama caleg.

Artinya popularitas caleg cenderung berarti dibandingkan dengan partai. Pemilih, yang meski tak merasa dekat dengan partai, menyerahkan suaranya karena suka atau merasa dekat dengan caleg pilihannya.

(Suwardiman/Litbang Kompas)

Ketika Perempuan Menentukan Pilihan

2009-04-01T10:28:00.000+07:00

Selasa, 31 Maret 2009 | 03:21 WIB

Bagi mesin partai politik, menjaring dukungan pemilih perempuan mungkin gampang-gampang sulit. Penggalangan kekuatan massa, memperbanyak caleg perempuan, atau menjual prestasi dan kinerja bukanlah pertimbangan utama. Namun, pandangan keagamaan serta pengaruh keluarga merupakan dua hal yang paling memengaruhi pilihan politik perempuan.

Demikian salah satu temuan survei Litbang Kompas yang secara khusus diselenggarakan menjelang Pemilihan Umum 2009. Survei memperlihatkan bahwa perempuan memiliki pertimbangan yang unik dalam menentukan sikap politik. Karakteristik ini tidak dapat diabaikan mengingat jumlah pemilih perempuan cukup besar, yakni 84,7 juta orang. Artinya, setiap 10 pemilih, sekitar 5 orang di antaranya adalah perempuan.

Berdasarkan survei, responden perempuan lebih mempertimbangkan faktor keagamaan dalam pilihan politik daripada responden laki-laki. Sekitar sepertiga responden perempuan menyatakan bahwa pandangan keagamaan atau keberadaan tokoh agama dalam suatu parpol menjadi pertimbangannya dalam menentukan pilihan. Sementara itu, pandangan serupa pada responden laki-laki hanya berkisar 28 persen.

Wajah domestik pun masih membayangi sikap politik perempuan. Alih-alih mandiri, pilihan politik perempuan masih dipengaruhi oleh pilihan politik keluarga. Berdasarkan survei, setiap 10 responden perempuan, tiga di antaranya menyatakan informasi keluarga berpengaruh pada pilihan politiknya. Adapun pada responden laki-laki, sekitar dua dari 10 pemilih yang menyatakan hal tersebut.

Keterwakilan perempuan

Isu keterwakilan perempuan dalam parlemen berpeluang termentahkan. Harapan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu akan memberikan panggung nasional yang lebih luas bagi perempuan terancam sekadar pepesan kosong. Salah satunya, syarat 30 persen caleg perempuan dalam daftar yang diajukan parpol dalam pemilu April mendatang. Suka tidak suka, faktor kesamaan jenis kelamin ternyata tidak serta-merta efektif menarik dukungan perempuan.

Berdasarkan survei, hanya sekitar 13 persen responden perempuan yang menganggap kesamaan jenis kelamin caleg menjadi dasar pertimbangan. Adapun pada responden laki-laki, pertimbangan ini lebih kuat, yakni dinyatakan 29 persen responden. Pengabaian serupa juga terlihat dari pilihan perempuan terhadap kader dan caleg parpol. Dari 10 pemilih perempuan, hanya empat yang menyatakan akan mempertimbangkan latar belakang tokoh dan kader. Sementara itu, pada responden laki-laki, 5 pemilih menyatakan hal tersebut.

Melihat sejumlah faktor tersebut, mesin parpol dan caleg harus lebih jeli dalam membidik peluang dukungan kaum perempuan. Berdasarkan survei, parpol yang berhasil meraih dukungan terbanyak dari kaum perempuan pada tahun 1999 dan 2004 justru parpol yang dalam kampanyenya cenderung tidak mengumbar kekuatan massa, dan bahkan bukan dari parpol dominan di papan atas.

(INDAH SURYA WARDHANI/ Litbang Kompas)

Menyingkap Rumah Politik Nahdliyin

2009-04-01T10:27:00.001+07:00

Rabu, 1 April 2009 | 02:59 WIB

Afiliasi politik pemilih berlatar belakang Nahdlatul Ulama tidak serta-merta diwujudkan pada partai politik yang dekat dengan komunitas dari organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut. Kini partai-partai bercorak nasionalis justru cenderung menjadi pilihan. Yohan Wahyu

Kecenderungan demikian menjadi salah satu temuan dari survei Litbang Kompas. Dari berbagai partai bercorak nasionalis itu, Partai Demokrat (PD) menjadi partai politik pilihan dari bagian terbesar responden pemilih NU.

Partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono ini dipilih oleh 29,8 persen responden warga NU. Selanjutnya 19,4 persen pemilih nahdliyin berniat mengarahkan suaranya ke PDI Perjuangan (PDI-P) pada Pemilihan Umum 2009. Adapun Partai Golkar menempati posisi ketiga sebagai partai politik yang banyak dipilih oleh warga NU dengan besaran dukungan mencapai 16,3 persen suara.

Suara pemilih NU juga menyebar ke Partai Persatuan Pembangunan (7,1 persen) dan Partai Keadilan Sejahtera (6,8 persen).

Ironisnya, partai politik yang dekat dengan NU, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), mendapat dukungan suara jauh lebih rendah dari kelima partai politik yang disebut di atas. PKB hanya meraih 5,9 persen suara dari responden warga NU dan 1,3 persen responden yang lain mengaku memilih PKNU. Dalam tubuh PKB sendiri, tidak lebih dari 82 persennya adalah kalangan NU. Padahal, dua partai ini memiliki hubungan sejarah politik yang sama. PKNU lahir sebagai buah dari konflik yang terjadi dalam PKB. Pemilih NU pun berpotensi terbelah ke dua partai yang sama-sama mencantumkan gambar sembilan bintang dalam logonya ini.

Tidak terikat

Tingginya simpati pemilih NU kepada partai politik bercorak nasionalis sebenarnya bukan gejala baru dalam perilaku pemilih nahdliyin. Di tiga pemilu sebelumnya kecenderungan ini juga tampak dengan besarnya dukungan pemilih NU kepada partai-partai nasionalis. Pada pemilu terakhir era Orde Baru tahun 1997, sebaran dukungan pemilih NU lebih banyak mengarah kepada Golkar dengan raihan suara mencapai 40,1 persen. Di tempat kedua Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang di dalamnya juga bernaung kepentingan politik NU sebagai hasil fusi partai politik tahun 1973, mendapat dukungan terbesar kedua dari pemilih NU dengan 18,3 persen suara. Berbeda tipis dengan PPP, sebanyak 18 persen responden pemilih NU mengaku memilih PDI pada Pemilu 1997 tersebut.

Posisi PPP tergantikan oleh PKB pada Pemilu 1999 dengan dukungan 14,7 persen responden warga nahdliyin, tetapi PKB berada di posisi ketiga setelah dua partai nasionalis, Partai Golkar dan PDI-P. Sebanyak 27 persen responden pemilih NU mengaku memilih Partai Golkar pada Pemilu 1999, sedangkan 23,3 persen lainnya memberikan dukungan kepada PDI-P.

Dominasi partai nasionalis yang menjadi pilihan dari warga nahdliyin kembali tercatat pada Pemilu 2004. PKB yang semula berada di posisi ketiga pada akhirnya tergeser di posisi keempat oleh partai nasionalis lainnya. Partai itu hanya didukung oleh 10 persen pemilih NU.

Adapun tempat ketiga ditempati Partai Demokrat yang cukup sukses pada pemilu yang pertama kali diikutinya ini dengan menggaet 28,2 persen pemilih NU pada Pemilu 2004.

Sementara itu, sekali lagi, di tempat pertama dan kedua partai politik yang banyak didukung warga nahdliyin adalah Partai Golkar dan PDI-P, yang masing-masing meraih dukungan dari pemilih NU sebesar 18,1 persen dan 16,3 persen suara.

Semua pemaparan di atas menunjukkan sebuah potret perilaku pemilih NU yang ternyata sama sekali tidak terlalu terikat dengan institusi partai politik yang dekat dengan NU. Responden pemilih NU tidak sekaligus akan mencurahkan afiliasi politiknya kepada ”partai-partai NU”, seperti PKB, PKNU, atau bahkan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) yang dalam catatan sejarah kelahirannya juga dibidani oleh kader dan tokoh NU. Hasil survei juga menyebutkan bahwa sebagian besar responden berlatar belakang NU (40,6 persen) menyatakan bahwa pandangan keagamaan dari partai politik tertentu tidak berpengaruh pada keputusan mereka menentukan pilihan partai politik mana yang dipilih pada pemilu nanti.

Ketidakterikatan afiliasi politik warga NU dengan partai berbasis massa nahdliyin juga terjadi pada kekalahan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi yang maju pada Pemilu Presiden 2004. Di Jawa Timur yang notabene menjadi basis massa NU, popularitas Hasyim sebagai Ketua Umum Pengurus Besar NU tidak cukup mengangkat pamor pasangan ini dan harus mengakui kekalahan dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla di Jawa Timur.

Kurang maksimalnya dukungan dari pemilih NU kepada partai-partai politik yang didirikan kader dan tokoh NU menjadi sinyal terjadinya fragmentasi pilihan politik dari warga nahdliyin. Fragmentasi ini tidak lepas dari sikap NU secara organisatoris yang memang melepaskan diri dari kepentingan politik. Keputusan NU kembali ke semangat (khittah) NU sebagai organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan ini ditorehkan di Muktamar NU Ke-27 di Situbondo, Jatim. (Litbang Kompas)

Kisah Jawa dalam Pemilu

2009-04-01T10:26:00.001+07:00

Rabu, 1 April 2009 | 03:19 WIB

Sejarah Pemilu di Indonesia tidak lepas dari kontestasi kekuatan antara Jawa-luar Jawa. Pola kontestasi ini sudah terlihat sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 2004. Kecenderungan yang muncul mengarah pada pola partai yang menguasai Jawa akan memenangkan pemilu.

Istilah Jawa di sini bukan mengacu pada etnis, melainkan geografis Pulau Jawa yang termasuk di dalamnya Pulau Madura. Mengapa Jawa memunculkan dikotomi? Secara sederhana, selain pusat pemerintahan dikendalikan dari pulau ini, sebagian besar (sekitar 60 persen) penduduk Indonesia terkonsentrasi di sini. Secara politik, kultur Jawa sangat mendominasi kekuasaan, ditandai dengan banyaknya orang Jawa yang menduduki posisi-posisi penting baik di birokrasi maupun militer.

Pada Pemilu 1955, penguasaan Jawa-luar Jawa menunjukkan pola yang sangat berbeda. Di Jawa, partai nasional dan komunis menguasai hampir 50 persen suara pemilih. Sementara partai-partai ini di luar Jawa tidak mencapai 20 persen suara. Di luar Jawa, partai yang berkuasa adalah partai-partai yang berbasis agama, baik Islam (Masyumi) maupun Protestan (Parkindo). Pemenang pemilu pada tahun 1955 tersebut adalah Partai Nasional Indonesia dengan perolehan 22,3 persen suara dan Masyumi di urutan kedua dengan 20,9 persen.

Pemilu pertama masa reformasi tahun 1999 menempatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pemenang dengan perolehan suara 33,7 persen. PDI-P menguasai Jawa dengan 22,8 persen suara, lebih tinggi dibandingkan Partai Golkar yang hanya mampu mengumpulkan 10,4 persen. Basis kekuatan terbesar PDI Perjuangan di Jawa saat itu berada di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, dan sebagian Jawa Timur kecuali di wilayah timur.

Adapun Partai Golkar mendominasi luar Jawa dengan pusatnya di wilayah Sulawesi. Di Pulau Selebes, perolehan suara Partai Golkar antara 50 persen-70 persen, dengan yang tertinggi di Sulawesi Selatan. Adapun wilayah Sumatera yang terbesar dikuasai Partai Golkar adalah Jambi dengan 35 persen suara.

Pola yang berbeda terjadi pada Pemilu 2004. Partai Golkar menjadi pemenang dengan perolehan 21,43 persen suara. Namun, wilayah Jawa tidak sepenuhnya dikuasai Partai Golkar karena ia hanya mendapatkan 11,55 persen suara, lebih rendah dibandingkan dengan PDI Perjuangan yang mendapat 13,4 persen suara. Formula menang di Jawa berarti menang di tingkat nasional meleset.

Dikotomi figur

Figur presiden juga tidak lepas dari dikotomi Jawa-luar Jawa. Selama 64 tahun merdeka, lima dari enam presiden RI yang pernah ada adalah orang Jawa. Hanya BJ Habibie yang bukan berasal dari Jawa. Selain BJ Habibie yang pernah menjabat sebagai presiden masa transisi pascapengunduran diri Soeharto, posisi tertinggi bagi orang luar Jawa adalah wakil presiden. Diawali oleh Mohammad Hatta (Sumatera Barat) dan diakhiri oleh Jusuf Kalla (Sulawesi Selatan).

Begitu kuatnya dominasi orang Jawa tertanam dalam politik dan kekuasaan, ada kecenderungan etnis-etnis non-Jawa mengakomodasi atau mengadaptasi nilai-nilai kejawaan—cara berpikir serta pola hidup—dan menjadikannya sebagai basis persepsi politik mereka. Pengamat politik William Liddle (1997) menyebutnya sebagai ”kekuasaan nasional yang sangat dipengaruhi oleh konsep kekuasaan Jawa”.

Di masa sekarang, kombinasi presiden dan wakil presiden mulai memperhitungkan calon yang mewakili atau dapat diterima oleh masyarakat luar Jawa. Pertimbangan ini didasarkan pada komposisi calon pemilih pemilu tahun ini yang cukup berimbang antara Jawa dan luar Jawa. Calon pemilih yang terdaftar di Jawa sebanyak 59,53 persen, sedangkan di luar Jawa sebanyak 40,47 persen. Pemilu kali ini akan kembali membuktikan bagaimana kontestasi kekuatan politik Jawa-luar Jawa akan berakhir. (GIANIE/Litbang Kompas)

Pergeseran Mosaik Pemenang Pemilu

2009-04-01T10:24:00.000+07:00

Rabu, 1 April 2009 | 03:20 WIB

Sistem multipartai yang menghadirkan 38 partai politik nasional peserta Pemilihan Umum 2009 tidak serta merta mengubah dominasi penguasaan politik wilayah partai-partai yang sudah mengakar begitu dalam. Meski demikian, terjadi perubahan peta politik dengan naiknya pamor Partai Demokrat. GIANIE

Pemetaan berdasarkan dikotomi Jawa-Luar Jawa serta wilayah Barat-Timur memperlihatkan terjadinya perubahan penguasaan politik beberapa partai besar. Wilayah-wilayah yang sebelumnya menjadi penguasaan PDI-P dan Partai Golkar kemungkinan besar bakal jatuh ke tangan Partai Demokrat. Pertarungan antara Partai Demokrat, PDI-P, dan Partai Golkar tampaknya akan banyak mewarnai ajang pemilu mendatang. Sementara itu, partai-partai papan tengah dan partai ”baru” tampak perlu berupaya keras mengimbangi kekuatan ketiga partai tersebut.

Dikotomi Jawa-luar Jawa menjadi salah satu indikasi untuk memotret partai yang akan menang dalam Pemilu 2009. Hal ini bukan tanpa alasan. Komposisi pemilih pemilu saat ini sekitar 60 persen berada di Jawa. Berdasarkan data calon pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum tanggal 7 Maret lalu, tercatat calon pemilih di Jawa sebanyak 101.067.518 orang atau 59,53 persen dari total calon pemilih.

Upaya yang keras sejauh ini memang berhasil ditunjukkan oleh Partai Demokrat. Partai yang dalam Pemilu 2004 baru merupakan partai ”papan tengah” ini sekarang tampaknya siap memberi kejutan pada penyelenggaraan pesta demokrasi. Hasil survei nasional yang dilakukan Litbang Kompas dua bulan sebelum pemungutan suara menunjukkan indikasi Pulau Jawa akan dikuasai oleh Partai Demokrat dengan 28,4 persen suara. Dengan selisih yang cukup jauh, PDI Perjuangan (PDI-P) berada di urutan kedua dengan kemungkinan perolehan 22,4 persen suara dan Partai Golkar mendapat 14,2 persen di urutan ketiga.

Penguasaan Partai Demokrat di tanah Jawa terjadi dengan merasuk ke wilayah-wilayah yang sesungguhnya menjadi basis kekuatan partai lain. Wilayah Jawa yang bakal dikuasai Demokrat adalah DKI Jakarta (Pemilu 2004 dimenangi oleh Partai Keadilan Sejahtera), Jawa Barat dan Banten (Pemilu 2004 dimenangi Partai Golkar), serta Jawa Timur (Pemilu 2004 dimenangi oleh Partai Kebangkitan Bangsa).

Penguasaan politik Partai Demokrat tampaknya tak hanya terjadi di Pulau Jawa. Di luar Jawa, partai segi tiga berlian ini juga menguasai suara pemilih dengan meraup 26,9 persen suara. Di tempat kedua, suara diraup Partai Golkar yang diperkirakan bakal memperoleh 25 persen suara pemilih. Adapun di tempat ketiga, PDI-P memperoleh 17,1 persen suara pemilih.

Peralihan pilihan

Wilayah di luar Jawa dalam dua pemilu terakhir menunjukkan dominasi Partai Golkar dengan basis terkuat di Sulawesi Selatan. Wilayah luar Jawa yang kemungkinan digerogoti partai yang identik dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu umumnya wilayah-wilayah yang merupakan kekuasaan Partai Golkar.

Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, dan Sumatera Selatan adalah wilayah Sumatera yang kemungkinan beralih ke Demokrat. Di Kalimantan, wilayah yang berpotensi beralih ke Partai Demokrat adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Sementara wilayah timur kekuasaan Partai Golkar yang berhasil digoyang oleh Partai Demokrat adalah Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua. Wilayah timur lainnya dibayangi persaingan yang sangat ketat antara Partai Golkar di urutan pilihan pertama dan Partai Demokrat di urutan kedua.

Perubahan penguasaan wilayah di luar Jawa lainnya juga terjadi di Sumatera. Kekuasaan Golkar tidak saja digoyahkan oleh Demokrat, tetapi juga berusaha digerogoti oleh partai baru, seperti Gerindra. Di Bengkulu, misalnya, Gerinda bakal mampu menjaring suara pemilih terbanyak. Hasil survei menunjukkan responden di Bengkulu yang akan memilih Gerindra sebanyak 27,3 persen. Hasil itu menggeser posisi Demokrat dan PDI-P yang tampaknya hanya akan mendapatkan masing-masing 18,2 persen. Adapun Golkar yang pada Pemilu 2004 menjadi pemenang di provinsi itu hanya kebagian kurang dari 10 persen.

Jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, memang tampak pola melebarnya penguasaan Partai Demokrat baik di Jawa maupun luar Jawa. Padahal, pada Pemilu 1999, Jawa merupakan wilayah yang praktis di-”merah”-kan oleh PDI-P. Basis massa terbesar pendukung Moncong Putih ini berada di Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat, Jawa Timur, dan DIY. Hasil akhir dalam Pemilu 1999 adalah kemenangan PDI-P. Partai politik yang menguasai suara pemilih Jawa memenangi pemilu tingkat nasional, sebagaimana terjadi dalam Pemilu 1955.

Pada Pemilu 2004, Jawa masih dikuasai oleh PDI-P, sementara luar Jawa dikuasai oleh Partai Golkar. Namun, pemenang pemilu di tingkat nasional ternyata adalah Partai Golkar yang notabene bukanlah partai yang menguasai Jawa. Kemenangan Golkar yang berbasis kekuatan di luar Jawa ini pada akhirnya mendorong munculnya koalisi presiden dan wakil presiden yang berkomposisi Jawa-luar Jawa.

Jika dikotomi diubah menjadi barat-timur, prediksi penguasaan wilayah juga menampilkan corak yang relatif mirip. Hasil survei menunjukkan, wilayah barat (Jawa, Sumatera, Kalimantan) masih dikuasai Partai Demokrat (28,4 persen), sedangkan wilayah timur tetap menjadi kekuasaan Partai Golkar (31,8 persen). Meski demikian, melihat porsi DPT di wilayah timur yang kecil, pemenang pemilu nanti secara total lebih akan ditentukan oleh partai mana yang berhasil menguasai wilayah barat. Hal ini karena jumlah DPT di wilayah barat tercatat 145.029.264 orang atau 85,42 persen dari keseluruhan calon pemilih yang didaftar.

Jawa dan PDI-P

Di sisi lain, meski pada dua pemilu nasional terdahulu pemenangnya adalah dua partai yang berbeda (PDI-P dan Golkar), terdapat karakter khas yang ditunjukkan oleh masyarakat Jawa. Konstituen Jawa pada Pemilu 1999 dan 2004 sebagian besar cenderung konsisten memilih PDI-P saat pemungutan suara. Perolehan PDI-P di Jawa pada Pemilu 2004 tercatat sebanyak 13,42 persen.

Meski angka ini merosot dibandingkan dengan perolehan Pemilu 1999 yang jumlahnya 22,82 persen, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan perolehan Partai Golkar. Golkar pada Pemilu 2004 mendapat 11,55 persen suara, sedikit meningkat dibandingkan dengan perolehannya pada Pemilu 1999 yang hanya 10,44 persen.

Kondisi ini menunjukkan tingkat loyalitas pemilih di Jawa terhadap PDI-P cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan partai-partai lain. Gambaran ini sama persis dengan pola yang diperoleh Litbang Kompas melalui survei. Sebanyak 28,2 persen responden mengaku memilih PDI-P saat Pemilu 1999. Jumlah ini lebih banyak ketimbang responden yang mengatakan memilih Partai Golkar (24,3 persen). Pola yang sama juga terlihat pada Pemilu 2004. Sebanyak 20,3 persen responden menyatakan memilih PDI-P, sementara yang memilih Partai Golkar hanya 15,1 persen.

Pertahanan PDI-P tidak semata terjadi di wilayah Jawa dengan berpusat di Jateng dan Yogyakarta. Bali yang menjadi salah satu basis utama PDI-P sejak Pemilu 1999 merupakan wilayah pertahanan yang paling sulit ditembus oleh partai lain, termasuk oleh Demokrat dan Golkar. Pada Pemilu 2004, komposisi pemenang pemilu di Pulau Dewata yang memiliki kedekatan historis dengan tokoh sentral PDI-P, Megawati Soekarnoputri, berturut-turut adalah PDI-P, Golkar, dan Demokrat.

Hasil survei juga memperlihatkan potensi urutan pemenang di Bali pada pemilu nanti juga berpola sama dengan hasil Pemilu 2004. Hampir separuh responden (46,2 persen) menyatakan akan tetap memilih PDI-P, Golkar dipilih oleh 25,6 persen responden, sedangkan yang memilih Demokrat 17,9 persen. PDI-P juga berusaha mendekati wilayah kekuasaan Golkar di luar Jawa. Sebagian responden survei di Kalimantan Timur dan Maluku menyatakan akan memberikan suaranya kepada PDI-P.

Pertarungan antara tiga partai di papan atas, yakni Demokrat, PDI-P, dan Partai Golkar akan sangat mewarnai ajang pemilu mendatang. Loyalitas masyarakat Jawa akan teruji apakah masih konsisten dengan tetap memilih PDI-P atau melenggangkan Demokrat untuk secara mutlak menguasai Jawa. Dan, apakah peta politik pemilih di luar Jawa akan memudarkan warna kuning Partai Golkar dan beralih mengibarkan warna Demokrat. (GIANIE/Litbang Kompas)

Luluhnya Dominasi Politik di Desa

2009-04-01T10:23:00.001+07:00

Rabu, 1 April 2009 | 03:21 WIB

Perubahan peta penguasaan politik yang tergambarkan dari hasil survei secara nyata memperlihatkan adanya kenaikan dan penurunan dukungan yang diperoleh setiap partai politik di berbagai wilayah Indonesia. Di antara partai yang bersaing, Partai Demokrat (PD) diprediksikan mampu menyedot simpatisan pemilih terbesar. Persoalannya, apa yang terjadi dengan partai tersebut hingga mampu melipatgandakan dukungan calon pemilih, bahkan hingga empat kali lipat dari masa lampaunya? Pemetaan dukungan politik yang terungkap dari hasil survei ini menegaskan bahwa peningkatan berlipat yang diprediksikan akan diraih partai ini disebabkan oleh semakin meluasnya penetrasi politik partai ini di wilayah pedesaan. Berdasarkan hasil survei yang menelusuri tambahan dukungan para pemilih PD, terlihat jelas bahwa partai ini makin diminati oleh warga pedesaan. Tidak kurang dari 33,4 persen dari seluruh total pemilih pedesaan diprediksikan akan memberikan suaranya kepada partai ini. Sementara, jika dilihat dari proporsi wilayah perkotaan, partai ini berhasil meraih 26,3 persen.

Bandingkan dengan perolehan partai ini pada Pemilu 2004. Sekalipun ukuran kota dan kabupaten (di dalam kabupaten terdapat juga kota) yang digunakan pada Pemilu 2004, tampaknya semakin jelas memperlihatkan bahwa penguasaan desa diprediksikan bakal memberikan sumbangan terbesar kemenangan partai ini pada pemilu mendatang. Pada Pemilu 2004, PD hanya mampu meraih simpatisan kalangan perkotaan. Secara nasional partai ini meraih sekitar 7,5 persen suara. Namun, jika ditelisik, tidak kurang dari 14,1 persen total suara perkotaan yang diraih partai ini. Sebaliknya, dari total kawasan kabupaten, PD hanya mampu meraih 5,7 persen suara.

Prediksi meningkatnya para simpatisan pemilih pedesaan dengan sendirinya meningkatkan angka perolehan suara nasional. Bagaimana tidak, berdasarkan data KPU, kawasan pedesaan meliputi 79 persen dari total wilayah. Diperkirakan, di wilayah desa terdapat 134 juta pemilih. Sisanya, 36 juta pemilih berdomisili di kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan hanya mencakup 21 persen dari wilayah nasional. Oleh karena itu, partai politik yang berhasil menguasai kawasan desa dengan sendirinya akan berpeluang besar menjadi pemenang pemilu.

Sosok

Penetrasi PD secara agresif, dari semula partai perkotaan dan kini merambah ke pedesaan dalam waktu yang relatif singkat, tidak mungkin dapat berlangsung tanpa suatu daya pikat partai yang tinggi. Hal yang nyata terlihat, keterlibatan sosok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang identik dengan partai ini menjadi nilai terbesar laju penguasaan wilayah pedesaan. Di sisi lain, kekuatan sosok tersebut saling berkelindan dengan prestasi kinerja dirinya sebagai presiden, yang masih tampak positif di mata pemilihnya. Sosok, prestasi kerja, yang diikuti dukungan kapital serta kemampuan mengomunikasikan keberhasilan melalui media komunikasi semakin mempercepat penyampaian pengaruh politik di berbagai pelosok pedesaan. Inilah modal terbesar partai yang tidak sedemikian besar dimiliki partai politik lainnya.

Sebenarnya, tidak hanya PD yang meraup tambahan suara nasional ataupun pedesaan. PDI-P sendiri diprediksikan akan meraih tambahan simpatisan. Secara nasional, kenaikan diperoleh dari kalangan pedesaan. Namun, partai ini diprediksikan akan menurun suaranya di kalangan perkotaan. Selain PDI-P, PKS juga akan memperlebar penetrasi wilayah pedesaannya. Jika pada Pemilu 2004 wilayah perkotaan menjadi basis kekuatan partai ini, kali ini mulai merambah ke pedesaan. Namun, sama seperti PDI-P, pengaruhnya tidak seagresif yang dicapai PD.

Selain ketiga partai di atas, penurunan pengaruh politik terjadi. Partai Golkar mengalami penurunan, tepatnya penurunan di pedesaan. Sementara PPP, PAN, PKB, tiga partai papan tengah Pemilu 2004, juga diprediksikan mengalami penurunan. Penurunan ketiga partai ini tidak hanya di wilayah pedesaan, tetapi juga di wilayah perkotaan. (BESTIAN NAINGGOLAN/ Litbang Kompas)

Rasa Demokrat yang Terjaga

2009-04-01T10:22:00.001+07:00

Soal keseragaman, rasanya dibandingkan dengan partai politik lain, Partai Demokrat layak jadi juara. Keseragaman itu terjaga baik sejak awal kampanye hingga akhirnya. Operator keseragaman itu adalah Fox Indonesia, yang disewa Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan partai itu sebagai konsultan utama kampanyenya.

”Seperti McDonald’s yang terjaga rasanya di mana pun, kami ingin Demokrat dirasakan demikian juga di seluruh Indonesia,’ ujar Chief Executive Officer (CEO) Fox Indonesia Choel Mallarangeng di Jakarta, pekan lalu.

Oleh karena ketatnya menjaga ”rasa” untuk keseragaman itu, nyaris tidak ditemui kerja swadaya. Rasa kampanye di Gelora Bung Karno, Jakarta, sama dengan rasa kampanye di Stadion Matoangin, Makassar, Sulawesi Selatan. Di Denpasar, Palembang, Medan, Banda Aceh, Padang, rasa yang sama dijaga juga.

”Di semua lokasi kami mengirim terlebih dahulu logistik untuk kampanye. Semua langsung dari Jakarta. Selain juru kampanye dan massa, logistik berupa alat peraga itu kami pastikan juga kehadirannya di tempat acara,” ujar Choel.

Logistik yang dimaksudkan itu antara lain banner tujuh seri yang jumlahnya ribuan dan bendera tangan Partai Demokrat yang jumlahnya lebih banyak lagi. Semakin strategis suatu tempat, semakin banyak logistik kampanye yang dikirimkan. Untuk setiap tempat kampanye, setidaknya dikirimkan 5.000 banner tujuh seri.

Dengan bendera dan terutama banner yang disebar di arena kampanye, massa dimanja. Panas terik atau hujan buatan dari semprotan petugas pemadam kebakaran tidak terlalu terasa. Ukuran banner yang terbuat dari bahan antiair ideal untuk menutup empat atau lima kepala peserta kampanye.

Untuk multifungsi peraga ini, Fox Indonesia memang memikirkannya. Selain melindungi panas terik dan hujan, ribuan banner juga dapat berfungsi sebai penutup ruang kosong di lapangan. ”Massa juga bisa membawanya pulang sebagai kenang-kenangan,” ujar Choel.

Untuk masa kampanye sampai 5 April 2009, dicetak ratusan ribu banner tujuh seri sesuai dengan tema kampanye dan bendera seragam. Belum dihitung keseragaman lain, berupa kaus untuk massa.

Tidak heran jika di Makassar, ribuan banner berserakan di mana-mana. Massa memungutinya untuk alas dagangan dan pelindung kepala. Anak-anak yang tidak dilarang masuk lokasi kampanye memanfaatkannya untuk bermain.

Untuk keseragaman kampanye itu, tidak sedikit biaya yang dibutuhkan. Tentu, tak ada swadaya dari massa untuk urusan biaya. Sumbangan berbagai kalangan, termasuk pengusaha, menjadi andalan biaya itu.

”Pengusaha ingin kelanjutan usaha. Oleh karena itu, mereka menaruh dananya di mana-mana. Satu dollar Amerika Serikat (AS) di beberapa tempat, 100 dollar AS di satu tempat yang kemungkinan menangnya besar. Jangan salahkan pengusaha,” ujar Choel.

Berapa total biaya kampanye Partai Demokrat? Kita tunggu saja laporan mereka, termasuk biaya kampanye di media massa. (wisnu nugroho)

Merebut Esensi Demokrasi

2009-04-01T10:20:00.001+07:00

Rabu, 1 April 2009 | 03:02 WIB

Kebijakan afirmatif agar perempuan terlibat aktif di arena politik formal adalah upaya merebut inti demokrasi yang terus direduksi menjadi angka dan politik massa. Suara terbanyak tak selalu mencerminkan demokrasi karena pertarungan yang mengarah pada ”yang kuat yang menang” justru mengingkari esensi demokrasi.

Siapa bilang urusan ”sumur, dapur, dan kasur” yang dilekatkan pada persoalan domestik bukan merupakan persoalan publik? Seluruh proses pengambilan kebijakan terkait dengan urusan domestik itu diambil di ruang publik, di arena politik formal.

Kalau para pengambil keputusan tidak memahami ”the personal is political” dan menegasikan pengalaman perempuan, nasib perempuan bersama kelompok-kelompok terpinggirkan akan terus menjadi bulan-bulanan. Hal seperti itu juga akan terus terjadi kalau perempuan menyerahkan nasibnya kepada mereka atau pasif menunggu sampai mereka mau sadar.

Indonesia akan tetap berada di lapis terbawah Indeks Pembangunan Manusia di Asia karena kemajuan pembangunan manusia ditentukan oleh kondisi kesejahteraan dan keterlibatan perempuan secara aktif di berbagai bidang kehidupan.

Akibatnya, di dunia internasional kita akan semakin kehilangan muka. Di dalam negeri, kehidupan terus dipertaruhkan demi kepentingan politik (dan ekonomi) sesaat dari kelompok- kelompok tertentu yang menggunakan prosedur ”demokrasi” sebagai alatnya.

Merangkul

Harus dipahami bahwa kategori ”perempuan” dalam perspektif relasi kuasa yang timpang khususnya antara laki-laki dan perempuan (jender) itu melintasi suku, ras, etnis, kelas sosial dan intelektual, kelompok, golongan, agama, dan lain-lain. Dengan demikian, kriteria ”perempuan” bersifat riel sekaligus simbol yang merangkul semua kelompok yang terbisukan.

Kategori ”perempuan” bahkan melintasi persoalan mayoritas-minoritas karena landasan pembentukan negeri ini adalah keadilan bagi seluruh warga untuk mencapai keamanan hidup, kesejahteraan, dan pemajuan kemanusiaan.

Melalui kebijakan afirmatif, jalan dibuka untuk menggali potensi perempuan berkualitas yang namanya belum dikenal luas, padahal mereka tekun bekerja untuk kesetaraan dan keadilan terhadap perempuan di berbagai bidang kehidupan.

Nama Eva Sundari yang dengan berani menyuarakan kepentingan perempuan di DPR tak dikenal luas kalau tanpa tindakan afirmatif partai. Pun Maria Ulfah Anshor. Siapa mengenal Latifah Iskandar dan banyak lainnya yang mengegolkan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

Diporakperandakan

Perjuangan membawa perempuan terlibat aktif di arena politik formal gencar dilakukan gerakan perempuan sejak reformasi.

Kebijakan proaktif yang mendorong perempuan cepat mengejar ketertinggalannya diadopsi lewat UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Kemudian dikuatkan melalui paket UU Politik baru yang mengadopsi kebijakan alternatif secara lebih komprehensif.

Kebijakan afirmatif melalui mekanisme kuota sekurang-kurangnya 30 persen perempuan bukan hanya diatur dalam pencalegan dalam pemilu, tetapi juga diintervensi di hulu, sejak pembentukan partai dan pengaturan dalam kepengurusan partai di semua tingkatan.

UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu bukan hanya mengatur pencalonan perempuan, tetapi juga penempatan caleg dalam daftar calon dengan mekanisme sistem zipper 3:1 serta peluang keterpilihan mereka melalui kombinasi ketentuan minimal 30 persen bilangan pembagi pemilih (BPP) dan nomor urut.

Namun, UU yang belum diimplementasikan itu diamandemen melalui amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 214 UU No 10/2008 tidak berlaku karena ”bertentangan dengan UUD”. Semua dikembalikan pada suara terbanyak, seperti usul beberapa parpol. Keputusan itu membuat Pasal 176 dan Pasal 55 yang mengamankan kebijakan afirmatif tak ada artinya lagi.

Konon, usulan itu juga didukung perempuan dan partai yang semula mendukung mekanisme kuota 30 persen melalui UU. Harus ditengarai relasi kuasa di dalam prosesnya sehingga perempuan tunduk pada suara terkeras kalau tak mau dikucilkan partai.

Kebijakan afirmatif sulit dipahami tanpa pemahaman utuh mengenai konsep diskriminasi yang melintasi berbagai disiplin ilmu, termasuk sosiologi, psikologi, kajian-kajian kritis kebudayaan, kajian jender dan etnik. Jadi, bukan semata-mata legal formal.

Perdebatan pro-kontra kebijakan afirmatif hanya dengan satu lensa sudut pandang sama sekali tidak produktif. Masih banyak yang harus dikerjakan bagi konsolidasi demokrasi setelah Pemilu 2009.

Tak Berhenti pada Pemilu 2009

2009-04-01T10:19:00.001+07:00

Rabu, 1 April 2009 | 03:11 WIB

Kita semua menyaksikan bagaimana partai politik, calon anggota legislatif, dan para elite politik saat ini bermanuver menyongsong pemilu yang tinggal menunggu hari. Mereka berlomba agar partainya dipilih rakyat, lolos parliamentary threshold, dan akhirnya mempunyai kursi yang memadai.

Dalam manuvernya, mereka mengklaim keberhasilan yang telah dilakukan, mengkritik kegagalan lawan, menonjolkan sisi kebaikan, serta memberikan janji-janji yang gampang dilupakan dan susah ditagih kembali. Anehnya, tidak ada satu partai politik pun yang berani mengakui kegagalan dari program pemerintah yang juga sering terjadi.

Di sisi lain, rakyat seakan tak terlibat dan merasa tidak peduli dengan para politisi itu. Rakyat sibuk berpikir bagaimana menyiasati hidup yang semakin sulit akibat harga-harga kebutuhan pokok yang meninggi, memikirkan biaya pendidikan anaknya, juga ongkos transportasi dan kesehatan yang sulit dikompromikan dengan penghasilan. Kesenjangan antara gegap gempita para politisi dan kesulitan hidup rakyat kebanyakan ini mestinya menjadi bahan renungan kita semua guna dicarikan solusinya.

Kesalahan substansial

Memang pemilu selama ini hanya menjadi sarana untuk memilih orang yang berkuasa atau menetapkan kembali orang yang sudah berkuasa. Pemilu tidak pernah berhasil menjadi sarana untuk memperbarui sistem kepemimpinan dan menciptakan kepemimpinan baru. Karena hanya sebagai sarana mengganti orang yang berkuasa, akhirnya pemilu tidak pernah berhasil memperbaiki sistem pemerintahan, memperbaiki nasib rakyat, dan menciptakan perubahan yang prorakyat.

Akibat dari itu, pergantian penguasa di Indonesia hanya menjadi pergantian rezim, tetapi sistem yang dianut dan program yang dilaksanakan tampak jauh dari aspirasi rakyat. Mereka tetap menghasilkan pemerintahan dengan sistem presidensial dan parlementer yang sebetulnya sama saja dengan pemilu Orde Baru. Pembaruan kepemimpinan dan perubahan sistem yang benar-benar melindungi rakyat masih jauh dari kenyataan. Yang diseleksi hanya para calon penguasa yang mengandalkan popularitas, bukan para pemimpin yang berdasarkan kualitas. Partai politik yang meraih suara banyak pun berputar pada partai lama yang gemar melakukan politik wacana, perbaikan citra, dan klaim keberhasilan saja.

Dengan dua sistem yang dianut itu, model politik yang dijalankan Pemerintah Indonesia menjadi rancu dan kadang menimbulkan problem ketika hendak mengeksekusi kebijakan untuk rakyat. Meski presiden dipilih langsung oleh rakyat dan mempunyai kekuasaan penuh, dengan sistem semiparlementer yang kita anut, yang mengharuskan kebijakan presiden harus mendapatkan persetujuan para anggota DPR, sering kali kebijakan itu tertunda dan menjadi ajang politik ”dagang sapi” dan tawar-menawar kedudukan politik. Dengan penduduk Indonesia yang plural, idealnya sistem yang lebih tepat diterapkan adalah sistem semipresidensial. Artinya, presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat, tetapi ada juga parlemen yang jadi mewadahi berbagai kepentingan dalam masyarakat, tetapi presiden tetap mempunyai mandat yang jelas.

Selain itu, dalam sistem suara terbanyak yang diterapkan sekarang, harapan idealnya tentu masyarakat dapat memilih secara rasional. Namun, yang kurang diperhatikan adalah bahwa dalam sistem itu, politik uang mengancam para calon anggota legislatif potensial. Kita tentu tidak bisa membayangkan bagaimana wajah demokrasi kita nanti jika para anggota DPR-DPRD yang terpilih mayoritas adalah mereka yang banyak punya modal dan popularitas, tetapi miskin visi dan kepemimpinan. Kita harus mencegah agar pemilu tidak hanya menjadi ajang bagi-bagi kursi para elite politik, tetapi juga benar-benar bermanfaat untuk rakyat.

Visi perubahan

Agar bisa menciptakan sistem pemerintahan yang prorakyat dan memperbaiki nasib rakyat, ke depan perlu diciptakan sistem kepartaian yang kokoh. Penyederhanaan partai politik tampaknya mendesak untuk segera dilaksanakan. Jangan sampai syarat mendirikan partai sama mudahnya dengan mendirikan perusahaan. Karena di Indonesia tidak ada partai yang memperoleh suara mayoritas lebih dari 50 persen, perlu ada koalisi yang stabil antarpartai politik. Koalisi yang stabil perlu dibangun agar sistem dan kebijakan pemerintah bisa terjamin, segera dilaksanakan, dan tidak banyak berhenti dalam proses bargaining politik. Meskipun UMNO di Malaysia banyak kekurangannya, keberhasilan mereka dalam menciptakan sistem politik yang kokoh perlu dicontoh. Dengan kekuatan UMNO yang besar itu, Malaysia tampak lebih cepat memajukan kualitas ekonomi rakyatnya.

Di samping itu, ada tiga agenda mendesak yang perlu segera dipikirkan dan dilaksanakan oleh politisi kita. Pertama, perubahan paradigma bernegara dari kolektivisme yang terbukti gagal menjadi individualisme dengan koreksi secara kolektif. Kedua, kejelasan pada level institusi negara, yaitu sistem pemerintahan yang kita anut. Jangan sampai ambiguitas dua sistem yang dianut menjadikan antarlembaga tidak punya koherensi. Dengan sistem yang jelas, lembaga-lembaga negara akan bisa saling bersinergi untuk perbaikan nasib rakyat. Ketiga, tingkah laku politik kita mesti diarahkan menjadi kompetisi yang terbuka, tetapi yang bertanggung jawab.

Haluan baru untuk menghadapi pemilu sebetulnya tidak pernah terlambat untuk disodorkan kepada rakyat. Sebab, perjalanan bangsa ini tidak berhenti pada Pemilu 2009 saja. Dengan menciptakan haluan baru, kita berharap ada penataan sistem politik dan desain kelembagaan yang properubahan dan bermanfaat untuk rakyat banyak. Tentu saja kultur masyarakat kita harus terus dibangun dengan cara diberikan pencerahan dan pendidikan politik agar mereka menjunjung tinggi budaya politik yang santun dan bermartabat.

Ahmad Fuad Fanani Peneliti di Pusat Studi Agama dan Peradaban

Pemilu dan Deliberasi Publik

2009-04-01T10:17:00.000+07:00

Rabu, 1 April 2009 | 03:03 WIB

Ada sesuatu yang sangat menggelisahkan pada pemilu legislatif yang akan diadakan beberapa hari lagi. Meninjau lemahnya jejaring komunikasi politis dalam ruang publik selama ini, kegelisahan tertuju pada hasilnya, yakni orang-orang yang akan mewakili kita semua di legislatif. Parlemen kita tampaknya akan dipadati lagi oleh elite pragmatis yang mengacaukan politik dengan pasar. Hal itu diperparah oleh bencana finansial global yang mengiringi pemilu kita kali ini.

Kita cukup melongok ke barisan panjang poster-poster dan billboards yang memuat wajah para caleg untuk pemilu pekan depan. Banyak yang tak dikenal. Slogan-slogan yang mereka tawarkan tak bisa langsung dinikmati karena baru dijanjikan, yakni masa depan Indonesia yang lebih baik. Produk yang belum ada itu lebih dulu ditukar dengan loyalitas voters yang akan memilih mereka. Untuk memotivasi pertukaran yang serba tidak pasti itu, mereka perlu menggelembungkan citra lewat bagi-bagi uang, penayangan iklan-iklan di TV, atau propaganda penuh kobaran di lapangan kampanye.

Tidak tahu betul siapa yang seharusnya dipilih, voters pun mencontreng citra yang kebetulan lewat dalam benaknya. Peristiwa itu lalu disebut demokrasi, sementara yang terjadi sesungguhnya boleh jadi adalah memberikan lahan mata pencarian baru bagi mereka yang mencari untung dari transaksi yang disebut pemilu itu. Kebebasan dinikmati sekejap di bilik-bilik suara karena begitu pesta ini usai, tidak jelas apakah produk yang dijanjikan itu sampai ke tangan para pemilihnya.

Kembalinya politik massa

Pengaburan politik dan pasar itu diiringi dengan manipulasi massa. Di tengah-tengah nestapa rakyat dan apatisme politis, sekonyong-konyong tampil sosok- sosok yang sesumbar untuk menyelamatkan bangsa dan membela kaum tertindas. Individu-individu tidak diperlakukan sebagai warga negara, melainkan sebagai ”massa”.

Dalam konsepnya yang digagas oleh Rousseau, demokrasi adalah partisipasi politis warga negara untuk menentukan dirinya yang kita kenal dengan ”kedaulatan rakyat”. Individu mengambil alih peran warga negara jika ia meninggalkan kepentingan privatnya dan mengambil alih perspektif para anggota sebuah res publica. Jadi, partisipasi politis bukan sekadar desakan survival belaka, melainkan suatu aktualisasi moral virtue. Karena politik bukan pasar, tindakan memberikan suara dalam pemilu adalah ungkapan collective self determination yang tak boleh dijualbelikan.

Di negeri kita para calon pemilih diperlakukan lebih sebagai ”massa” daripada sebagai warga negara bermartabat. Jadi, merangsang voters dengan uang tidak hanya meracuni demokrasi, melainkan juga memperbodoh mereka. Diperlakukan sebagai kuantitas belaka, para individu dianggap mudah percaya, emosional, dan infantil. Itulah alasan mengapa slogan-slogan kampanye yang hampa itu seperti mengandaikan kedunguan pemirsa dan pendengar mereka.

Apa yang lalu disebut demokrasi itu menjadi ”persekongkolan antara massa dan elite pragmatis” untuk mengkhianati demokrasi itu sendiri. Massa menjual kebebasan politisnya demi uang dan elite menerima posisi yang pada gilirannya dipakai untuk mengembalikan modal kampanye dan mencari untung.

Seperti dianalisis oleh Hannah Arendt, politik massa seperti ini berkaitan dengan sikap apolitis para individu. Saat ini kita memang sedang memetik hasil kebijakan floating mass selama Orde Baru. Dulu orang dibuat takut berpolitik, sekarang ketika politik tidak lagi menakutkan, orang malah melecehkannya. Kali ini pelakunya bukan hanya rezim, melainkan partai-partai dan kelompok-kelompok masyarakat.

Deliberasi publik

Kemunculan kembali elite pencari untung dan politik massa dalam lanskap Pemilu 2009 ini sebagian besar disebabkan oleh keterlambatan civil society dan pemerintah untuk melaksanakan apa yang disebut ”demokrasi deliberatif”. ”Deliberation” berarti proses konsultasi, menimbang-nimbang, dan berargumentasi di antara para warga negara dalam civil society untuk pengambilan kebijakan publik. Banyak produk undang-undang, termasuk perda, di negeri kita yang tidak cukup melibatkan deliberasi publik ini sehingga kesadaran politis sangat tipis.

Menurut Juurgen Habermas, persoalan demokratisasi sesungguhnya tidak terletak pada momen pemilu, melainkan pada waktu di antara dua pemilu. Itulah saat pencerahan politis warga negara dalam proses deliberasi publik. Jika para warga negara terlatih melakukan deliberasi publik, kecenderungan pemilu menjadi arena manipulasi massa akan dapat dikurangi karena mereka memahami rancangan program dan visi caleg serta partai yang mereka pilih.

Partisipasi dalam deliberasi publik menguatkan akar-akar etos demokratis dari bawah sehingga elite pragmatis dapat dibendung sejak dini. Menurut Rainer Forst, demokrasi deliberatif bertolak dari pemahaman bahwa sumber legitimasi kekuasaan adalah proses-proses komunikasi politis para warga negara dalam ruang publik untuk menguji atau merevisi undang-undang/kebijakan-kebijakan publik.

Jika warga negara terlatih untuk berpartisipasi dalam persoalan-persoalan publik sejak dini, kita pasti sudah akan menghadapi pemilu secara berbeda dari yang sekarang. Partai-partai dan para caleg akan lebih berakar pada komunitas dan voters akan lebih terlibat dengan yang mereka pilih.

Kalaupun kita sudah terlambat untuk membendung masuknya elite pragmatis dalam kursi-kursi parlemen, kita belum terlambat untuk mengawasi dan membatasi perilaku mereka nanti. Kalaupun dari para legislator dan pemerintah mendatang kita sulit mengharapkan inisiatif untuk membangun kanal-kanal deliberasi publik, media massa dan organisasi-organisasi warga belum terlambat untuk mereproduksi forum-forum deliberatif untuk menguji produk-produk mereka.

Untuk sementara ini kita terpaksa harus memanen buah-buah masam dari pohon kesadaran politis yang masih sangat muda.

F Budi Hardiman Pengajar di STF Driyarkara

PEMILU 2009

2009-04-01T10:14:00.000+07:00

Potensi Konflik Seusai Rekapitulasi Hasil Pemilu

Rabu, 1 April 2009 | 02:37 WIB

Jakarta, Kompas - Sejumlah materi dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih mesti diperbaiki. Jika tidak, ketentuan itu akan berisiko memancing konflik dan sengketa pemilu pascarekapitulasi hasil Pemilu 2009.

Sejumlah kelemahan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang pedoman teknis penetapan perolehan kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota terpilih itu mengemuka dalam diskusi yang diadakan di Jakarta, Selasa (31/3).

Sejumlah pembicara, seperti Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform Hadar N Gumay, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris, dan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR Lukman Hakim Saifuddin, merinci sejumlah kelemahan yang berpotensi memicu konflik.

Salah satunya adalah ketentuan yang memungkinkan adanya pengundian jika terdapat partai politik yang memiliki suara sah atau sisa suara sah yang sama untuk memperebutkan sisa kursi terakhir. Menurut Lukman maupun Hadar, semestinya penentuan peraih kursi itu didasarkan pada sebaran perolehan suara. ”Ini kenapa tiba-tiba langsung diundi,” kata Lukman.

Syamsuddin Haris juga mempersoalkan ketentuan yang memungkinkan penetapan calon terpilih berdasarkan usul pimpinan pusat parpol dalam hal terdapat dua atau lebih calon anggota DPR memperoleh suara sah yang sama di sebuah daerah pemilihan tertentu. Ketentuan tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip suara terbanyak dalam penetapan calon terpilih. Mestinya, penetapan calon terpilih didasarkan pada sebaran perolehan suara.

Jika tidak segera diperbaiki, kelemahan dalam Peraturan KPU No 15/2009 hanya akan meruncingkan konflik antara parpol dan calon anggota legislatifnya ataupun konflik antara KPU sebagai penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Padahal, dengan segala kerumitan teknis pemilu, semestinya KPU dapat meminimalkan potensi konflik dan sengketa pemilu.

Pembagian kursi

Secara terpisah, Wakil Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Arif Wibowo meminta KPU mengubah ketentuan pembagian kursi pada tahap kedua yang hanya menafikan kerja keras parpol yang perolehan suaranya melampaui bilangan pembagi pemilihan (BPP).

Jika ternyata tidak ada perubahan, PDI-P bersiap mengajukan uji materi terhadap Peraturan KPU tersebut ke Mahkamah Agung.

Arif menduga KPU berada dalam tekanan pihak tertentu saat menyusun ketentuan itu. Merujuk semangat dalam pembahasan RUU Pemilu, kursi tahap kedua diperebutkan oleh parpol yang meraih minimal 50 persen BPP, termasuk parpol yang perolehan suaranya melampaui BPP dan telah mendapat kursi pada tahap pertama. Jadi, mestinya acuannya adalah suara awal, bukan sekadar sisa suara. (DIK/MZW)

Menakar Tingkat Partisipasi Pemilih

2009-03-31T08:32:00.001+07:00

Rendahnya tingkat partisipasi pemilih belakangan menjadi persoalan yang kerap terjadi dalam berbagai ajang kontestasi politik di negeri ini. Bahkan, dalam berbagai pemilihan kepala daerah lalu, proporsi pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya jauh melebihi perolehan suara pemenang. Dalam Pemilihan Umum 2009, masihkah persoalan yang sama terulang? SUWARDIMAN

Selama satu dekade terakhir, antusiasme pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilu mengalami penurunan tajam. Pemilu pertama setelah jatuhnya rezim Orde Baru, misalnya, masih tercatat 92,7 persen pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Terlihat benar antusiasme masyarakat saat itu. Namun, pada pemilu berikutnya pada tahun 2004, tingkat partisipasi melorot jadi 84,1 persen.

Ironisnya, penurunan tingkat partisipasi ini berlanjut pada pemilihan umum presiden dan berbagai ajang pilkada yang menerapkan sistem one man one vote. Sistem ini menempatkan setiap suara pemilih menjadi begitu berharga dalam perekrutan pemimpin yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pada pemilu presiden putaran pertama, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 21,8 persen. Jumlah tersebut kembali melonjak menjadi 23,4 persen pada putaran kedua.

Kurang diminati

Setelah peristiwa ini, kecenderungan turunnya antusiasme masyarakat semakin jelas terlihat saat pemilihan kepala daerah periode 2005-2008. Jika dirata-ratakan dari angka partisipasi di 28 pemilihan gubernur yang telah berlangsung, tidak kurang dari dua pertiga bagian pemilih yang menggunakan haknya. Sedikitnya, sembilan penyelenggaraan pemilihan gubernur hanya diramaikan oleh kurang dari 65 persen pemilih terdaftar. Minimnya partisipasi masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara, misalnya, sungguh jelas terlihat saat Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Pada putaran pertama pilkada di Jawa Timur hanya diramaikan oleh 61,7 persen pemilih. Adapun pada putaran kedua, yang dimenangi oleh pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf, partisipasinya semakin melorot, dengan catatan 54,3 persen pemilih saja yang memberikan suara.

Analisis terhadap partisipasi pemilih di tingkat yang lebih kecil lagi, ajang pilkada kabupaten dan kota yang terselenggara sepanjang tahun 2005-2008, semakin menegaskan bahwa pemilu tidak terlalu diminati masyarakat. Dari 340 kabupaten dan kota, hanya 103 wilayah yang didukung oleh lebih dari 80 persen pemilih. Mayoritas, sebagaimana yang terjadi di 138 daerah, hanya diminati oleh 75 persen hingga 80 persen pemilih saja. Bahkan terdapat 49 daerah yang tingkat partisipasinya di bawah 65 persen! Tidak heran jika jumlah yang tidak berpartisipasi dalam pilkada melebihi proporsi suara yang diraih para pemenang pemilu. Di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, misalnya, pemenang pemilu meraih 28,1 persen suara. Padahal, 44,6 persen pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, yaitu tercatat 39,8 persen penduduk tidak menggunakan hak pilih. Pemenang di kabupaten ini hanya meraih 34,4 persen suara.

Menyusutnya partisipasi pemilih, terlebih berlangsung pada pilkada kabupaten dan kota semacam ini sangat mengkhawatirkan. Padahal ajang pemilihan bupati/wali kota ini menjadi momentum bagi rakyat untuk menentukan pemimpin pemerintahan yang akan membuat kebijakan-kebijakan yang secara langsung memengaruhi kehidupan mereka. Persoalannya kemudian, apakah persoalan semacam ini berulang dalam Pemilu 2009 ini? Jika demikian yang terjadi, makna dan manfaat pemilu di era reformasi pupus sudah.

Bibit penolakan

Hasil survei tatap muka yang dilakukan oleh Litbang Kompas terhadap 3.000 masyarakat di seluruh Indonesia menunjukkan terbukanya potensi partisipasi pemilih yang rendah. Kondisi demikian terungkap dari proporsi mereka yang sejak awal menyatakan tidak akan mengikuti pemilu dan proporsi mereka yang belum jelas memilih ataupun yang belum punya pilihan politik. Keseluruhan responden yang dimintai pendapatnya, sebanyak 60,6 persen telah menyatakan pilihan politiknya secara terbuka. Tercatat pula sebanyak 16,9 persen yang enggan mengungkapkan pilihan politik mereka. Sisanya (22,5 persen) terbagi atas kalangan yang secara terang-terangan tidak ingin mengikuti pemilu dan kalangan yang hingga saat ini masih belum tahu apa yang harus mereka lakukan dalam pemilu ini. Bagaimanapun, kedua kelompok pemilih terakhir inilah yang menyimpan potensi rendahnya partisipasi dalam pemilu kali ini.

Jika ditelisik dari sisi jenjang usia, hasil survei menunjukkan antusiasme yang cenderung tinggi justru ditunjukkan oleh kalangan yang tergolong baru mengikuti pemilu. Tidak kurang dari sekitar 71 persen responden kelompok usia 17-22 tahun telah menyatakan siap dengan pilihannya. Namun, bagi kalangan yang berusia relatif lebih tua (di atas 36 tahun), yang telah berkali-kali mengikuti pemilu, antusiasme tersebut justru semakin rendah, tercatat 58 persen.

Berbagai alasan terungkap dari mereka yang tidak ataupun belum menyatakan pilihan politiknya. Dari kelompok yang sejak dini telah menyatakan tidak akan menggunakan hak pilihnya, keputusan untuk tidak berpartisipasi didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, kendala teknis sehingga membuat mereka enggan menuju bilik suara. Ini dinyatakan oleh tidak kurang dari 59 persen responden. Beragam alasan teknis yang diungkapkan, mulai dari nama yang tidak terdaftar, persoalan jarak, hingga alasan lebih mengutamakan kegiatan lain pada saat pemilu berlangsung.

Kedua, tercatat pula sebesar 40 persen responden dari kelompok ini yang menyatakan berbagai alasan yang cenderung bersifat ideologis. Alasan-alasan itu antara lain tak akan memilih partai atau calon mana pun karena merasa tidak percaya terhadap partai politik dan merasa tidak bermanfaat atas apa yang dipilihnya. Salah satu faktor yang dijadikan alasan adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan buruknya citra elite parpol. Berbagai kasus hukum dan korupsi yang melibatkan anggota DPR, misalnya, mendorong meningkatnya persepsi buruk publik terhadap para elite politik. Perilaku para elite inilah yang memupus kepercayaan masyarakat yang telah memilih mereka. Hasil jajak pendapat Kompas selama tiga tahun terakhir bisa menjadi ilustrasi meningkatnya persepsi buruk publik terhadap DPR ataupun partai politik. Pada tahun 2005 hasil jajak pendapat Kompas mencatat publik yang menaruh persepsi buruk terhadap lembaga DPR sebesar 58 persen. Tiga tahun kemudian, yaitu tahun 2008, persepsi buruk publik terhadap DPR meningkat menjadi 81 persen.

Selain kalangan yang memang secara sadar telah menyatakan tidak akan memilih, patut pula dicermati bagi mereka yang hingga saat ini belum menyatakan pilihan politiknya. Dari aspek wilayah, misalnya, proporsi mereka yang tinggal di kawasan perkotaan yang belum memutuskan pilihannya jauh lebih besar dibandingkan dengan mereka yang bermukim di pedesaan. Dalam kelompok ini, persentase mereka yang berpendidikan rendah pun jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang berpendidikan tinggi. Pada pemandangan lain, kecenderungan lebih banyaknya responden perempuan yang belum memutuskan pilihan politiknya dibandingkan dengan mereka yang berjenis kelamin laki-laki terjadi. Ketiga karakteristik ini, pemilih perkotaan pendidikan rendah, dan perempuan, dapat dipandang dalam dua hal, yaitu masih terdapatnya peluang bagi partai politik untuk meluaskan penetrasinya dalam waktu yang singkat ini. Atau, kelompok ini amat potensial menyumbangkan semakin rendahnya partisipasi pemilih dalam Pemilu 2009. Jika yang terakhir terjadi, bisa jadi suara pemenang pemilu DPR kali ini sebenarnya terkalahkan oleh mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya. (LITBANG KOMPAS)

Persaingan Parpol-Caleg

2009-03-31T08:30:00.001+07:00

Artinya popularitas caleg cenderung berarti dibandingkan dengan partai. Pemilih, yang meski tak merasa dekat dengan partai, menyerahkan suaranya karena suka atau merasa dekat dengan caleg pilihannya.

(Suwardiman/Litbang Kompas)

Fragmentasi dan Keseimbangan Dukungan

2009-03-31T08:24:00.000+07:00

BAMBANG SETIAWAN

Karakter dukungan pemilih kepada partai politik setidaknya bisa dibaca dari tiga gejala: fragmentasi kepada partai-partai lama, segmentasi partai-partai menengah baru, dan keseimbangan dukungan kepada partai berkembang.

Kemampuan untuk menghimpun pluralitas sebagai kekuatan yang hadir secara bersamaan tampaknya tidak dimiliki oleh semua partai politik. Kecenderungan yang terjadi dalam partai politik Indonesia adalah tidak seimbangnya dukungan yang didapat dari semua kelompok masyarakat. Terutama kepada partai-partai lama, fragmentasi dukungan atas dasar unsur-unsur primordialitas, seperti jenis kelamin, agama, dan suku bangsa, menjadi ciri yang lebih menonjol. Segregasi umur, pendidikan, atau klasifikasi sosial ekonomi lainnya juga makin menunjukkan ketidakseimbangan demografis dalam pilihan terhadap partai-partai lama.

Kecenderungan yang terjadi dalam diri partai-partai lama, seperti Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), memperlihatkan dengan jelas fragmentasi dukungan yang mulai mengelompok pada lapisan-lapisan basis massa tertentu. Dari sisi usia pemilih, misalnya, Partai Golkar yang pernah berjaya pada masa Orde Baru ini makin ditinggalkan oleh pemilih muda. Dukungan terhadapnya kini lebih banyak diperoleh dari kelompok umur di atas 40 tahun. Selain itu, Golkar juga dicirikan oleh karakteristik: didukung oleh masyarakat berpendidikan SD ke bawah, kaum pensiunan, serta kaum petani dan nelayan. Selain itu, ia juga dicirikan oleh dukungan dari etnis non-Jawa yang cukup dominan, terutama Bugis/Makassar, Minahasa, Melayu Banjar, dan kelompok etnik Flores.

Hal yang hampir mirip terjadi juga pada PDI-P. Partai yang pernah berjaya pada Pemilihan Umum 1999 ini harus menghadapi kenyataan tersegmentasinya dukungan dari lapisan-lapisan masyarakat. Walaupun masih cukup banyak dukungan dari semua kelompok umur, terlihat bahwa partai ini sulit mempertahankan kelompok usia mapan (40-49 tahun). Namun, perannya sebagai partai oposisi pada rezim pemerintahan 2004-2009 membuat pamornya naik bagi kalangan muda sehingga cukup banyak pemilih pemula yang mendukungnya.

Perannya sebagai partai oposisi memang kembali menaikkan citranya. Namun, modal itu ternyata tak cukup mampu mendongkrak basis massa dari semua lapisan pekerja. Di wilayah ekonomi, partai ini makin terpinggirkan dari kelompok dominan, seperti pegawai swasta dan PNS/BUMN, sebaliknya makin terpatri pada dukungan dari kelompok petani/nelayan dan buruh lepas.

Sama halnya dengan kedua partai di atas, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang lahir bersamaan dengan Partai Demokrasi Indonesia (akar dari PDI-P), juga terlihat kurang menggarap kalangan berpendidikan menengah ke atas. Dengan demikian, dukungan terbesar bagi partai ini kian terkonsentrasi pada mereka yang berpendidikan rendah, yang tidak bekerja, dan memiliki penghasilan menengah ke bawah.

Sementara itu, pada partai-partai menengah baru yang memiliki basis massa di perkotaan, seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), segmentasi pemilih banyak terkait dengan pendidikan dan penghasilan. Dua partai yang banyak mendapat simpati dari kaum Muhammadiyah ini mendapatkan dukungan, terutama dari kalangan berpendidikan dan berpenghasilan menengah ke atas. Akar di kalangan bawah belum cukup tumbuh untuk menyaingi partai-partai lama.

PKS, sebagai salah satu partai yang cukup fenomenal dalam Pemilu 2004, juga terlihat belum memiliki fondasi yang kokoh di kalangan pemilih tua. Namun, partai ini memiliki basis massa yang cukup kokoh dari kalangan usia muda dan mereka yang sedang dalam usia produktif (di bawah 40 tahun).

Partai berkembang

Kehadiran Partai Demokrat yang mengandalkan sosok Susilo Bambang Yudhoyono telah membuat kejutan pada Pemilu 2004 dengan meraup suara signifikan 7,45 persen. Tampaknya, dalam pemilu mendatang partai ini akan semakin kuat, sebagaimana diprediksi oleh beberapa lembaga penelitian, termasuk Litbang Kompas. Fenomena ini menempatkan Demokrat sebagai partai berkembang yang kini sangat diperhitungkan.

Apa yang terjadi dengan perkembangan Partai Demokrat tak lepas dari pertumbuhan yang terjadi dalam pola dukungan yang diberikan pemilih. Kecenderungan yang terjadi menunjukkan, eskalasi kekuatan Partai Demokrat juga dilandasi oleh seimbangnya kenaikan dukungan dari berbagai lapisan sosial. Dari segi usia, misalnya, partai ini mampu menyerap semua kelompok umur sebagai basis kekuatannya. Partai ini juga paling banyak menarik kalangan berpendidikan menengah ke atas dibandingkan dengan partai-partai lainnya.

Dari sisi kelompok pekerjaan, kekalahan Demokrat dari Golkar hanya dalam hal menarik dukungan dari kelompok petani/nelayan dan para pensiunan. Sebaliknya, Demokrat mulai mengambil alih penguasaan politik atas Golkar dalam jajaran birokrasi. Baik yang bekerja sebagai PNS dan BUMN maupun pegawai swasta menjadi kekuatan baru bagi partai berlambang bintang segitiga ini. Sebagai gambaran, hasil survei Litbang Kompas di 33 provinsi terhadap 3.000 responden menunjukkan bahwa hanya 22 persen calon pemilih yang bekerja sebagai PNS atau di BUMN akan memilih Golkar, sebaliknya yang memilih Demokrat 38,5 persen.

Kehadiran Demokrat juga mampu mengendurkan keterikatan kultural PDI-P dengan etnis Jawa. Walau bagi PDI-P kontribusi etnik Jawa masih cukup besar (23,9 persen), mereka yang mengalihkan dukungan kepada Demokrat tampak lebih menonjol (25,7 persen). Hal yang sama juga terjadi pada keterikatan kultural warga NU dengan PKB atau PPP. Pemilih dari kalangan nahdliyin ini, berdasarkan hasil survei, hanya sekitar 5,9 persen yang menjatuhkan pilihan kepada PKB dan 7 persen kepada PPP. Sebaliknya, Demokrat sebagai partai nasionalis malahan mampu menyedot sekitar 29,7 persen dari kalangan ini.

(BAMBANG SETIAWAN/ Litbang Kompas)

Ketika Perempuan Menentukan Pilihan

2009-03-31T08:23:00.001+07:00

Keterwakilan perempuan

(INDAH SURYA WARDHANI/ Litbang Kompas)

Mempertanyakan Fungsi Parpol

2009-03-31T08:20:00.000+07:00

Pada tahun 1970-an terbit dua buku yang menelanjangi profil anak bangsa. Mochtar Lubis menyebut tak bertanggung jawab, munafik, hipokrit, suka iri, dan seterusnya. Koentjaraningrat bilang mentalitet bangsa ini tidak siap untuk membangun (mental menerabas).

Media massa kemudian dipenuhi opini penolakan terhadap kedua buku itu, Mochtar Lubis dimaki habis. Sebulan polemik di harian Kompas, sampai pemimpin redaksi terpaksa menghentikannya. Tapi, tak satu pihak pun yang menangkap (termasuk pemerintah) bahwa mereka mewartakan sesuatu yang mahapenting.

Benarkah mutu sumber daya manusia bangsa (termasuk di bidang politik) serendah itu? Atau, SDM Indonesia sungguh bermutu tinggi, ukurannya apa, tes IQ, EQ, SQ, atau ada yang lain lagi? Ukuran itu mutlak dibutuhkan untuk membuat perencanaan tepat guna, SDM (man behind the gun) selalu menjadi unsur utama untuk keberhasilan manajemen apa pun.

Perubahan oleh siapa?

Negara ini milik orang banyak, dibutuhkan ukuran. Manipulasi terhadap ukuran SDM akan membuat perencanaan menjadi terlalu elok dan selalu muncul masalah dalam pelaksanaan. Lalu dalam pembahasan selalu mencuat istilah ”seharusnya” begini begitu, dan buntutnya melahirkan kambing hitam kebersamaan. Yang penting bukanlah saya yang salah, soal manajemen dan keberhasilan menjadi tidak penting lagi.

Demikian ulang-berulang, tak ada output yang pantas dicatat dalam sejarah Indonesia selain karya Pendiri Negara dan pejuang TKR/TNI yang mengusir penjajah.

Kini, saat semua calon presiden mengampanyekan ”perubahan”, bangsa bertanya, ”apanya yang akan diubah?” Ternyata tidak satu calon presiden pun yang akan mengubah SDM dan perilakunya. Ini menyedihkan. Terbayang untuk sekian tahun ke depan, manajemen negara ini masih tetap ditangani oleh man behind the gun berkualitas rendah. Kita masih akan bergantung pada SDM (dan manajemen/value/investasi) asing.

Pertanyaan berikut adalah siapa yang harus melakukan perubahan terhadap perilaku manusia Indonesia? Mampukah seorang presiden, atau parpol, atau Tuhan? MPR mewakili utusan golongan, utusan daerah dan parpol/DPR dapat melakukan perubahan dengan bermusyawarah mufakat (UUD 1945). Sedangkan UUD 2002 yang berorientasi pada demokrasi, maka parpol di DPR yang harus mengubah. Bagaimana dengan DPD?

Pada era demokrasi yang diperlihatkan dalam Pemilu 2009, tidak jelas siapa subyeknya. Tidak jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap sistem. Parpolkah, presidenkah, KPU-kah, MK- kah, MA-kah, atau manusia jalanan, termasuk golongan putih yang jumlahnya semakin besar? Atau, dibiarkan mengambang agar preman bisa merajalela dan bisa melayani kepentingan asing secara bebas?

Cuma kendaraan politik

Ricuh Pilkada Maluku Utara dan Jawa Timur menjelaskan. Saat Maluku Utara, KPU pusat langsung mengambil alih persoalan yang tak bisa ditangani KPU daerah. Ternyata KPU pusat juga tak mampu, lalu diambil alih MA yang juga gagal, lalu ditangani Menteri Dalam Negeri baru ”bisa selesai”. Rupanya cara itu tak berlaku untuk Jawa Timur, tiba- tiba MK yang menangani. Mana yang akan dipakai, bila pemilu pada 9 April nanti macet?

Tidak terlihat fungsi parpol dalam kasus-kasus pilkada. Lalu, apa fungsi parpol dalam permasalahan bangsa, khususnya pasca-9 April? Saat ini masyarakat melihat parpol seolah cuma kendaraan politik untuk berburu kekuasaan semata. Selebihnya tak ada. Artikulasi terhadap aspirasi rakyat, penjaga ideologi bangsa, pembentuk pemimpin, upaya perbaikan manajemen negara, pendidikan politik, semuanya tidak dirasakan masyarakat.

Pemilu 2009 terjadi dalam kondisi bangsa tanpa nilai, sarat dengan kebencian. Berarti rawan ricuh sampai dengan terjadinya deadlock politik. Istilah deadlock politik harus diadakan agar ada kendali kerawanan untuk mencegah kekagetan politik, tiba-tiba kita sadar, ”lho, negeri ini kok sudah berantakan”. Kekagetan politik pernah terjadi ketika Camdessus bersedekap (sedakep) menyaksikan Soeharto menandatangani perjanjian dengan IMF.

Deadlock politik harus dirumuskan deskripsinya lewat musyawarah antarparpol untuk dimufakati bersama dan dijadikan pegangan oleh seluruh anggota masyarakat. Kebangkitan parpol dalam musyawarah mufakat akan memberikan harapan kepada seluruh rakyat akan masa depan bangsa. Pertama yang harus dibenahi adalah mengubah mental anak bangsa supaya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Roch Basoeki Mangoenpoerojo Mantan Sekretaris Balitbang PDI-P (1993-1999)

Peta Kekuasaan dan Kemiskinan

2009-03-31T08:18:00.000+07:00

Perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan bukanlah untuk kemuliaan kekuasaan itu sendiri. Secara konseptual, kekuasaan adalah instrumen untuk mencapai dua tujuan. Ia dapat digunakan sebagai instrumen untuk perubahan atau sebaliknya sebagai alat untuk melestarikan status quo.

Kalau kita sepakat dengan konseptualisasi seperti ini, demokrasi sebagai mekanisme untuk memperoleh kekuasaan juga tidak luput dari kemungkinan dua tujuan ini. Ia dapat menjadi suatu mekanisme yang melahirkan harapan, tetapi sekaligus dapat mengubah dirinya menjadi ”ibu” keputusasaan.

Pergeseran dari harapan menjadi keputusasaan dalam sistem politik yang demokratis tidaklah terjadi secara otomatis, tetapi dalam suatu proses panjang. Secara hipotetis, ia akan muncul ke permukaan jika peta kekuasaan tergambar sangat dinamis, sedangkan peta kemiskinan terbingkai dalam lukisan statis. Kasus Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir menunjukkan adanya kecenderungan untuk membenarkan kalimat hipotetis ini melalui dua indikasi berikut.

Pragmatisme politik

Pertama, tidak ada satu pun basis kekuatan politik partai yang dapat berkuasa tanpa melakukan koalisi. Kasus kejatuhan pemerintahan Gus Dur, disusul dengan kekalahan Megawati pada Pemilu 2004, dan dilanjutkan oleh SBY melalui pembentukan kabinet ”presidensial dengan gaya parlementer”, kesemuanya memberikan ”pelajaran” betapa dinamisnya peta politik negeri ini. Tidak hanya di tataran nasional, di tingkat lokal situasi serupa bisa juga ditemukan. Beberapa pemilihan kepala daerah telah dilakukan melalui ”koalisi melawan akal sehat”. Dinamika peta koalisi politik yang ”irasional secara ideologis” ini bahkan semakin tinggi pada musim kampanye sekarang. Pembicaraan ”tingkat tinggi” tentang pembentukan koalisi di antara partai-partai tertentu sesungguhnya telah menghilangkan basis perbedaan ideologis di antara mereka.

Secara sekilas pembicaraan ”tingkat tinggi” lintas ”ideologi” untuk pembentukan koalisi itu memang dapat saja menyampaikan pesan bahwa elite partai telah berperilaku sebagai ”negarawan” yang lebih memprioritaskan ”kepentingan rakyat yang lebih luas” daripada kepentingan ideologi partainya. Namun, pada saat yang sama, pola pembentukan koalisi lintas ideologi itu dapat juga menyampaikan pesan yang sangat bertolak belakang. Ia juga merefleksikan pragmatisme politik nonideologis yang sangat luar biasa oleh para elite partai. Dalam upaya mendapatkan kekuasaan, ideologi bagi para elite partai hanyalah hiasan aksesori yang tidak harus terus dipakai.

Kedua, tidak ada perubahan yang sangat mendasar dalam peta kemiskinan kita. Debat tentang seberapa besar jumlah angka kemiskinan sesungguhnya tidak relevan untuk menyatakan peta kemiskinan telah mengalami perubahan di negeri ini. Sesungguhnya, hampir tidak ada peta geografis Indonesia yang tidak luput dari rendahnya kualitas pembangunan manusia. Beberapa wilayah geografis itu, seperti Aceh dan Papua, bahkan memiliki kantong-kantong geografis yang menggambarkan persoalan kemiskinan yang masif.

Laporan resmi tentang target pembangunan milenium yang harus dicapai Indonesia pada 2015 sesungguhnya mengindikasikan perjuangan yang sangat berat untuk mengubah peta kemiskinan ini. Beberapa target itu antara lain menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah 1 dollar AS per hari menjadi setengahnya. Angka resmi pemerintah untuk jumlah penduduk miskin di bawah 1 dollar AS ini pada 2004 sebesar 36,15 juta.

Selaksa janji dan dusta?

Oleh karena itu, siapa pun yang akan memperoleh kekuasaan melalui Pemilu 2009, mereka akan memiliki beban tanggung jawab yang sangat berat untuk mengubah peta kemiskinan Indonesia dalam lima tahun ke depan. Jika demikian halnya, demokrasi seharusnya tidak sekadar dipahami dalam ukuran bagaimana membuat peta-peta kekuasaan menjadi sangat dinamis. Lebih dari itu, peta-peta kekuasaan dinamis yang dilahirkan oleh demokrasi itu seharusnya memiliki agenda untuk mengubah peta kemiskinan.

Namun, upaya untuk mewujudkan gagasan ideal ini bukanlah semudah membalik tangan. Mengubah peta kemiskinan melalui peta kekuasaan hanya bisa dilakukan jika terdapat kejelasan ideologis setiap partai politik. Itu artinya, pragmatisme politik (baca: kekuasaan adalah demi kekuasaan itu sendiri) haruslah ditinggalkan. Itu juga berarti bahwa ”koalisi untuk kemuliaan koalisi” haruslah menjadi pantangan politik (political taboo). Pada titik ini, pertanyaan praktis yang harus dijawab oleh setiap politikus adalah bagaimanakah kekuasaan negara itu nantinya diperlakukan oleh politisi untuk mengatasi kemiskinan itu?

Dalam konteks ini, hampir tidak mungkin dibayangkan pengubahan peta kemiskinan tanpa membicarakan seberapa jauh dan seberapa besar intervensi kekuasaan negara itu harus dilakukan. Instrumen untuk melakukan intervensi ini tentu saja berbaku kait dengan kapasitas keuangan negara, seperti APBN, maupun dengan kapasitas badan-badan usaha publik yang dimiliki negara.

Isu besarnya adalah apakah negara akan menjadi maksimalis atau minimalis? Jika pilihan maksimalis diambil, bagaimana dampaknya terhadap besaran APBN (magnitude of the state budget)? Dari manakah dana itu harus diperoleh? Apakah melalui pajak atau melalui pinjaman negara? Demikian juga sebaliknya, jika pilihan minimalis diambil, apakah akan terdapat penjualan aset negara yang lebih besar?

Jika jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak dijawab dan dibeberkan kepada publik, kampanye politik dalam alam demokrasi yang saat ini tengah dilakukan hanya akan dipenuhi oleh maraknya jargon politik. Kampanye kemudian tidak hanya sebagai medan bagi selaksa janji, tetapi sekaligus juga akan sangat cepat dipersepsikan oleh publik menjadi medan bagi selaksa dusta.

MAKMUR KELIAT Pengajar FISIP Universitas Indonesia

2009 | 03:14 WIB

Pragmatisme politik

Selaksa janji dan dusta?

MAKMUR KELIAT Pengajar FISIP Universitas Indonesia

Pemilih yang Bimbang

2009-03-31T08:11:00.000+07:00

Survei ini memotret 22,5 persen dari 3.000 responden yang diwawancarai di 33 provinsi belum menentukan pilihan, partai politik apa yang akan dipilih dalam pemilu legislatif, sedangkan 17,5 persen responden masih merahasiakan pilihan politik mereka.

Pemilu 9 April diikuti 38 partai politik nasional dan enam parpol lokal. Jumlah calon anggota legislatif sebanyak 11.219 orang untuk memperebutkan 560 kursi DPR. Pemilu juga diikuti 1.109 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk memperebutkan 132 kursi DPD.

Selain DPR dan DPD, pemilu diikuti begitu banyak calon anggota DPRD kabupaten/kota untuk memperebutkan 16.270 kursi DPRD dan 1.198 kursi DPRD provinsi. Namun, dalam masa kampanye yang justru lebih menonjol adalah kampanye calon presiden yang baru dilaksanakan Juli.

Seperti terekam dalam pemberitaan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta dukungan rakyat untuk melanjutkan pemerintahannya. Calon presiden dari PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengkritik kebijakan bantuan langsung tunai yang sedang dilaksanakan pemerintah yang berkuasa. Capres dari Partai Gerindra, Prabowo, dan capres dari Partai Hanura, Wiranto, mengusung tema kampanye yang lebih dekat dengan pencalonan mereka sebagai presiden. Kampanye calon anggota DPD malah tak terdengar.

Panggung pemilihan presiden memang menarik. Namun, hiruk-pikuk kampanye capres seakan menenggelamkan keseluruhan kampanye pemilu legislatif. Pemilu legislatif adalah untuk memilih wakil rakyat—DPR, DPD, dan DPRD—untuk duduk di parlemen. DPR berfungsi mengawasi pemerintah, menyusun undang-undang, dan menyusun hak budget.

Campur aduknya isu kampanye boleh jadi menjadi salah satu faktor yang menambah kebimbangan pemilih mengenai esensi pemilu legislatif. Kondisi ini tak bisa dilepaskan dari desain sistem pemilu kita yang terus berubah dan belum menemukan bentuknya.

Kebimbangan pemilih menentukan pilihan juga terkait dengan pendidikan politik yang seharusnya diberikan partai politik. Tanpa adanya pendidikan politik mengenai pemilu legislatif, ditambah dengan keruwetan seputar persiapan pemilu, hiruk-pikuk kampanye hanya menambah kepenatan politik pemilih yang pragmatis.

Kita berharap ada upaya signifikan untuk meyakinkan pemilih bahwa memilih adalah tanggung jawab akan demokrasi, meskipun itu adalah hak asasi warga negara. Di masa mendatang perlu ada pemikiran mengenai desain sistem pemilu agar terjadi pemisahan tegas antara pemilu legislatif dan pemilu presiden atau pemisahan pemilu nasional dan pemilu regional. Kajian diperlukan agar kita bisa menemukan demokrasi prosedural yang bisa lebih implementatif untuk menjawab problem riil bangsa.

Mempertanyakan Fungsi Parpol

2009-03-31T08:10:00.000+07:00

Perubahan oleh siapa?

Demikian ulang-berulang, tak ada output yang pantas dicatat dalam sejarah Indonesia selain karya Pendiri Negara dan pejuang TKR/TNI yang mengusir penjajah.

Cuma kendaraan politik

Roch Basoeki Mangoenpoerojo Mantan Sekretaris Balitbang PDI-P (1993-1999)

SURVEI "KOMPAS"

2009-03-31T08:08:00.000+07:00

Parpol Berusaha Rebut Suara Pemilih Bimbang

Selasa, 31 Maret 2009 | 02:51 WIB

Jakarta, Kompas - Untuk menjaring suara pemilih yang belum bisa memutuskan pilihan atau masih bimbang pada Pemilu 9 April 2009, Badan Pemenangan Pemilu Pusat Partai Golkar mengimbau calon anggota legislatifnya untuk mengubah strategi kampanye. Selain meningkatkan secara intens kampanye dari pintu ke pintu, caleg juga diminta fokus menyosialisasikan nomor partai dan bukan fokus pada nomor urut caleg saja.

Demikian disampaikan Ketua Harian Bappilu Partai Golkar Firman Soebagyo di Jakarta, Senin (30/3). Ia menanggapi mengenai masih sekitar 40 persen pemilih yang belum bisa menentukan pilihan terhadap partai politik berdasarkan survei Kompas (Kompas, 30/3).

Dengan upaya itu, kata Firman, diharapkan ada tambahan 10 persen suara dari persentase suara yang diperoleh Partai Golkar pada Pemilu 2004, yaitu lebih dari 21 persen.

Secara terpisah, Senin di Kediri, Jawa Timur, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengemukakan, pemilih bimbang (undecided voters) adalah fenomena demokratis yang bisa jadi adalah kumpulan pemilih cerdas. Untuk memikat mereka, partainya menawarkan masa depan dengan melanjutkan hal baik dan menambal kekurangan pemerintah.

Terhadap hasil survei Kompas itu, Partai Demokrat bersyukur karena tengah bertransformasi dari partai menengah menuju partai besar. ”Kami yakin elektabilitas Partai Demokrat karena rakyat percaya,” katanya lagi.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo optimistis hasil akhir perolehan partainya pada Pemilu 2009 lebih besar. Berdasarkan perhitungan partainya, dari 40 persen pemilih yang belum menentukan pilihan itu, banyak yang dapat menyalurkan aspirasi ke PDI-P. Dengan demikian, target perolehan PDI-P pada Pemilu 2009 bisa tercapai, yaitu mendapatkan lebih dari 25 persen suara.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring, secara terpisah, Senin, mengakui, partainya tak terlalu berkecil hati dengan hasil survei. Hasil survei tersebut bukan hasil akhir dan justru dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan semangat partainya guna meraih kepercayaan masyarakat yang lebih besar.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Irgan Chairul Mahfiz menyatakan, PPP tetap yakin mampu menjadi satu partai yang unggul dalam Pemilu 2009, dengan memegang teguh basis Islam. Itu sebabnya, PPP akan menginternalisasikan nilai Islam dalam politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya.

Sayuti Asyathri dari Partai Amanat Nasional menyatakan, survei tersebut belum menggambarkan kondisi persaingan yang nyata antartokoh. (har/mzw/sut/ mam/otw/inu)

PAN Targetkan 15 Persen Kursi DPR

2009-03-30T14:24:00.000+07:00

SOLO -- Partai Amanat Nasional (PAN) menargetkan 15 persen suara untuk DPR Pusat sehingga partai berlambang matahari ini bisa mencalonkan presidennya sendiri."Kami memang menargetkan 15 persen suara di DPR Pusat. Dengan perolehan ini berarti kami bisa mencalonkan presiden dari kader partai sendiri," kata Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir kepada wartawan seusai kampanye terbuka di Solo, Minggu.

Sutrisno tidak menyebutkan siapa calon presiden pasti dari PAN dengan cukup menyatakan bahwa banyak kader partai ini yang berkualitas memimpin bangsa ini, termasuk dia sendiri."Saya optimistis target suara itu akan terpenuhi, karena PAN sekarang milik semua masyarakat, baik itu Muhammadiyah, Ansor, dan sampai mereka yang pakai rambutnya disemir merah saja bisa masuk partai ini," katanya.

Dia juga mengungkapkan bahwa PAN saat ini terus menjalin hubungan dengan partai-partai lain untuk memudahkan berdialog politik dengan pihak-pihak lain di waktu mendatang."Apabila kita sekarang tidak melakukan lobi-lobi nanti kita bisa kesulitan menjalin hubungan, maka sekarang juga terus dilakukan, baik dengan Ibu Megawati Soekarnoputri, Yusuf Kalla, Susilo Bambang Yudhoyono dan lain-lain," katanya seraya menegaskan posisi PAN netral.

Dia menilai jika para elite terus melakukan gerakan berkubu-kubu, maka itu malah akan memecah belah rakyat yang akhirnya berakibat kurang baik bagi bangsa.Dia menjajikan, jika PAN menang dalam Pemilu, 10 persen dari APBN (Rp100 triliun) akan dialokasikan untuk pedesaan, dalam upaya mengembangkan perekonomian daerah dan mencegah larinya aset daerah ke perkotaan atau ke luar negeri menjadi TKI.ant/kpo

Janji Kampanye dan Kaum Marjinal

2009-03-30T14:11:00.000+07:00

Senin, 30 Maret 2009 | 04:17 WIB

Di banyak negara berasas demokrasi, kampanye menjadi musim elite politik membuat janji bagi kaum marjinal, di antaranya petani, pedagang pasar, pegawai kecil, dan perempuan.

Ada dua penyebab utama. Pertama, demokrasi dengan one man one vote menempatkan tiap individu dari kaum marjinal sama pentingnya dengan pemilih dari kelas menengah dan elite. Kedua, bahkan untuk pemilih kelas menengah, terdidik, dan elite, keberpihakan kepada kaum marjinal merupakan jualan (selling preposition) yang menarik.

Di negara-negara maju, seperti Eropa, para kandidat selalu menunjukkan keberpihakan kepada sektor pertanian. Untuk publikasi di media, mereka kerap berfoto bersama hewan ternak. Kebijakan proteksionis terhadap sektor pertanian menjadi hal lumrah di negara-negara tersebut, juga di Jepang dan Amerika Serikat (Johnson, 1985, dan Cochrane, 1979).

Kaum marjinal memiliki arti penting dalam proses politik Indonesia. Presiden Soekarno bisa berkuasa selama 21 tahun karena dukungan yang mengakar dan tak tertandingi dari kaum marjinal yang sering dijuluki sebagai Kaum Marhaen. Dalam buku (Warisan) Daripada Soeharto, Presiden Soeharto memiliki rasa percaya diri lebih menghadapi para oposan dan lawan politiknya setelah melihat—dalam kunjungan ke desa-desa di Pulau Jawa—kebijakan pemerintahannya berjalan baik.

Dalam demokrasi langsung, arti penting kaum marjinal makin kentara. Dengan menggunakan proksi tenaga kerja di sektor pertanian, jumlahnya 40-50 juta orang. Kaum miskin berdasarkan garis kemiskinan Badan Pusat Statistik 33-38 juta dan dengan standar penghasilan 2 dollar AS per orang per hari mencapai 100 juta orang. Itulah sebabnya kampanye partai politik dalam Pemilu 2009 mengangkat harga bahan pokok, nasib petani, dan ketahanan pangan sebagai isu utama.

Kaum marjinal di Indonesia memiliki dua karakteristik penting yang memengaruhi perilaku dalam merespons kampanye politik. Pertama, kelompok ini relatif tidak terorganisasi atau terfragmentasi.

Ini berbeda dengan situasi di Amerika Latin di mana kaum marjinal jauh lebih terorganisasi karena jauh lebih besarnya kesenjangan, baik dalam pendapatan maupun kepemilikan aset. Juga, di negara-negara kawasan tersebut, terjadi segregasi etnis yang kentara, misalnya peminggiran suku Indian di Bolivia yang pada akhirnya memunculkan Evo Morales sebagai presiden terpilih.

Kedua, perilaku kaum marjinal terfokus pada pemenuhan kebutuhan ”segera” dan kebutuhan pokok. Itulah sebabnya tema janji kampanye selalu mengangkat redistribusi pendapatan dan aset bagi kaum marjinal melalui aneka kebijakan ”jika terpilih”.

Miskin mandat

Daya tawar kaum marjinal turun drastis tepat setelah kandidat—baik legislatif maupun eksekutif—terpilih. Ini karena one man one vote hanya berlaku dalam pemilu dan tidak berlanjut dalam pengambilan kebijakan. Tingginya biaya transaksi politik antarelite di Indonesia, misalnya karena kerancuan sistem presidensial, membuat kaum marjinal menjadi tak penting, bahkan tereksklusi.

Ini juga didukung oleh kemungkinan salah pilih karena adanya informasi yang tidak simetris antara kaum marjinal dan kandidat. Para kandidat dengan mudah memiliki informasi tentang kaum marjinal, misalnya melalui survei. Sebaliknya, kaum marjinal akan memilih berdasarkan ”citra” kandidat karena itulah satu-satunya indikator penilaian yang ada.

Persoalan lain adalah minimnya insentif bagi kandidat untuk memenuhi janji kampanye. Praktis, hanya bagi presiden terpilih insentif tersebut relatif besar karena pemilih akan mengasosiasikan kualitas kehidupan mereka dengan kinerja presiden. Itu pun ada masalah serius dalam bagaimana mengukur kesuksesan seorang presiden dari perspektif kaum marjinal.

Mantan CEO Ford dan Chrysler Lee Iacocca dalam bukunya, Where Have All the Leaders Gone, menyebutkan, buruknya era pemerintahan Bush salah satunya karena tidak ada target capaian yang jelas.

Di negara berkembang, seperti Indonesia, sulit menagih janji maupun kontrak politik para politisi. Gagasan LSM-LSM menuntut pemerintahan Yudhoyono- Kalla karena tidak mampu memenuhi target pengurangan kemiskinan, miskin mandat dari kaum marjinal itu sendiri. Ini terkait dengan tidak terorganisasinya kaum marjinal sehingga hampir mustahil melakukan aksi kolektif dan terpenuhinya kebutuhan segera mereka melalui aneka program sosial, terutama yang bersifat karitatif.

Jalan keluar dari masalah ini adalah meningkatkan kompetisi antarkandidat dengan tampilnya banyak politisi berkualitas yang tak hanya berkomitmen dan mempunyai visi, tetapi juga memiliki keterampilan menarik pemilih. Dengan persaingan, ada ”kewajiban” bagi para politisi untuk menepati janji kampanye.

Nyatanya, kita tak bisa mendelegitimasi elite politik yang dianggap tidak kompeten, tanpa adanya alternatif pilihan. Bagaimanapun, rakyat harus tetap punya wakil dan negara tetap butuh pemimpin.

Tata Mustasya Sedang Belajar di University of Turin dan ITC-ILO

Menakar Tingkat Partisipasi Pemilih

2009-03-30T13:55:00.000+07:00

Senin, 30 Maret 2009 | 04:12 WIB

Kurang diminati

Bibit penolakan